“Pasal Kretek Tradisional” Dapat Dihapuskan

Teuku Rifky

Ketua Komisi X DPR RI (F-PD) Teuku Riefky Harsya (ist)

Oleh: Teuku Riefky Harsya*)

Menyikapi dinamika yang berkembang di publik terkait “pasal kretek tradisional” dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan, perkenankan kami menjelaskan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

RUU Kebudayaan dan “Pasal Kretek Tradisional” Bukan Diselundupkan

RUU Kebudayaan mulai dibahas oleh DPR-RI periode 2009-2014 yang lalu, namun tidak selesai hingga masa periode lalu berakhir. Dalam Prioritas Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah tahun 2015-2019, yang ditetapkan pada 9 Februari 2015 oleh Ketua DPR-RI, pada nomor 39 tertera RUU Kebudayaan sebagai RUU prioritas yang merupakan inisiatif DPR.

Adapun penyusunan UU dilakukan melalui sejumlah tahap, yaitu: (1) perencanaan untuk diusulkan masuk ke dalam Prolegnas; (2) penyusunan oleh Panitia Kerja (Panja)  Komisi, yang mencakup kegiatan pengusulan RUU, harmonisasi, dan penyempurnaan; (3) pembahasan yang mencakup pembahasan tingkat I dan pembahasan tingkat II; (4) pengesahan; (5) pengundangan.

Sejalan dengan Undang-Undang MD3, Komisi X membentuk Panja untuk menyusun RUU Kebudayaan. Setelah Panja menyelesaikan naskah RUU tersebut, dilakukan rapat-rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi termasuk adanya usulan memasukan “kretek tradisional” dan dirumuskan menjadi norma dalam batang tubuh.

Banyak pihak setuju bahwa kretek tradisional adalah warisan budaya, tetapi banyak pihak juga yang tidak setuju jika kretek tradisional dicantumkan sebagai warisan budaya dalam RUU Kebudayaan. Yang kemudian berkembang di publik “terjadi penyelundupan” pasal kretek ke dalam RUU Kebudayaan yang dilakukan pada saat pembahasan di Baleg. Faktanya “penyelundupan” itu tidak terjadi, karena pasal tersebut dibahas dalam rapat resmi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI bersama Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI.  

“Pasal Kretek Tradisional” Dapat Dihapuskan

Komisi X DPR RI telah melakukan rapat internal Komisi yang dipimpin Ketua Komisi X untuk menerima laporan Panja RUU Kebudayaan dari Ketua Panja (Bpk. Ridwan Hisyam) serta menyikapi dinamika yang berkembang di publik terhadap ‘Pasal Kretek Tradisional’.

Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan kami dalam rapat tersebut, bahwa pertama, Komisi X memberikan kesempatan kepada perwakilan fraksi-fraksi di komisi X untuk berkoordinasi kembali dengan Pimpinan Fraksinya masing-masing guna memberikan penjelasan kronologi perumusan substansi “kretek tradisional” dalam RUU tentang Kebudayaan, pada tahapan harmonisasi di Baleg.

Kedua, Rapat Intern Komisi X selanjutnya akan membicarakan kembali tentang kesepakatan komisi atas pencantuman atau penghapusan substansi “kretek tradisional” dalam RUU Kebudayaan.

Ketiga, jika penghapusan substansi “kretek tradisional” dalam RUU Kebudayaan menjadi kesepakatan, maka Pimpinan Komisi X DPR RI akan berkoordinasi dengan alat kelengkapan Dewan lainnya terkait mekanisme penghapusan pasal.

Adapun dasar hukum untuk perubahan materi RUU (penghapusan pasal) dapat mengacu pada:

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 tahun 2014; (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dan; (3) Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tara Cara Penarikan RUU.

Dengan demikian Kami berpandangan masih terdapat ruang kepada pengusul RUU (Komisi X) untuk melakukan perubahan terhadap sebuah RUU, kendati telah dilakukan harmonisasi di Baleg.

Sikap Demokrat  terhadap“Pasal Kretek Tradisional”

Demokrat berpandangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa salah satu yang menjadi hal penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah  ‘asas dapat dilaksanakan’ dan ‘terpenuhinya aspek efektifitas secara sosiologis’.

Artinya, bila dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan terdapat resistensi publik yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat, maka FPD berpandangan sewajarnya pasal tersebut dapat dipertimbangkan kembali.

Kedua, FPD memahami bahwa ‘Kebudayaan’ bangsa Indonesia mempunyai makna dan cakupan  yang sangat luas, sehingga jika RUU Kebudayaan mengatur hal-hal yang detail, justru akan mengkerdilkan makna kebudayaan itu sendiri.

Maksudnya, undang-undang sebaiknya dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga hindari memasukan hal-hal detail dan teknis ke dalam batang tubuh. Hal detail dan teknis bisa dicantumkan pada Peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut sehingga akan lebih fleksibel dan dapat di sesuaikan dengan kondisi kebutuhan pada era-nya.

Demikian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

*)Ketua Komisi  X DPR-RI (FPD); Kapoksi X FPD DPR-RI; Wasekjen DPP-PD; Anggota DPR-RI Dapil Aceh-1

(dik)