Evaluasi Lengkap Demokrat terhadap Setahun Pemerintahan Jokowi

IMG_1089.jpgEDIT

Menyikapi satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Partai Demokrat yang dipimpin Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi, pandangan dan rekomendasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, para Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Anggota FPD DPR-RI di Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (22/10) malam. (foto: mcpd/iwan k)

Jakarta: Menyikapi satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Partai Demokrat yang dipimpin Prof Dr Susilo Bambang  Yudhoyono melakukan  evaluasi, pandangan dan rekomendasi karena, sebagai partai politik, Partai Demokrat ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa yang lebih baik.  Evaluasi, pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat terhadap Pemerintahan Jokowi-JK disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, para Pengurus Harian Dewan Pimpinan  Pusat Partai Demokrat dan Anggota FPD DPR-RI di Gedung Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat,  Kamis (22/10) malam.

Berikut ini evaluasi, pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat selengkapnya terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang ditandatangani Ketua Umum Partai  Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII.

 

SATU TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI

EVALUASI, PANDANGAN & REKOMENDASI PARTAI DEMOKRAT

 

I.  PENDAHULUAN

1.            Pemerintahan Presiden Jokowi telah genap berusia satu tahun. Dalam bentangan waktu satu tahun ini pemerintah telah berupaya melakukan tugas- tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negeri kita.

2.            Sebagai partai politik yang ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa yang lebih baik, serta pula menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam menjalankan mandat rakyat yang diberikan kepadanya, Partai Demokrat berkewajiban untuk menyampaikan evaluasi, pandangan dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya. Partai Demokrat akan memberikan apresiasi jika yang dilakukan pemerintah positif dan menghasilkan capaian nyata. Sebaliknya, Partai Demokrat akan memberikan koreksi dan menyampaikan hal-hal yang belum dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

3.            Evaluasi, pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat ini memiliki cakupan sebagai berikut:

a.            Observasi dan evaluasi umum, yang mencakup bidang politik & demokrasi, hukum & keadilan, ekonomi, kesejahteraan rakyat, lingkungan & penanganan bencana, dan hubungan internasional.

b.            Observasi dan evaluasi khusus, yang mencakup manajemen pemerintahan, hubungan pusat-daerah, dan implementasi janji-janji Presiden Jokowi.

c.             Tantangan dan tugas pemerintah tahun 2015-2016, yang mencakup tugas mengatasi persoalan ekonomi, menjamin pilkada serentak 2015 berlangsung aman, tertib & demokratis, dan mengelola gejolak sosial.

d.            Konklusi dan rekomendasi.

 

II.     OBSERVASI & EVALUASI UMUM

1.  POLITIK & DEMOKRASI

a.            Politik relatif stabil. Tidak ada gangguan politik yang menghambat pekerjaan pemerintahan Presiden Jokowi. Berbeda dengan era pemerintahan Presiden SBY, saat ini parlemen, pers dan komunitas elit bersikap “soft” terhadap Presiden Jokowi. Ketegangan politik menyusul terbentuknya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di parlemen, termasuk drama pemilihan pimpinan MPR & DPR yang menyertainya, telah mereda. Kondisi ini tentu merupakan modal berharga bagi pemerintah untuk dapat mengemban tugastugasnya dengan baik.

b.            Jika politik eksternal dipandang cukup teduh dan tidak memberikan gangguan terhadap Presiden Jokowi, rakyat justru melihat adanya dinamika tertentu di internal pemerintah dan kekuasaan. Terlihat nyata adanya hubungan yang tidak mudah di antara “key players” dalam lingkar kekuasaan, yang bagaimanapun akan menghambat soliditas dan efektifitas pekerjaan pemerintah secara keseluruhan.

c.             Sementara itu, setahun ini  justru terjadi perpecahan di sejumlah partai politik. Publik dan Partai Demokrat mencermati berkaitan dengan kemelut yang terjadi di kalangan partai politik tersebut, pemerintah & kekuasaan terbaca melakukan intervensi. Hal begini tidak seharusnya terjadi, karena pemerintah seharusnya menghormati kedaulatan dan otonomi partai-partai politik serta tidak menciderai nilai-nilai demokrasi dan ketentuan perundangan yang harus kita junjung tinggi.

 

2.  HUKUM & KEADILAN

a.            Periode awal pemerintahan Presiden Jokowi diwarnai dengan ketegangan & benturan antar penegak hukum, yaitu antara KPK dengan Polri. Meskipun penanganan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kurang cepat dan  kenyataannya berlarut-larut, akhirnya bisa diatasi. Sungguhpun demikian, publik menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan.

b.            Berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang pada era pemerintahan Presiden SBY dulu mendapatkan prioritas yang tinggi, saat ini penegakan hukum tersebut oleh publik dinilai kurang konsisten dan ada atmosfir tebang pilih. Masyarakat mudah mengetahui atas terjadinya intervensi kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung.  Beberapa bulan terakhir ini Partai Demokrat mengamati nampak ada perbaikan di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

c.             Iklim yang terbentuk saat ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak leluasa dan bahkan takut untuk menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan, karena dibayang-bayangi oleh ancaman tuntutan di pengadilan. Suasana demikian di satu sisi memang baik karena rakyat tidak begitu saja bebas melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, di sisi lain iklim begini bisa mematikan  kebebasan berbicara dan berpendapat rakyat, yang merupakan hak dasarnya yang asasi. Dari sebuah sumber didapat keterangan bahwa kalangan pers dan mediapun “takut” untuk menyuarakan pikiran dan berita yang kritis, karena dibayangbayangi oleh ancaman pidana. Keadaan demikian, jika tidak disehatkan kembali akan mengulangi periode “gelap demokrasi” di masa lalu, yang sesungguhnya sudah dikoreksi oleh perjalanan  sejarah kita.

 

IMG_1099.jpgEDIT

Menyikapi satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Partai Demokrat yang dipimpin Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi, pandangan dan rekomendasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, para Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Anggota FPD DPR-RI di Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (22/10) malam. (foto: mcpd/iwan k)

3.   PERTAHANAN & KEAMANAN

a.            Partai Demokrat menilai bahwa Pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas penegakan kedaulatan negara. TNI juga telah mengemban tugas-tugas dalam rangka menjaga keutuhan wilayah, termasuk wilayah lautan.

b.            Pembangunan kekuatan pertahanan dan modernisasi alutsista TNI merupakan agenda penting yang dilaksanakan di era pemerintahan Presiden SBY. Partai Demokrat melihat kemungkinan penyusutan anggaran pertahanan saat ini & di tahun mendatang. Hal ini  sesungguhnya bertentangan dengan salah satu janji Presiden Jokowi yang akan meningkatkan anggaran pertahanan 3 kali lipat. Jika memang ada kesulitan pemerintah dengan penganggaran di bidang pertahanan ini, karena penurunan pertumbuhan ekonomi kita, Presiden Jokowi diharapkan bisa menjelaskan penyesuaian kebijakan anggaran ini, karena pasti akan berdampak pada “time-line” penambahan & modernisasi alutsista, termasuk kesejahteraan prajurit, hingga tahun 2019 mendatang.

c.             Berkaitan dengan keamanan dalam negeri serta keamanan & ketertiban masyarakat,  kejadian yang bernuansa konflik komunal, contohnya yang terjadi di Tolikara Papua dan Singkil Aceh mesti mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Apalagi, Partai Demokrat melihat dan merasakan bahwa situasi politik di Papua saat ini kurang kondusif bagi penjagaan kedaulatan negara. Sementara di Aceh, Pemilihan Gubernur mendatang juga memiliki potensi konflik yang lebih tinggi.

d.            Terhadap isu Pendidikan Bela Negara yang sempat menjadi perdebatan dan polemik di kalangan masyarakat, Partai Demokrat berpendapat agar  semuanya didasarkan pada konstitusi dan undang-undang pertahanan, serta sistem dan tatanan yang berlaku di negara demokrasi. Penggunaan anggaran yang besar mesti dibicarakan dengan DPR RI agar bisa dijaga ketertiban, transparansi dan akuntabilitasnya. Juga mesti dikaitkan dengan kemampuan perekonomian negara untuk mendukungnya.

e.            Partai Demokrat juga mencermati pemberian tugas dan tanggung jawab kepada TNI oleh Presiden Jokowi untuk ikut menjamin terwujudnya swasembada beras 2 tahun mendatang. Memang, bagi TNI, tugas apapun yang diberikan oleh negara akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, Kepala Negara yang juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, haruslah memahami tugas pokok, domain dan fungsi yang semestinya diemban oleh TNI. Sungguhpun TNI itu memiliki identitas sebagai Tentara Rakyat dan Tentara Pejuang, dan juga melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang, sekali lagi, janganlah memberikan penugasan yang akhirnya bisa mengganggu tugas pokoknya, termasuk di dalam pemeliharaan kemampuan tempur dan kesiagaan untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan  negara.

 

4.  EKONOMI

a.           Realitas yang ada dewasa ini adalah terjadinya pelambatan ekonomi Indonesia berikut segala implikasinya. Hal ini disebabkan oleh baik faktor eksternal maupun internal. Hal begini setiap saat memang bisa terjadi, sebagaimana pula dulu yang dialami oleh pemerintahan Presiden SBY. Yang penting Presiden Jokowi & pemerintah berhenti untuk mencari-cari kambing hitam atas persolan yang serius pada perkonomian kita sekarang ini. Pengakuan terbuka (bukan “denial”) dan “sense of crisis” dari para pimpinan negara dan pemerintahan amat diperlukan, karena dengan demikian langkah-langkah yang diambil pasti lebih efektif.

b.            Permasalahan utama yang kita hadapi  tentulah bukan hanya nilai tukar rupiah yang melemah tajam satu tahun terakhir ini, tetapi juga mengait kepada fundamental dan isu ekonomi yang lain. Paling tidak ada 7 hal yang mesti dikelola dan diatasi oleh pemerintah ke depan ini, yaitu : pertumbuhan yang melambat (growth), stabilitas harga yang terganggu (inflasi), terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (unemployment), melemahnya nilai tukar rupiah (currency), kemampuan dan efektifitas APBN & APBD (fiscal), meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2015 ini (poverty), serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha  (trust).

c.             Beberapa kali Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi agar kesemua kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar menyentuh 7 isu utama tersebut secara langsung. Penjelasan Presiden Jokowi tentang solusi, kebijakan dan tindakan yang akan diambil pemerintah, termasuk paket-paket kebijakan pemerintah ~ dengan catatan semuanya itu sungguh dijalankan ~ pastilah hasil positifnya akan nyata. Kalau belum mendatangkan hasil, perlu dicari lagi solusi dan kebijakan yang lebih tepat. Yang diharapkan oleh rakyat bukan telah dikeluarkannya paket-paket kebijakan itu, meskipun itu penting, tetapi hasil nyata yang dicapai sehingga keadaan ekonomi yang dirasakan rakyat memang menjadi lebih baik.

d.            Penguatan tajam nilai tukar rupiah 2 minggu terakhir ini, sehingga tidak menyentuh angka psikologis 15 ribu rupiah per satu dolar Amerika Serikat, adalah langkah yang tepat dan melegakan rakyat. Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada negara, utamanya Bank Indonesia.

e.            APBN dan kebijakan fiskal yang tepat amat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, terlebih ketika kita menghadapai tekanan ekonomi saat ini. Partai Demokrat mencermati bahwa rencana penerimaan dan pembelanjaan negara untuk APBN 2016 perlu ditetapkan dengan benar dan realistik. Sementara itu,  pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk APBNP 2015 juga harus tepat dan terkontrol dengan baik. DPR RI dan DPD RI perlu melakukan tugas pengawasan secara efektif. APBN dan kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi sarana stimulasi pertumbuhan ekonomi, sekaligus mencegah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri kita. Pemerintah harus benar-benar menggunakan anggaran secara pruden, transparan dan akuntabel ke depan nanti.

 

5.  KESEJAHTERAAN RAKYAT

a.           Meskipun taraf hidup rakyat yang berbasiskan petumbuhan ekonomi yang berkeadilan bukan  satu-satunya indikator atas tingkat kesejahteraan rakyat, tetap saja hal itu amat penting untuk dipenuhi dan ditingkatkan. Jika rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, pastilah ia tidak lagi berada dalam kategori miskin. Kenyataan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan tahun ini harus disadari oleh Presiden Jokowi dan pemerintah, bahwa kesejahteraan rakyat kita juga mendapatkan tekanan. Kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014 yang lalu serta tergerusnya nilai tukar rupiah selama ini bagaimanapun telah menurunkan daya beli masyarakat kita.

b.            Pengamatan yang dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi sekarang ini berikut dampak & implikasinya, telah menimbulkan kesulitan hidup bagi sebagian besar rakyat kita. Oleh karena itu, disamping ekonomi mesti dipulihkan kembali, maka bantuan pemerintah terhadap rakyat yang mengalami kesulitan hidup mesti diberikan. Jika program-program penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya banyak di era Presiden SBY sebagian telah dikurangi atau bahkan ditiadakan, pemerintah perlu memikirkan program serupa untuk meringankan beban rakyat serta meningkatkan daya belinya, sehingga akhirnya bisa membeli  barang dan jasa yang mereka perlukan sehari-hari.

c.             Beberapa kali Partai Demokrat mengingatkan pemerintah bahwa dalam APBN kita harus ada perimbangan yang tepat antara porsi anggaran pembangunan infrastruktur fisik dengan anggaran penanggulangan kemiskinan. Adalah benar bahwa infrastruktur amat penting bagi bergeraknya ekonomi kita, namun tidak semua anggaran harus bersumber dari APBN. Anggaran itu bisa berasal dari BUMN, usaha swasta (dalam dan luar negeri) disamping APBN sendiri. Di era pemerintahan Presiden SBY keterpaduan dana pembangunan infrastruktur ini telah diatur dalam MP3EI. Jika pemerintah meniadakan dan membatalkan MP3EI yang disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan ekonom, BUMN dan swasta waktu itu, sebaiknya dipikirkan lagi format dan kerangka pembiayaan yang tidak harus menyedot  APBN kita secara berlebihan. Jangan sampai rakyat kita diminta untuk bersabar, menunggu dan terus berkorban demi pembangunan nasional, sesuai teori “trickle-down effect”, tetapi pastikan bersama pembangunan nasib dan kesejahteraan mereka juga diperhatikan dan ditingkatkan.

 

6.  LINGKUNGAN & PENANGANAN BENCANA

a.           Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi atas komitmennya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan penurunan emisi karbon di Indonesia, dari formula 26/41 % menjadi 28/41%. Namun, pemerintah harus menyadari implementasi dari target penurunan CO2 ini memerlukan konsistensi & kerja keras kita semua. CO2 yang kita produksi selama 2 bulan ini, akibat terbakarnya hutan yang nyaris merata di berbagai provinsi yang rawan kebakaran hutan, telah menyumbang peningkatan CO2 dalam jumlah yang sangat besar. Pembukaan lahan gambut juga punya potensi untuk memperburuk keadaan hutan kita jika konsepnya salah dan tidak dikelola dengan benar. Itulah yang mendasari kebijakan moratorium usaha di lahan gambut di era pemerintahan Presiden SBY dulu.

b.            Permasalahan penanganan kebakaran hutan dan asap memang merupakan isu yang kompleks. Pemerintahan Presiden SBY juga menghadapi tantangan itu. Namun, khusus tahun ini Partai Demokrat mencermati ada sejumlah faktor yang mengakibatkan mengapa dunia menjatuhkan vonis  bahwa tahun 2015 ini adalah tahun terburuk bagi Indonesia dalam hal asap dan kebakaran hutan. Pertama, memang kita mengalami El Nino dan suhu yang tinggi di sebagian wilayah Indonesia, sehingga hutan dan landang kita mudah terbakar. Kedua, antisipasi dan pencegahan kebakaran di banyak daerah kurang dan terlambat. Ketiga, response pusat termasuk pengerahan personil dan materiil untuk memadamkan kebakaran, termasuk kesatuan komando (unity of command) pada minggu-minggu pertama juga kurang. Disamping itu,  pernyataan dan  komunikasi pemerintah dengan rakyat dan dengan negara-negara tertangga yang nampak tidak rapi, menambah rumitnya permasalahan.

c.             Sungguhpun demikian, saat ini Partai Demokrat melihat kesungguhan pemerintah dalam menangani asap dan kebakaran hutan di berbagai wilayah. Termasuk pelibatan unsur-unsur TNI serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polri di lapangan.

IMG_1126.jpgEDIT

Menyikapi satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Partai Demokrat yang dipimpin Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi, pandangan dan rekomendasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, para Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Anggota FPD DPR-RI di Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (22/10) malam. (foto: mcpd/iwan k)

7.  HUBUNGAN INTERNASIONAL

a.            Dalam era globalisasi ini, hubungan internasional dan kebijakan luar negeri merupakan agenda yang penting. Kita sepakat untuk terus menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kebijakan luar negeri ke segala arah (“all directions foreign policy”). Di era Presiden SBY, kita telah membangun kemitraan strategis atau komprehensif dengan 18 negara kunci di dunia, utamanya di Asia.  Kemitraan itu dibangun guna memenuhi kepentingan dan keuntungan bersama, serta diyakini berdasarkan dukungan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI sebagai prasyarat.

b.            Tahun 2015 ini Partai Demokrat mencermati pengelolaan hubungan internasional yang kurang rapi, sehingga menimbulkan kesalah-pahaman bahkan persepsi yang negatif terhadap Indonesia. Persepsi negatif itu antara lain Indonesia dinilai secara sepihak membatalkan konsensus dalam menyelesaikan masalah bilateral di kalangan ASEAN. Indonesia juga dinilai meninggalkan “engagement” (pelibatan konstruktifnya) di kawasan serta “championshipnya” di bidang perubahan ikllim dan pembangunan berkelanjutan. Cara-cara berkomunikasi dan penanganan hubungan luar negeri  yang kurang tepat, misalnya  kebijakan penenggelaman perahu nelayan asing  serta eksekusi hukuman mati sejumlah warga negara asing, telah menimbulkan gangguan hubungan baik kita dengan sejumlah negara sahabat. Partai Demokrat setuju dan mendukung ketegasan pemerintah terhadap pemberantasan pencurian ikan dan kejahatan narkoba. Namun, penanganannya seharusnya bisa dilaksanakan secara lebih tepat dan lebih rapi.

c.             Pengambilan keputusan pemerintah yang melibatkan kerjasama dengan negara sahabat hendaknya bisa dilakukan dengan baik serta dikomunikasikan dengan baik pula, sehingga tidak melukai perasaan negara-negara sahabat kita. Keputusan pemerintah untuk memilih bekerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok ~ bukan dengan Jepang ~ dalam pembangunan dan pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung sepenuhnya adalah “kedaulatan” kita. Namun, alangkah baiknya jika cara-cara komunikasinya dilakukan dengan lebih tepat. Partai Demokrat berpendapat menjaga dan meningkatkan hubungan baik perlu dilakukan dengan semua mitra-mitra kita, contohnya di kawasan Asia, hubungan  baik itu perlu dijaga dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea dan India.

d.            Partai Demokrat berharap langkah-langkah positif yang dilakukan oleh para diplomat kita untuk memperbaiki hubungan dan kesalah-pahaman  dengan sejumlah negara sahabat dapat dilanjutkan. Bagaimanapun, lebih baik kita bersahabat daripada bermusuhan dengan negara-negara lain, kecuali negara itu sungguh mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia serta kepentingan vital kita yang lain.

 

III.    OBSERVASI & EVALUASI KHUSUS

1.   MANAJEMEN PEMERINTAHAN

a.           Indonesia adalah negara besar. Disamping jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya luas, Indonesia juga negara terbesar di  ASEAN  serta anggota G-20.  Di era reformasi ini Indonesia menganut sistem pemerintahan yang desentralistik serta menerapkan sistem otonomi daerah. Sebagai negara yang tengah melakukan transformasi besar, termasuk konsolidasi demokrasi, politik nasional kita dewasa ini amat dinamis. Kondisi dan dinamika negara demikian memerlukan pengelolaan negara dan manajemen pemerintahan yang sistemik, efektif dan menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, serta menjalankan kaidah-kaidah “good governance” dan kepemimpinan yang efektif.

b.            Partai Demokrat mengamati bahwa manajemen pemerintahan termasuk kohesi dan kerjasama intra kabinet kurang berjalan dengan baik. Rakyat mengikuti berbagai kebijakan dan pernyataan dari pejabat pemerintahan, termasuk pernyataan para Menteri, dan bahkan juga  Presiden dan Wakil Presiden yang sering tidak sinkron satu sama lain. Disamping akan menggangu efektifitas dan kinerja pemerintahan, hal demikian juga menimbulkan kebingungan dari masyarakat, yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemimpin dan pemerintahnya.

c.             Salah satu ciri dari tata pemerintahan yang baik adalah transparansi dan konsistensi. Beberapa kali rakyat dibingungkan oleh adanya pernyataan yang amat mengganggu dan dinilai kurang transparan. Contoh Wakil Presiden mengatakan demi rakyat impor beras terpaksa dilakukan. Selang beberapa saat Presiden mengatakan tidak perlu, bahkan ketika hadir dalam salah satu acara panen dikatakan Indonesia bisa berswasembada beras dan sekali lagi tak perlu melakukan impor. Beberapa saat kemudian, dalam acara rapat bersama DPR dan Pemerintah dikatakan bahwa pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1,25  juta ton.

d.            Rakyat juga mengamati bahwa seringkali Presiden Jokowi tidak berada pada posisi “mengendalikan” (not at the driving seat), padahal beliau memiliki wewenang dan otoritas untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang mesti dijalankan oleh pemerintah yang dipimpinnya. “Konflik horisontal” & benturan pernyataan antar Menteri didepan publik terkesan dibiarkan, sehingga menurunkan wibawa pemerintahan secara keseluruhan.

e.            Atmosfir dan situasi internal kekuasaan, utamanya di jajaran kabinet seperti ini amat berbahaya jika suatu saat pemerintah dihadapkan pada keadaan krisis yang memerlukan kohesi dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Karenanya Partai Demokrat berharap Presiden Jokowi bisa memperbaiki manajemen pemerintahan yang dipimpinnya, sehingga kinerja kabinet bisa lebih ditingkatkan di masa depan.

 

2.  HUBUNGAN PUSAT – DAERAH

a.            Suksesnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan amat ditentukan oleh sinergi, koordinasi dan sinkronisasi antara pejabat pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Pembangunan sektoral yang dikelola oleh para Menteri sama pentingnya dengan pembangunan regional yang dipimpin oleh para Gubernur. Di sini diperlukan mekanisme hubungan yang sehat dan saling percaya (mutual trust) antar pejabat pemerintahan, termasuk antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

b.            Partai Demokrat mendapatkan keterangan bahwa kunjungan dan kehadiran Presiden dan para Menteri di daerah kurang diinformasikan dan dibicarakan terlebih dulu dengan para kepala daerah. Jika tujuannya ingin melakukan pendadakan (“surprise”) sebagai bentuk dari pengecekan dan pengawasan, hal begitu  bisa dibenarkan. Namun, jika itu menjadi pola dan semacam kebijakan yang baku, bisa mengganggu keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

c.             Ingat, selalu ada ekses dan dampak negatif dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah bagi sebuah negara kesatuan. Oleh karena itu, jangan ditambah lagi dengan ketidakmesraan atau ketidak mulusan hubungan antara Menteri dengan Gubernur yang menjalankan pemerintahan dan roda pembangunan di daerah. Sungguhpun demikian, Partai Demokrat mencermati mulai ada perbaikan menyangkut hubungan Pusat dan Daerah ini, dan berharap hal begini terus dilanjutkan

 

3.  IMPLEMENTASI JANJI-JANJI PRESIDEN JOKOWI

a.            Sejarah mencatat bahwa Presiden Jokowi, baik sewaktu masih berkampanye dalam rangkaian Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 maupun setelah menjadi Presiden, banyak sekali mengeluarkan janji. Dari sumber-sumber resmi dan dari yang telah diberitakan oleh media masa kita, Presiden Jokowi telah menyampaikan sekitar 100 janji. Sangat bisa janji-janji Capres Jokowi itulah yang meningkatkan elektabilitas beliau hingga terpilih menjadi Presiden Indonesia dalam Pilpres 2014 yang lalu.

b.            Partai Demokrat memahami bahwa amat wajar seorang Capres mengeluarkan janji, dalam kaitan visi & misi yang disampaikan pada saat kampanye pemilu. Setelah dicermati, sebagian janji Presiden Jokowi itu masuk akal, namun sebagian janji lain hampir pasti sulit untuk dipenuhi. Sebagian janji bisa segera diimplementasikan, sementara sebagian yang lain masih harus ditunggu hasilnya hingga akhir tahun 2019 mendatang.

c.             Saat ini tentu tidak “fair” jika kita mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa memenuhi janji-janjinya, karena memang baru 1 tahun memerintah. Namun, Partai Demokrat mengingatkan sebagian janji Presiden Jokowi amat berat untuk dipenuhi, karenanya harus sungguh diupayakan mulai sekarang ini agar pada saatnya dapat dibuktikan. Secara moral dan politik akan sulit bagi Presiden Jokowi nantinya, jika terlalu banyak janji yang tidak bisa ditepati, karena akan melukai hati rakyat yang memberikan mandat kepada beliau. Karenanya, dengan niat baik agar pada saatnya Presiden Jokowi bisa memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat, berikut ini akan Partai Demokrat ingatkan janji-janji yang harus sungguh diihtiarkan pemenuhannya.

d.            Janji-janji Presiden Jokowi yang memerlukan perhatian dan upaya serius:

1)           Pertumbuhan ekonomi 7 %

2)            Rakyat miskin dapat Rp 1 juta sebulan

3)            Meningkatkan anggaran pertahananan 3 kali lipat

4)            Meningkatkan anggaran KPK 10 kali lipat

5)            Menambah ribuan jumlah penyidik KPK

6)            Partai politik dibiayai oleh APBN & APBD

7)            Menyelesaikan asap Riau

8)            Menurunkan harga-harga sembako

9)            Perangkat Desa menjadi PNS

10)          15 juta lapangan kerja baru

11)          Membeli kembali Indosat

12)          Menjadikan TNI terkuat se-Asia

13)          Menempatkan Polri dalam Kementerian Negara

14)          Menghentikan impor daging

15)          Membuka 3 juta hektar lahan baru

16)          Memberi berapapun anggaran pendidikan yang dibutuhkan

17)          Mendikbud berasal dari PGRI

18)          Tidak akan menghapus subsidi BBM

19)          Tol laut Aceh-Papua

20)          Membesarkan Pertamina mengalahkan Petronas

 

e.            Partai Demokrat ingat betapa tidak mudahnya pemerintahan Presiden SBY dulu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, sehingga harus hemat dan hati-hati dalam berjanji. Karena janji-janji tersebut sudah diucapkan kepada rakyat Indonesia, pada saatnya nanti Presiden Jokowi mesti menjelaskan jika ternyata janji-janji itu tidak bisa dipenuhi, beserta mengapa janji tersebut meleset untuk diwujudkan.

 

IV. TANTANGAN & TUGAS PEMERINTAH TAHUN 2015-2016

 

1.   MENGATASI PERSOALAN EKONOMI

a.           Tugas utama pemerintah setahun mendatang adalah memulihkan ekonomi nasional yang mengalami banyak persoalan dewasa ini. Partai Demokrat mengingatkan bahwa ekonomi dunia dan kawasan juga belum sepenuhnya pulih dari krisis dan tekanan. Karenanya, diharap pemerintah jangan terlalu cepat mengatakan bahwa ekonomi kita sudah aman.

b.            Ekonomi Indonesia dinyatakan sudah pulih jika pertumbuhan bisa dinaikkan kembali menuju 6 %. Jika investasi dan sektor riil sudah tumbuh kembali. Jika daya beli rakyat sudah meningkat lagi. Jika gelombang PHK sudah berhenti dan lapangan pekerjaan dapat dibuka lebih luas lagi. Jika angka kemiskinan kembali mengalami tren penurunan. Jika nilai tukar rupiah dan harga saham gabungan sudah menguat. Jika harga-harga komoditas tambang dan pertanian harganya kembali normal (meningkat)

c.             Khusus penyusunan APBN ke depan hendaknya pemerintah mengambil pelajaran dari kekeliruan dalam menghitung perkiraan penerimaan pajak, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pembelanjaannya (spending), serta defisit anggaran yang tidak menabrak ketentuan undang-undang. Hendaknya juga penggunaan anggaran itu lebih diutamakan untuk menyukseskan langkah-langkah stabilisasi perekonomian kita, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat.

IMG_1181.jpgEDIT

Menyikapi satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Partai Demokrat yang dipimpin Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi, pandangan dan rekomendasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, para Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Anggota FPD DPR-RI di Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (22/10) malam. (foto: mcpd/iwan k)

2. MENJAMIN PILKADA SERENTAK 2015 AMAN, TERTIB & DEMOKRATIS

a.           Gagasan Pilkada serentak adalah gagasan yang baik. Namun, kita belum memiliki preseden atas penyelenggaraan pilkada serentak ini. Oleh karena itulah di samping KPU dan Bawaslu beserta jajarannya mengambil tanggung jawab penyelenggaraan pilkada serentak tersebut, pemerintah juga memiliki kewajiban agar pilkada serentak nanti benar-benar berjalan secara aman, tertib dan demokratis.

b.            Disamping diharapkan pelaksanan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara dapat berlangsung secara aman, tertib dan demokratis, netralitas para penyelenggara pilkada, termasuk unsur TNI dan Polri amat diperlukan. Berbagai pelanggaran pemilu seperti intimidasi, politik uang dan apa yang disebut serangan fajar, harus dapat dicegah dan jika masih terjadi  harus diberikan sanksi hukum yang tegas dan adil.

 

3.  MENGELOLA GEJOLAK SOSIAL

a.           Pengalaman menunjukkan jika ekonomi sebuah negara memburuk, maka masyarakat pada tingkat akar rumput akan terkena dampaknya. Jika berkaitan dengan urusan perut, dalam arti kebutuhan fisik manusia seharihari, cepat atau lambat akan menjadi masalah sosial. Pada gilirannya akan menjadi masalah keamanan dan ketertiban publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan antisipasi jika hal itu terjadi di negara kita.

b.            Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Partai Demokrat berharap agar pemerintah beserta aparat keamanan dan penegak hukum melakukan pengelolaan yang tepat atas insiden semacam yang terjadi di Tolikara Papua dan Singkil Aceh, karena isunya berkenaan dengan agama, sebuah isu yang sangat sensitif di Indonesia.

 

V.    KONKLUSI & REKOMENDASI

 

1.  KONKLUSI

a.           Setahun pemerintahan Presiden Jokowi ini menunjukkan 2 hal. Pertama, ada sejumlah capaian dan tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah. Kedua, berbagai persoalan  tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan bahkan menyisakan sejumlah persoalan yang lain. Observasi Partai Demokrat, halhal yang tidak atau belum ditangani dengan baik oleh pemerintah jumlahnya lebih banyak daripada yang berhasil ditangani.

b.            Hal-hal menonjol berkaitan dengan apa yang terjadi selama 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, serta sebaiknya pemerintah mesti berbuat apa, dapat dirangkum dibawah ini:

1)            Pemerintah perlu menghormati  kedaulatan partai-partai politik serta mencegah berbagai bentuk intervensi yang tidak semestinya. Nilai-nilai demokrasi perlu juga ditegakkan, misalnya kebebasan menyatakan pendapat baik pada tingkat publik maupun media masa.

2)            Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mesti dilaksanakan secara serius, tegas, konsisten dan tidak tebang pilih. Rakyat mesti dibebaskan dari rasa ketakutan dan kepasrahan kalau-kalau menjadi korban  dari ketidak adilan dalam penegakan hukum.

3)            Kekuatan pertahanan mesti terus ditingkatkan, sementara TNI mesti mendapatkan tugas negara yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Keamanan dalam negeri serta juga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu terus dipelihara, dan benih-benih konflik komunal yang sempat terjadi di Papua dan Aceh harus mendapatkan perhatian yang serius.

4)            Ekonomi kita belum pulih dari pelambatan pertumbuhan yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat luas. Pemerintah tidak boleh berhenti berupaya dan mengambil tindakan yang efektif hingga semua fundamental ekonomi dapat diperkuat kembali, dan rakyat bisa dibebaskan dari kesulitan hidup yang timbul akibat tekanan ekonomi satu tahun terakhir ini.

5)            Jika ekonomi memburuk maka rakyat golongan ekonomi lemahlah yang paling menderita. Pemerintah perlu memberikan bantuan yang nyata agar daya beli rakyat dapat ditingkatkan  kembali dan mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

6)            Kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkan telah menaikkan derajat CO2 yang besar di bumi Indonesia serta memberikan dampak buruk kepada kesehatan masyarakat dan warga negara tetangga-tetangga kita. Upaya mengatasi kebakaran hutan dan asap ini harus menjadi prioritas, dan perlu ditingkatkan intensitas dan efektifitas penanganannya.

7)            Dalam upaya menegakkan kedaulatan dan sistem nasional kita, karena komunikasi dan penanganannya yang tidak rapi, telah terjadi gangguan hubungan baik kita dengan sejumlah negara sahabat. Kedepan perlu dilakukan perbaikan hubungan yang terganggu ini, seraya memperbaiki cara-cara kita berdiplomasi dan menjalin hubungan dengan negaranegara sahabat.

 

c.             Hal yang amat serius adalah yang berkaitan dengan janji-janji Presiden Jokowi yang jumlahnya amat banyak, dan banyak pula yang pemenuhannya amat sulit untuk dilakukan. Satu-satunya cara, kedepan ini Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya harus berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi semua janji itu. Jika pada saatnya tak mungkin lagi diwujudkan, Presiden Jokowi harus mengatakan hal itu tidak mungkin diwujudkan disertai alasan apa yang menyebabkannya.

d.            Partai Demokrat meyakini sekaligus berharap Presiden Jokowi beserta pemerintah bisa memetik pelajaran dari apa yang dilakukan selama satu tahun ini. Hal-hal yang positif bisa dilanjutkan, sedangkan hal-hal yang benar-benar salah harus diakui dan yang penting diperbaiki.

IMG_1218.jpgEDIT

Para Pengurus Harian DPP Partai Demokrat tampak serius evaluasi, pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Kalla di Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (22/10) malam. (foto: mcpd/iwan k)

2.   REKOMENDASI

a.           Pemerintah, utamanya jajaran Kabinet Kerja harus lebih kompak lagi, sehingga mampu bekerja secara efektif dan sinergis. Jika pemerintah bisa memetik pelajaran pada tahun pertama ini, tahun-tahun mendatang akan dapat meningkatkan kinerja dan capaiannya.

b.            Kedepan, Presiden Jokowi dan para Menteri harus lebih fokus dan mampu memilih prioritas dan agenda yang harus diutamakan, terutama yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional kita.

c.             Presiden Jokowi disarankan untuk mengurangi memberikan janji-janji yang baru, apalagi yang tidak mungkin ditepati. Sementara, kesemua janji yang telah disampaikan kepada rakyat harus benar-benar diupayakan perwujudannya.

 

VI.   PENUTUP

1.           Demikian evaluasi, pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat atas satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Mudah-mudahan yang disampaikan Partai Demokrat ini berguna bagi Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya, agar bisa lebih berhasil dalam  mengemban tugas negara dan pemerintahan  di tahun-tahun mendatang.

2.            Sebagai partai politik yang menjadi pendukung utama pemerintahan Presiden SBY selama 10 tahun, Partai Demokrat amat memahami bahwa amat tidak mudah mengelola kehidupan bernegara dan menjalankan pemerintahan di era transformasi besar bangsa yang sarat dengan tantangan dan permasalahan ini. Harapan rakyat amat tinggi, sementara kemampuan pemerintah selalu ada batasnya. Dulu pemerintahan Presiden SBY mendapatkan kritik dan hujatan yang jauh lebih keras dibandingkan dengan yang dihadapi Presiden Jokowi saat ini. Karenanya, jika Presiden SBY dulu mampu menghadapi semua itu seraya tetap fokus menjalankan tugas dan pekerjaannya, Partai Demokrat yakin Presiden Jokowi akan bisa pula melakukan hal yang sama.

Jakarta, 22 Oktober 2015

Ditandatangani Ketua Umum Partai  Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII.

(dik)