Kemiskinan di Indonesia

 

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan utama  yang harus dipecahkan. Penanggulangan secara sinergis dan sistematis ha¬rus dilakukan agar seluruh warganegara mampu mengembangkan dan menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sin¬ergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.
Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu pri¬oritas dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pada penang¬gulangan kemiskinan dilanjutkan oleh KIB II. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Per¬pres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya perpres tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono untuk menurunkan angka kemiski¬nan hingga 8 – 10% pada akhir tahun 2014 (lihat gambar 1).

 

B. Pengertian Kemiskinan

1. Kemiskinan Agregat

Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata‐rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

2. Rumah Tangga Sasaran

Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program  Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address).
Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat.

Pengumpulan data RTS ini telah dilakukan BPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2005 dan September 2008. Daftar RTS yang dihasilkan bukan hanya data rumah tangga (RT) miskin, tetapi juga mencakup daftar RT hampir miskin (near poor).

Jumlah anggota RTS yang tergolong miskin, jumlahnya konsisten dengan jumlah penduduk miskin secara agregat. Jadi, sebetulnya tidak ada dua angka kemiskinan. Jumlah anggota RTS dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lebih besar dari jumlah penduduk miskin secara agregat, dikarenakan jumlah tersebut juga memasukkan RTS hampir miskin.

BPS akan melakukan pengumpulan data RTS kembali pada tahun 2011. Pengumpulan data tersebut menggunakan metodologi yang telah disempurnakan. Dengan dikumpulkannya data RTS pada tahun 2011, diharapkan seluruh program penanggulangan kemiskinan bersasaran menggunakan data RTS tersebut (Unified Database).

 

C. Perkembangan Kemiskinan

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2011 terus menurun.  Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program pen¬anggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah mem¬berikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka. Penurunan angka kemiskinan sejak 1998 – 2010 dapat dilihat pada gambar 2.

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penuru¬nan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kam¬boja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.  Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penam¬bahan penduduk miskin (lihat gambar 3).

Kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menu¬runkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan prosentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Gam¬bar 4 berikut menggambarkan profil kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia tahun 2010.

Selain itu, sebaran penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia seperti terlihat pada Gambar 5.

Penduduk miskin sebagaimana digambarkan pada gambar 5 tersebut tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan prosentase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pulau Jawa, disusul Pulau Sumatera, baru kemudian pulau-pulau lain di Indone¬sia. Secara rinci, gambaran jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan dapat dilihat pada gambar 6.

 

 

Tinggalkan Pesan

Alamat Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kotak yang wajib diisi *

*
*