Belum Ada Kemajuan Signifikan Pembahasan RUU Tax Amnesty

Marwan-Cik-Asan_email

Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat arwan Cik Asan (mcpd/kardi)

Jakarta: Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Marwan Cik Asan menilai RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty tidak dapat disahkan pada 29 April 2016. Pasalnya, masih banyak hal krusial yang perlu dibahas, apalagi hingga saat kemajuan pembahasan di Komisi XI DPR-RI belum ada kemajuan yang signifikan.

Marwan mengatakan pembahasan RUU baru sebatas mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan seperti pengusaha, pakar dan akademisi.

“Kami dari Fraksi PD meminta agar pengesahaan RUU tidak boleh tergesa-gesa. Kami ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak terutama para wajib pajak, juga para pemerhati perpajakan dari NGO/LSM,” kata Marwan Cik Asan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Wakil Ketua Komisi XI DPR itu menuturkan Demokrat perlu mendengarkan masukan dari para wajib pajak yang patuh, sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Marwan menyatakan RUU Pengampunan pajak mestinya harus berdiri kokoh di atas tiga pilar utama yaitu manfaat, keadilan sosial dan governance.

Keadilan pajak bagi para wajib pajak yang selama ini patuh dan menjadi sumber utama penerimaan negara dari pajak perlu didengarkan.

Penghargaan apa yang mereka harapkan dengan adanya pengampunan bagi mereka yang selama ini tidak patuh membayar pajak atau bahkan belum menjadi wajib pajak

“Dari sisi manfaat Kita juga ingin mendengar langsung dari menteri keuangan berapa besar penerimaan negara yang akan diperoleh dengan RUU pengampunan pajak ini dan dari mana saja penerimaan tersebut,” ujarnya.

Hal itu harus jelas dan terinci sehingga nanti dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan RUU pengampunan Pajak.

Demokrat, kata Marwan, juga menginginkan semua aturan siap dijalankan ketika RUU Pengampunan diketuk.

“Sehingga dapat dilaksanakan secara governance dan tidak menjadi sumber penyimpangan baru. Kita meminta kepada Pimpinan dan Banmus DPR-RI agar pembahasan RUU Pengampunan Pajak ini dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang berikutnya,” Marwan menegaskan.

(tribun/dik)