Demokrat Khawatir RI Gagal Fiskal

20160621_160822 - Copy

Sekretaris Jenderal DPP-PD Dr Hinca IP Pandjaitan XIII membuka Diskusi Ekonomi dengan Media Massa bertopik “Apakah Indonesia Akan Gagal Fiskal?”. Diskusi yang digagas para Juru Bicara Partai Demokrat digelar di The Capital Club, The Capital Residence, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2016, sejak pukul 15.30 WIB hingga menjelang buka puasa tiba. (foto: mcpd/rosandidharma)

Jakarta: Melemahnya perekonomian RI berpengaruh negatif pada pendapatan dan daya beli rakyat, penerimaan negara, kesehatan fiskal, dan  menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil.  Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam APBN 2016, yang jika tidak segera diatasi dan dicarikan solusinya, sangat bisa kita mengalami gagal fiskal, sesuatu yang sangat tidak diharapkan.

Membahas persoalan di atas, Tim Juru Bicara Partai Demokrat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) menggelar Diskusi Ekonomi dengan Media Massa bertopik “Apakah Indonesia Akan Gagal Fiskal?”.

Diskusi yang dibuka Sekretaris Jenderal DPP-PD Dr Hinca IP Pandjaitan XIII digelar di The Capital Club, The Capital Residence, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2016, sejak pukul 15.30 WIB hingga menjelang buka puasa tiba.

Hadir sebagai pembicara Prof Dr Firmanzah (Rektor Universitas Paramadina),  Dr M Ikhsan Modjo (Ekonom dan Wakil Sekjen DPP-PD), serta Wisnu Wardhana (pengusaha nasional).  Acara tersebut dimoderatori Firliana Purwanti (Sekretaris Departemen Perencanaan Pembangunan DPP-PD).

Dalam sambutannya, Hinca IP Pandjaitan mengatakan,  Partai Demokrat tidak pernah berhenti mendiskusikan perekonomian bangsa. Baik di Kantor DPP-PD atau di kediaman pribadi Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan dalam Tour de Java, yang dipimpin SBY  pembahasan tetap terjadi. Di parlemen pun para kader Partai Demokrat kerap membicarakan bagaimana agar perekonomian negara membaik. Diskusi dengan media ini juga kelanjutan dari diskusi sebelumnya, bulan lalu.

Usai menyampaikan pengantar, Hinca mempersilakan para pembicara untuk menyampaikan pendapatnya tentang persoalan besar dalam APBN 2016.

Pembicara pertama, Ikhsan Modjo menegaskan, APBN 2016 dalam kondisi darurat. Melihat postur APBN yang demikian besar, RI terancam gagal fiskal.  Ini disebabkan karena pemerintah terlalu optimistis memperoleh pendapatan negara termasuk dari tax amnesti.

“Kondisi keuangan negara berada dalam bahaya. Tanpa tindakan cepat akan berdampak pada perekonomian bahkan politik,” Ikhsan Modjo mengingatkan.

Persoalan ini, kata Ikhsan, disebabkan karena strategi politik anggaran pemerintah. Saat ini perekonomian dunia dan Indonesia dalam kondisi tertekan. Pertumbuhan ekomomi RI di 2016 dipastikan berada bawah 5 persen.

Angka-angka  di atas tentu membuat para pebisnis pesimistis. Keyakinan pemerintah dalam APBN yang jumlahnya terlalu besar malah membuat defisit anggaran yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian.   Faktanya saat ini penerimaan negara terus menurun, sebaliknya pembelanjaan terus meningkat hingga membengkakkan defisit.

Ikhsan menyatakan, bila tidak ada perubahan signifikan dalam APBN maka negara dipastikan gagal fiskal.

Ikhsan menyarankan agar pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi maksimal 4,9  persen. Usaha pemerintah meningkatkan pendapatan  dari pajak harus bergantung pada pendapatan masyarakat. Belanja negara harus dikurangi. Ini susah sekali. Apalagi pemerintah harus memotog  anggaran hingga Rp80 triliun. Belum lagi ditambah dengan gagalnya peroehan negara dari  tax amnesti.

Hal senada disampaikan oleh Firmansyah yang menyatakan, ada dua risiko dalam  perekonomian RI saat ini. Pertama, terkait stabilitas pasar keuangan. Kedua, terkait ketahanan fiskal.

20160621_162050_001 - Copy

Suasana Diskusi Ekonomi Partai Demokrat dengan Media Massa bertopik “Apakah Indonesia Akan Gagal Fiskal?” . Diskusi yang digagas para Juru BIcara Partai Demokrat diadakan di The Capital Club, The Capital Residence, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2016, sejak pukul 15.30 WIB hingga menjelang buka puasa tiba. (foto: mcpd/rosandidharma)

Stabilitas pasar uang masih terkendali. Federal Reserve System (Bank Sentral Amerika Serikat) belum menaikkan suku bunga.  Gejolak keuangan terkendali. Cadangan devisa RI pun jauh melampaui batas.

Sayangnya, ketahanan fiskal jadi persoalan.

Saat ini kita masuk fase kedua melemahnya komoditas dunia. Fase pertama adalah restrukturisasi utang perusahaan mineral dan tambang. Fase kedua, persoalan yang muncul adalah  melemahnya daya beli masyarakat. Gelombangnya telah dirasakan sejak awal semester kedua 2016.

Ini persoalan besar karena konsumsi domestik menyumbangkan angka hingga 56 persen untuk membentuk Produk Domestik Bruto kita.

Jika lingkaran setan ini tidak diputus maka dampaknya sangat membahayakan. Tidak adanya konsumsi berdampak tiada ekspansi usaha. Selanjutnya tidak ada penyerapan tenaga kerja yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan naiknya angka kemiskinan.

Firmansyah berharap pemerintah memberikan subsidi pada masyarakat. Terkait infraksruktur harus melibatkan swasta dalam membenahinya. Pemerintah juga harus menargetkan pertumbuhan ekonomi yang realistis; di bawah lima  persen. Filosofinya sederhana: pembelanjaan itu riil dan pendapatan hanya asumsi.

Whisnu Whardana malah meyakini pemerintah akan mengalami gagal fiskal. Hal ini dikarenakan pemerintah sangat agresif dalam menyusun postur APBN. Padahal  pajak dan penerimaan RI juga tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Target pertumbuhan ekonomi RI harus mengacu pada pertumbuhan ekonomi dunia..

Pemerintah harus realistis. Harus mengubah asumsi target pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak dunia usaha pasti bingung. Pembangunan infrastruktur besar juga tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek, sehingga disarankan untuk membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR-RI, dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo mengatakan, pembahasan ketiga pembicara makin membuatnya yakin bahwa kondisi perekonomian negara memang tidak menentu. Di tengah kondisi seperti itu  Kementerian BUMN  malah mengajukan PMN (Penyertaan Modal Negara). Padahal  DPR mati-matian membahas pemotongan APBN untuk menyelamatkan keuangan negara. Artinya, di satu sisi dipotong tetapi di sisi lain pemerintah malah mengajukan PMN yang memberatkan pada APBN.

Pemerintah juga menggenjot pendapatan dari pajak, padahal perekomian masyarakat sedang turun. Sesuatu yang tidak logis. Hingga muncul  satire di masyarakat bahwa “kini bernafas pun dipajaki”.

Sartono berharap  pemerintah memotong anggaran untuk infrastruktur besar sebaliknya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan riil.

Ketua Departemen Logistik DPP-PD Gatot Suwondo menyarankan agar pemerintah lebih baik memberikan BLT untuk menumbuhkan daya beli masyarakat daripada memberikan PMN pada BUMN.

Diskusi tersebut kemudian menyimpulkan bahwa jika pemerintah mempertahankan asumsinya yang terlalu optimistis maka RI akan gagal fiskal. Karenanya pemerintah harus memotong anggaran. Menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyat. Menggulirkan kembali program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Melibatkan swasta dalam membangun infrastruktur. Menggullirkan lagi program pro-rakyat. Memberikan BLT bagi masyarakat miskin.  Serta membuat target pertumbuhan ekonomi yang realistis, di bawah lima persen.

Hadir dalam acara yang beragsung hangat dan akrab tersebut antara lain para Juru Bicara DPP Partai Demokrat yakni Didi Irawadi Syamsuddin (Wakil Sekjen DPP-PD); Ramadhan Pohan (Wakil Sekjen DPP-PD); Rachland Nashidik (Wakil Sekjen DPP-PD); Vera Vebyanthy (Wakil Sekjen DPP-PD); Imelda Sari (Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD); Anggota FPD DPR-RI Sartono Hutomo; Ketua Divisi Logistik dan Sumber Daya DPP-PD Gatot Suwondo; Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan DPP-PD Gondo Radityo Gambiro, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Andi Arief, Ketua Departemen Urusan DPD Ulil Abshar Abdalla, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Hilda Thawila, Sekretaris Divisi Hubungan Luar Negeri DPP-PD Muhammad Husni Thamrin, Sekretaris Departemen Koordinasi Perekonomian Renanda Bachtiar,  Anggota Departemen Agama DPP-PD Elvira Kaunang, Anggota  Divisi Hubungan Luar Negeri DPP-PD Sandra Tandjung, para kader utama Partai Demokrat serta puluhan wartawan dari media nasional.

(didikpambudi)