Hadapi Krisis Ekonomi, Jokowi Disarankan Bangun Komunikasi dengan Seluruh Pemimpin Dunia

dolar-tembus-rp-14000_20150824_213224

Petugas memperlihatkan pecahan dolar AS yang akan ditukarkan di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Kawasan Blok M, Jakarta, Senin (24/8/2015). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibuka di kisaran Rp 14.006 dan sempat mencapai posisi tertinggi pada level Rp 14.017 (foto tribunnews)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Marwan Cik Asan menyarankan Presiden Joko Widodo bersinergi dengan pemimpin dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Menurutnya, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri menghadapi krisis ekonomi.

Pernyataan Marwan Cik Asan menguatkan pendapat Presiden Indonesia ke-6, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, SBY, melalui akun pribadinya di twitter, @SBYudhoyono, Senin, 24 Agustus 2015, mengingatkan negara-negara di kawasan Asia agar sungguh-sungguh menyadari bahwa perkembangan ekonomi sudah “lampu kuning” dan harus mencegahnya agar jangan sampai “merah”. Aksi nasional, termasuk solusi dan kebijakan harus efektif. Perlu pula “regional policy coordination” (koordinasi kebijakan regional). Termasuk dengan menggunakan kerangka ASEAN dan ASEAN + .

“Kita butuh teman, harus bersama negara lain, bersinergi karena semua saling terkait,” kata Marwan Cik Asan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Marwan, Anggota Fraksi PD DPR-RI, meminta adanya penguatan koordinasi antar-lembaga agar Indonesia mampu mengatasi kondisi ekonomi yang sulit. Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu menuturkan Presiden Joko Widodo juga harus memberikan perintah yang jelas kepada jajaran tim ekonomi.

Marwan mengakui adanya negara-negara yang mengalami kondisi yang sulit seperti Indonesia. Namun tingkat pelemahan mata uangnya tidak separah Indonesia.

Marwan Cik Asan percaya Indonesia dapat mengatasi situasi ekonomi yang sulit jika seluruh pemangku kepentingan kompak dan duduk bersama mencari jalan keluar.

“Kita harus lihat negara yang relatif mampu menjaga kestabilannya, atau tidak terlalu merosot. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak. Apakah persoalan kita ada pada koordinasi antar-stakeholder (pemangku kepentingan)? Kalau sudah matang solusi dan konsep kebijakannya segera laksanakan,” ujarnya. (tribun/dik)