DPP-PD Tindak Tegas Putu Sudiartana

KONPRES SEKJEN_resize_1

DPP-PD menggelar konferensi pers di Kafe De Pana, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016). Hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua Dewan Kehormatan DPP-PD Amir Syamsuddin, Sekretaris Jenderal DPP-PD Hinca IP Pandjaitan XIII, Ketua Fraksi PD DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Sekjen DPP-PD Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua Komisi Pengawas DPP-PD Ahmad Yahya, Direktur Eksekutif DPP-PD Fadjar Sampurno, serta para kader utama Partai Demokrat. (foto: mcpd/iwan k)

Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) mengambil langkah tegas terhadap Anggota Fraksi PD DPR-RI, yang duduk di Komisi III, I Putu Sudiartana. Langkah tegas DPP-PD  itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan DPP-PD Amir Syamsuddin dalam konferensi pers di Kafe De Pana, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).

Dalam pernyataan pers tersebut, Amir Syamsuddin ditemani Sekretaris Jenderal DPP-PD Hinca IP Pandjaitan XIII, Ketua Fraksi PD DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Sekjen DPP-PD Didi Irawadi Syamsuddin, dan Ketua Komisi Pengawas DPP-PD Ahmad Yahya. Hadir juga Direktur Eksekutif DPP-PD Fadjar Sampurno, Wakil Sekjen DPP-PD Ramadhan Pohan, Wakil Sekjen DPP-PD Rachland Nashidik, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari, Ketua Departemen Urusan KPK DPP-PD Jemmy Setiawan,  Ketua Urusan Dewan Perwakilan Daerah DPP-PD Ulil Abshar Abdalla, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Hilda Thawila, Sekretaris Divisi Hubungan Luar Negeri DPP-PD  Muhammad Husni Thamrin dan para kader utama Partai Demokrat.

Berikut keputusan tegas DPP-PD yang dibacakan Amir Syamsuddin selengkapnya:

Berkaitan dengan kasus hukum yang saat ini sedang ditangani KPK atas nama Sdr I Putu Sudiartana, Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, selaku Ketua Dewan Kehomatan Partai Demokrat, saya menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Segera setelah kami mendengar pernyataan resmi KPK tanggal 29 Juni 2016, DPP-PD segera melaksanakan Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan dan hasil rapat DPP-PD yang kami gelar adalah:

Pertama, terhadap dugaan pelanggaran hukum yang  dilakukan Sdr Putu Sudiartana, kader Partai Demokrat, sesuai pakta integritas yang berlaku di jajaran Partai Demokrat, maka  yang  bersangkutan tentu akan mendapat sanksi tegas berupa pemberhentian dari semua jabatan yang disandangnya. Partai Demokrat tetap konsisten dan  menjalankan “Satunya Kata dengan Perbuatan” serta tidak pernah goyah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kedua, perlu kami tegaskan, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan  oleh Putu Sudiartana adalah perbuatan yang bersifat pribadi, tidak ada kaitannya dengan misi Partai Demokrat serta tidak membawa kepentingan Partai Demokrat.

Ketiga, Partai Demokrat memberikan penghargaan kepada KPK yang telah dengan tegas menindak siapa pun yang diduga mlakukan tindak korupsi, sekalipun hal itu menimpa kader Partai Demokrat. Partai Demokrat berharap ketegasan KPK ini terus dijaga dan berlaku bagi semua yang bersalah sehingga ke depan KPK benar-benar dapat melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan korupsi tanpa pandang bulu dan menolak segala intervensi dari pihak manapun.

KONPRES SEKJEN_resize_3

DPP-PD menggelar konferensi pers di Kafe De Pana, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016). Hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua Dewan Kehormatan DPP-PD Amir Syamsuddin, Sekretaris Jenderal DPP-PD Hinca IP Pandjaitan XIII, Ketua Fraksi PD DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Sekjen DPP-PD Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua Komisi Pengawas DPP-PD Ahmad Yahya, Direktur Eksekutif DPP-PD Fadjar Sampurno, serta para kader utama Partai Demokrat. (foto: mcpd/iwan k)

Keempat, sebagaimana yang senantiasa disuarakan oleh Partai Demokrat, dalam pelaksanaan penegakan hukum, termasuk dalam penyidikan; penuntutan; dan  pemutusan tuntutan,  agar benar-benar dilakukan secara objektif, adil, dan tanpa intervensi. Hal ini penting demi terjaminnya rasa keadilan bagi mereka yang menerima hukuman maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kelima, melalui mimbar ini, DPP-PD mengintruksikan kepada para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar benar-benar menjauhi pelanggaran hukum apa pun,  termasuk tindak pidana korupsi.

Secara khusus,  Pimpinan Partai Demokrat mengingatkan kader partai yang tengah mengemban tugas sebagai Anggota DPR-RI agar bisa menghindarkan diri dari perbuatan tercela,  seperti tindakan menerima suap, mengingat akhir-akhir ini banyak anggota DPR-RI dari berbagai parpol yang terlibat dalam  kejahatan ini.

Ketika dewasa ini Partai Demokrat tengah berbenah, membangun diri dan meningkatkan baktinya kepada rakyat, yang pada saat ini tengah mengalami permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya, pelanggaran oleh kader Partai Demokrat seperti ini akan mengganggu upaya serius partai dalam melanjutkan  kontribusinya untuk mengawal kehidupan demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.

Jakarta , 29 Juni 2016

Seusai membacakan keputusan rapat terbatas DPP-PD, Amir Syamsuddin memberikan tambahan atas pernyataan resmi DPP-PD tersebut.

Amir menjelaskan, DPP-PD sengaja memilih waktu untuk menyampaikan pernyatan resmi setelah adanya pernyatan resmi dari KPK, tetapi mempersiapkannya sebelum pernyataan resmi KPK.

KONPRES SEKJEN_resize_5

DPP-PD menggelar konferensi pers di Kafe De Pana, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016). Hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua Dewan Kehormatan DPP-PD Amir Syamsuddin, Sekretaris Jenderal DPP-PD Hinca IP Pandjaitan XIII, Ketua Fraksi PD DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Sekjen DPP-PD Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua Komisi Pengawas DPP-PD Ahmad Yahya, Direktur Eksekutif DPP-PD Fadjar Sampurno, serta para kader utama Partai Demokrat. (foto: mcpd/iwan k)

“Kami mempersiapkannya dengan asumsi bahwa langkah di KPK adalah langkah-langkah yang benar didasari bukti-bukti kuat sehingga pernyataan ini kami sampaikan untuk hal tersebut. Namun sebagaimana diketahui bersama, penjelasan dari KPK, yang kami dengarkan tadi seutuhnya, kami tidak melihat adanya penjelasan yang akan mengindikasikan tertangkap tangannya seseorang. Sebab sejauh ini yang dituliskan telah terjadi ‘operasi tangkap tangan’ (OTT) sebagaimana kita ketahui bersama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pimpinan KPK Laode Syarif dan Basaria Pandjaitan, di situ tidak ada sama sekali penjelasan terjadinya OTT sebagaimana lazimnya. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan untuk interaksi tanya jawab dan kami siap menjawab semuanya,” Amir Syamsuddin memaparkan tambahan pernyataan dari DPP-PD.

Menyikapinya, seorang jurnalis dari Tempo menyatakan, Putu Sudiartana saat ini duduk di Komisi III sedangkan proyeknya ada di komisi V. Terkait hal  itu ia menanyakan, apakah DPP-PD akan memanggil anggota DPR-RI dari FPD yang duduk di komisi V?  Selanjutnya, apakah Putu akan diberhentikan dari organisasi dan dari keanggotaannya di DPR-RI Ketiga apakah Putu Sudiartana akan diberikan bantuan hukum?

Menyikapi pertanyaan itu Amir Syamsudin menegaskan, DPP-PD akan menindak tegas kader yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Masalahnya, berdasarkan penjelasan KPK, hingga saat ini, DPP-PD  belum mendapat kejelasan, apa yang dimaksudkan dengan OTT? Hal itu masih menjadi pertanyaan DPP-PD.

Hinca Pandjaitan kemudian menambahkan, berkenaan posisi Sudiartana,  baik di organisasi atau DPR-RI, tentu menjadi sulit dijalankan terkait statusnya saat ini. Menyangkut bantuan hukum, DPP-PD akan berbicara dengan Putu Sudiartana. DPP-PD akan menyiapkan bantuan hukum jika diperlukan.

Selanjutnya Rachlan Nashidik menegaskan, DPP-PD tidak melihat kejadian terkait lazimnya KPK melakukan tidakan OTT. Lazimnya dalam OTT,  ada uang yang diserahkan kepada orang dalam peristiwa itu. Faktanya, sepanjang penjelasan KPK, tidak sekalipun kita mendapat penjelasan ekstrem bahwa dalam OTT tersebut, ada uang yang diserahkan sebagai kunci utama.

Ini bukan pernyataan KPK terkait OTT yang lazim kita ketahui. Dalam OTT yang lazim,  ada orang yang menyerahkan langsung uang kepada pejabat publik. Dalam penjelasan tadi tidak ada. KPK menyebutkan ada bukti transfer. Tetapi itu juga bukanlah bukti transferan kepada Sudiartana, yang kemudian dijadikan tersangka.

“Berdasarkan hal tersebut, sepanjang sejarah KPK, inilah OTT yang paling tidak lazim, seperti biasanya,” Rachland Nashidik menegaskan.

(didikpambudi/iwan k)