“Four Track Strategy” untuk Stabilkan Harga Daging

20160701_163403

Diskusi bertopik “Harga Daging Stabil Tinggi, Siapa Bertanggung Jawab?” yang diselenggarakan Tim Jubir Partai Demokrat di Cafe De Pana, Jalan Agus Salim No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Juli 2016. Para narasumber adalah Sekjen Kementan Hari Priyono (tengah), Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron (kedua dari kanan), Prof Dr Didin S Damanhuri (Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB; paling kanan), dan Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu (kedua dari kiri). Acara ini dimoderatori Imelda Sari (Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD yang juga Jubir PD). (foto: mcpd/rosandidharma)

Jakarta: Ada hal menarik yang disampaikan Herman Khaeron (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat) saat menjadi pembicara ketika Partai Demokrat kembali berdiskusi dengan media dalam topik “Harga Daging Stabil Tinggi, Siapa Bertanggung Jawab?”.  Diskusi tersebut diselenggarakan Tim Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat di Cafe De Pana, Jalan Agus Salim No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Juli 2016, pukul  15.00 hingga berbuka puasa.

Para narasumber adalah Hari Priyono  (Sekjen Kementerian Pertanian), Herman Khaeron (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI), Prof Dr Didin S Damanhuri (Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB), dan Wahyu (Direktur Pengadaan Perum Bulog). Acara ini dimoderatori Imelda Sari (Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD yang juga Jubir PD).

Herman mengatakan, diperlukan empat langkah agar harga daging bisa stabil dalam jangka panjang, meliputi aspek konsumsi, produksi, distribusi, dan diversifikasi.

Empat langkah itu, Imelda Sari menimpali, mengingatkan pada “Four Track Strategy” mengenai Empat Strategi Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Dalam paparannya Herman (kandidat doktor dari Universitas Padjadjaran) menyampaikan, konsumsi daging sapi bangsa Indonesia mencapai 2,2 kg per kapita per tahun. Artinya,  250 juta warga  negara  membutuhkan 550 ribu ton daging sapi.

Jika kemampuan produksi tidak cukup maka diperlukan impor. Apalagi konsentrasi Pemerintaham Jokowi ada pada tiga komoditas: kedelai, padi, dan jagung. Di era SBY, selain ketiganya masih ada konsentrasi ke daging dan gula.

20160701_164315

Suasana diskusi bertopik “Harga Daging Stabil Tinggi, Siapa Bertanggung Jawab?” yang diselenggarakan Tim Jubir Partai Demokrat di Cafe De Pana, Jalan Agus Salim No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Juli 2016. (foto: mcpd/rosandidharma)

Selain itu, tidak mudah mencukupi dan mendistribusikan kebutuhan itu bagi negara kepulauan (archipelagic state) seperti Indonesia. RI berbeda dengan Australia dan India yang merupakan negara daratan. Peternakan sapi yang berjumlah jutaan ekor tentu membutuhkan lahan jutaan hektar. Belum lagi jalur distribusi yang teramat panjang.

Pangan merupakan kenicayaan tetapi variannya bukan.  Karenanya harus ada diversifikasi. Misalnya, manusia jelas butuh daging tetapi tidak harus daging sapi.  Supply (pasokan) mestinya ditentukan demand (permintaan). Tetapi pasokan daging sapi tidak hanya ditentukan konsumsi manusia saja Karena, ternyata, daging sapi juga menjadi bahan dasar olahan pakan ternak dan sebagainya.

Menyikapi kesemua hal di atas, institusi negara harus hadir untuk terjaminnya produksi, konsumsi, dan distribusi. Sesuai UU 18/2012 tentang Pangan maka negara harus menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. UU ini juga mengamanatkan agar negara mendirikan Badan Pangan Nasional. Badan ini berada langsung di bawah Presiden. Herman lantas menyayangkan karena Badan Pangan Nasional belum berdiri hingga saat ini.

Sekjen Kementan Hari Priyono mengatakan Jokowi berkomitmen agar sektor agribisnis menjadi kekuatan ekonomi rakyat Tetapi sektor ini memiliki kendala  sdm yang berpendidikan rendah, ruang lahan sempit, dan modal yang terbatas. Geografis RI sebagai negara kepulauan juga membuat konektifitas antarwilayah menjadi terkendala.  Biaya distribusi menjadi sangat tinggi. Distribusi dari Belawan ke Tanjung Priok jauh lebih mahal daripada Belawan ke Singapura (luar negeri).

Didin S Damanhuri mengatakan, hal yang patut diwaspadai adalah  problem laten (terpendam) kenaikan harga  daging.  Ia heran karena harga daging sapi tetap tinggi meskipun telah ada operasi pasar.

Ia mensinyalir ada problem ekonomi politik,  yakni struktur oligopolistik berkolaborasi dengan pihak lain sehingga terbentuk kartel (pembentukan harga supernormal profit).  Persekongkolan melibatkan para pemburu rente di dalam maupun luar negeri,  termasuk para politisi.

“Jangan-jangan belum terbentuknya Badan Pangan Nasional juga karena ulah mereka,”  ujar Didin.

20160701_164617

Wakil Sekjen DPP-PD Andi Timo Pangerang memberi sambutan dalam diskusi bertopik “Harga Daging Stabil Tinggi, Siapa Bertanggung Jawab?” yang diselenggarakan Tim Jubir Partai Demokrat di Cafe De Pana, Jalan Agus Salim No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Juli 2016. (foto: mcpd/rosandidharma)

Para pemburu rente ini punya jaringan di luar negeri, sehingga bisa menjadi masalah keamanan nasional. Mereka juga dikhawatirkan bisa menjadi mafia yang mendikte petinggi negara.

Adanya kaum oligopolistik ini membuat operasi pasar tidak ada gunanya.  Karenanya diperlukan penegakan hukum untuk menghilangkan struktur pasar oligopolistik dan proses dekartelisasi.

Masalah semakin runyam jika aspek politik dimasuki kaum oligopolistik seperti terjadi di negara Amerika Latin.

Wahyu, dari Bulog, mengatakan, saat ini lembaganya hanya berhak mengurus soal beras. Beras stabil karena stok Bulog masih berkisar 1,2 juta ton. Pihaknya tidak berhak mengelola daging sapi. Ia berharap negara harus punya lembaga yang menyimpan cadangan komoditas pangan, yakni Badan Pangan Nasional.

Anggota Komisi VI DPR-RI, dar FPD, Sartono Hutomo mengingatkan Menteri Perdagangan agar bisa segera menstabilkan harga daging sapi. Para menteri pun diminta tidak saling tumpang tindih dalam memberikan pernyataan. Jangan sampai ada yang mestinya bicara stok malah bicara harga atau sebaliknya.

Dalam jangka panjang, Sartono berharap pemerintah membangun gudang-gudang modern yang mampu menampung komoditas dalam jumlah besar dan waktu lama.

Sebelumnya Wakil Sekjen DPP-PD Andi Timo Pangerang mengatakan, di Ramadan ini, produktifitas para kader Demokrat tetap tinggi. Demokrat punya tema besar “Untuk Rakyat, Demokrat Peduli dan Beri Solusi”.  Hasil diskusi ini akan disampaikan untuk diperjuangkan Fraksi Demokrat DPR-RI, sehingga kesejahteraan rakyat bisa diperjuangkan maksimal. Saat ini, kader Demokrat terus bergerak untuk meringankan beban masyarakat trermasuk dengan menggelar pasar murah se-Indonesia.

Imelda Sari menutup diskusi itu dengan mengutip pidato Bung Karno bahwa “soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa”. Pidato itu diucapkan Bung Karno saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, kini bernama Institut Pertanian Bogor (IPB), 27 April 1952.

Hadir dalam acara yang berlangsung hangat dan akrab tersebut antara lain para Juru Bicara DPP Partai Demokrat yakni Andi Timo Pangerang (Wakil Sekjen DPP-PD); Didi Irawadi Syamsuddin (Wakil Sekjen DPP-PD); Ramadhan Pohan (Wakil Sekjen DPP-PD); Imelda Sari (Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD), Anggota FPD DPR-RI Sartono Hutomo, Ketua Divisi Hubungan Luar Negeri DPP-PD Iwan Djalal, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Hilda Thawila, Sekretaris Departemen Perencanaan Pembangunan DPP-PD Firliana Purwanti, Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP-PD Ahdi Muqsith, para kader utama Partai Demokrat serta puluhan wartawan dari media cetak, elektronika, dan online.

(didikpambudi)