Agar Negara Tak Gagal Fiskal

20160621_162050_001 - Copy

Suasana diskusi bertopik “Apakah Indonesia Akan Gagal Fiskal?”. Diskusi yang digagas para Juru Bicara Partai Demokrat digelar di The Capital Club, The Capital Residence, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2016. (foto: mcpd/rosandidharma)

Jakarta: Partai Demokrat berpendapat bahwa jika Pemerintah tidak mengubah asumsi dan target ekonomi menjadi lebih realistis maka Indonesia akan mengalami gagal fiskal di tahun 2016 ini. Gagal fiskal adalah ketika defisit melebihi 3% dari PDB dan rasio hutang melebihi 60% sebagaimana diatur oleh UU Keuangan No. 17 tahun 2003.

Bagaimana Indonesia akan gagal fiskal?

Data-data ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa: (1) Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% pada APBN – P 2015 hanya tercapai 4,8%. (2) Hingga Juni 2016, target penerimaan pajak 27,69% dari target. (3) Per Mei 2016, defisit sudah mencapai 69,3% dari target atau IDR 189,2 Triliun. Maka berdasarkan simulasi, defisit bisa mencapai IDR 500 Triliun pada Desember 2016 atau 4,1% dari PDB. (4) Menurut Bank Indonesia, Pemerintah akan mendapatkan dana dari pengampunan pajak maksimal sebesar IDR 60 Triliun sedangkan asumsi Pemerintah sebesar IDR 165 Triliun.

Untuk itu, agar Indonesia tidak gagal fiskal, Partai Demokrat menawarkan solusi kepada Pemerintah sebagai berikut:

Pemerintah harus membuat asumsi dan target ekonomi yang realistis.

Pemerintah harus disiplin fiskal sesuai ketentuan UU tentang Keuangan, bahwa mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan rasio hutang di bawah 60%.

Membuat prioritas dengan memotong anggaran yang tidak sensitif terhadap penambahan lapangan pekerjaan.

Melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur karena APBN tidak sanggup membiayai keseluruhan biaya pembangunan infrastruktur.

Menggerakkan sektor swasta dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berdampak cepat (short-term effect), pembangunan infrastruktur itu baik namun dampaknya jangka panjang.

Membuat kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat karena perekonomian kita ditopang oleh konsumsi domestik sampai 56% dari PDB.

Pemerintah harus memberi kepastian untuk dunia usaha dengan memberikan arahan dan market signal yang positif. Selama ini pemerintah tidak kompak dan membuat sinyal pasar (market signal) tidak jelas. Ketika market signal buruk akan mempengaruhi pola konsumsi dan membuat dunia usaha menunggu. Saat ini target kredit sektor swasta tidak mencapai target.

Demikian pikiran dan pandangan Partai Demokrat tentang kondisi keuangan negara saat ini.

Partai Demokrat #Peduli&BeriSolusi

Jakarta, 21 Juni 2016

Tim Juru Bicara Partai Demokrat

#PikiranDemokrat ini disarikan dari diskusi dengan tema “Apakah Negara akan Gagal Fiskal?”, dengan narasumber: M. Ikhsan Modjo (Ekonom dan Wakil Sekjen Partai Demokrat), Prof. Firmanzah (Rektor Universitas Paramadina dan pernah menjadi staf presiden SBY bidang Ekonomi), dan Wisnu Wardhana (Bankir dan Pelaku Usaha) di The Capital Residence, Sudirman Central Business District, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2016.

(rilis/dik)