Presiden Keluarkan 12 Instruksi Penuntasan Kasus Gayus

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono--foto Abror Rizki

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan instruksi secara lisan terkait proses penegakan hukum kasus Gayus Tambunan, usai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (17/1) sore. Instruksi ini dirumuskan ke dalam 12 poin, dan inilah rinciannya.

Pertama, Presiden meminta kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.

Kedua, agar lebih meningkatkan sinergi diantara penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas pemberantasan mafia hukum.

“KPK lebih dilibatkan dan tetap didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani Polri,” kata Presiden SBY.

Ketiga, akan dilakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan, yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan di sejumlah simpul beberapa lembaga tersebut.

“Mulai hari ini, di Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorak Jenderal pajak. Saya berharap hal yang sama juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kemimpinan dan kendali presiden,” kata SBY menjelaskan.

Keempat, penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu.. Sejumlah 149 perusahaan yang disebut-sebut dalam kasus Gayus Tambunan bisa saja ada kaitannya dengan masalah perpajakan, jika hasil penyelidikan menunjukkan bukti cukup.

Kelima, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Presiden berpendapat, pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita.

Keenam, Presiden menginstruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan uang dan aset-aset Negara, termasuk perlunya dilakukan perampasan uang yang diduga hasil korupsi dalam kasus Gayus Tambunan.

Ketujuh, memberikan tindakan administrasi dan disiplin, disamping sanksi hukum, kepada semua pejabat yang dinyatakan bersalah. Dalam hal ini termasuk mutasi dan pencopotan. Presiden berharap poin ketujuh ini dapat dilakukan dalam satu pekan ke depan.

Kedelapan, Presiden memberikan waktu satu bulan untuk organisasi atau lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan penyimpangan agar menata ulang supaya unsur-unsur yang bisa melakukan hal yang serupa di masa depan dapat dibersihkan.

Kesembilan, Presiden akan melakukan peninjauan dan perbaikan secara serius terhadap sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah atau lubang hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Kesepuluh, Presiden ingin mendapatkan laporan secara berkala terhadap kemajuan penuntasan kasus Gayus Tambunanan.

“Termasuk pelaksaan Instruksi Presiden yang secara tertulis akan segera kita keluarkan, setiap dua minggu,” SBY menjelaskan.

Kesebelas, pejabat terkait diminta menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam proses penangan kasus Gayus.

Keduabelas, Wakil Presiden ditugasi memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian, pelaksanaan Inpres ini dengan dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

“Dua belas instrusi inilah yang saya keluarkan untuk dijalankan jajaran penegak hukum dan unsur pemerintah terkait untuk menuntaskan kasus Gayus Tambunan,” kata Presiden SBY menegaskan. (presidensby.info/dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*