SBY Tegaskan Sikap FPD DPR-RI Segaris dengannya dalam Pembahasan UP2DP

SBY_DEMOKRAT2976168@

Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono (dok)

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan  sikap Fraksi PD DPR-RI tetap segaris dengan sikapnya dalam menyikapi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)  atau dikenal umum sebagai “dana aspirasi” yang dibahas DPR-RI. Sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika UP2DP tersebut diartikan sebagai “jatah anggaran” anggota DPR untuk dapilnya.

Berikut pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam menyikapi “dana aspirasi”, selengkapnya yang disampaikan melalui akun twitternya, @SBYudhoyono, Selasa malam, 23 Juni 2015:

Hari ini pemberitaan pers diwarnai isu “dana aspirasi” yang dibahas DPR-RI. Sikap Fraksi PD dinilai tidak sesuai dengan sikap saya sebagai Ketua Umum PD.

Perlu saya tegaskan, sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai “jatah anggaran” anggota DPR untuk dapilnya.

Dulu, sebagai Presiden RI, saya tolak “jatah anggaran” seperti itu, karena ada 5 hal yang tidak tepat dan rawan, mengait ke sistem APBN serta APBD kita.

Sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui twitter saya, 10 hari yang lalu, 5 hal itu berkaitan dengan sistem, aturan main dan governance.

Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR serta Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat.

Saya dilapori, posisi fraksi PD hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil.

Fraksi PD ingin menguji apakah implementasi UU 17/2014 tersebut tetap seperti dulu atau berbeda dan bukan jatah anggaran anggota DPR.

Tidak ada satu kata pun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya.

Sebaliknya FPD tekankan serta mengingatkan jika ada usulan pembangunan di dapil mesti diarahkan untuk kurangi kemiskinan dan pengangguran.

Saya pastikan, PD akan tetap tolak “dana aspirasi” tersebut jika tak penuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan FPD dalam pembahasan nanti.

Sikap saya sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap dana aspirasi ini sama dengan ketegasan saya dulu untuk pertahankan sistem Pilkada Langsung.

Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung, yang menurut saya adalah “harga mati”.

Demikan, atas perhatian saudara-saudara kami rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa.

(Diambil dari akun twitter @SBYudhoyono dan akun facebook SBYudhoyono pada 23 Juni 2015/dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*