Vonis Bebas untuk Sahat, Momentum Kebebasan Berekspresi

20160805_154453

Ketua Dewan Kehormatan DPP-PD Dr Amir Syamsudin menyampaikan tanggapannya atas paparan para narasumber dalam diskusi yang digelar Tim Jubir Partai Demokrat di Cafe De Panna, Jalan Agus Salim 74 Jakarta Pusat, Jumat, 5 Agustus 2016. Hadir sebagai narasumber Didi Irawadi Syamsudin SH LLM (Wakil Sekjend sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat; duduk kedua dari kiri), Dr Ganjar Laksmana Bondan (Pakar Hukum Pidana dari UI; duduk paling kiri), dan Tri Agung Kristanto (Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas). Diskusi dimoderatori Imelda Sari (Ketua Divisi Komunikasi Publik yang juga Jubir DPP Partai Demokrat). (foto: mcpd/rosandidharma)

Jakarta: Tim Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat kembali mengadakan diskusi rutin dengan media massa di Cafe De Panna, Jalan Agus Salim 74 Jakarta Pusat, Jumat, 5 Agustus 2016, pukul 14.30-16.30 WIB. Dalam diskusi kali ini Tim Jubir Partai Demokrat mengangkat tema “Vonis Bebas Hakim terhadap Pengubah (Teks) Pancasila…”.

Di awal diskusi, Imelda Sari (Ketua Divisi Komunikasi Publik yang juga Jubir DPP Partai Demokrat), dalam kapasitas moderator mengatakan, tema ini diangkat karena angin segar keadilan datang justru dari keputusan PN Balige nun jauh di Sumatera Utara (Sumut) pekan ini.   Pemuda dari Toba Samosir, Sumut, Sahat Safiih Gurning, diadili karena memplesetkan teks Pancasila. Ia tak menduga kritiknya justru membuatnya berurusan dengan hukum. Kebebasan berpendapat kembali mendapat ujian hukum.

Atas peristiwa itu, apresiasi layak diberikan kepada majelis hakim karena mengedepankan kebebasan berekspresi yang dikriminalisasi. Ini harapan bagi demokrasi karena Sahat Safiih Gurning divonis bebas.

Hadir sebagai narasumber dan Didi Irawadi Syamsudin (Wakil Sekjend sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat), Ganjar Laksmana Bondan (Pakar Hukum Pidana dari UI), dan Tri Agung Kristanto (Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas).

Didi Irawadi Syamsudin menguraikan, dari sisi politik, kejadian yang terjadi di PN Balige adalah momentum sejarah dalam kaitan kebebasan berekspresi. Beberapa tahun belakangan, banyak masyarakat yang bicara tentang kekuasaan (utamanya di media sosial) harus berhadapan dengan kekuasaan. Banyak di antara mereka yang dihukum.

Demokrat mengapresiasi majelis hakim. Vonis bebas dari majelis hakim terhadap Sahat tergolong luar biasa bagi kebebasan berekspresi karena pengakuan itu datang dari Balige. Plesetan Pancasila yang  dilakukan Sahat Safiih Gurning, menyangkut penguasa (melalui facebooknya), tidak dianggap sebagai penghinaan lambang negara (Garuda Pancasila). Hakim menilai plesetan yang dilakukan Sahat adalah kritikan bagi penyelenggara negara.

“Hakim ini luar biasa karena tidak melihat melalui kacamata kuda. Dia melihat dari hati nurani. Hakim melihat bahwa yang dilakukan Sahat Safiih Gurning adalah mengkritik penyelenggara negara. Bukan menghina lambang negara. Hakim melihat yang tersirat bukan yang tersurat,”  Didi Irawadi menegaskan.

Didi mengatakan kritikan melalui parodi atau satire sudah umum di RI, termasuk di layar teve, misalnya tayangan Republik BBM, Democrazy, Sentilan Sentilun dan lainnya. Karenanya keputusan hakim memiliki argumentasi kuat. Meskipun tentulah beban hakim sangat berat karena Sahat didakwa menghina  lambang negara.

Apa yang dilakukan Sahat juga adalah hal umum bagi negara-negara maju yang sudah baik demokrasinya. Mereka mengedepankan apa yang ingin disampaikan, bukan cara menyampaikannya. Parodi dan satire memang kerap dilakukan untuk mengkritik penyelenggara negara.

Ganjar Laksmana Bondan memaparkan, kejadian di PN Balige menarik karena masih ada hakim yang bertindak benar. Kejadian ini sesungguhnya tidak istimewa karena hakim melakukan yang harus ia lakukan. Tetapi hal ini menjadi istimewa karena kita sudah lama tidak menemukan hakim yang bertindak benar.  Sehingga ketika hakim bertindak benar, terkesan istimewa.

20160805_150104

Didi Irawadi Syamsudin SH LLM (Wakil Sekjend sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat; kedua dari kiri) menyampaikan paparan saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Tim Jubir Partai Demokrat di Cafe De Panna, Jalan Agus Salim 74 Jakarta Pusat, Jumat, 5 Agustus 2016. Dua narasumber lain, Dr Ganjar Laksmana Bondan (Pakar Hukum Pidana dari UI; duduk paling kiri), dan Tri Agung Kristanto (Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas). Diskusi dimoderatori Imelda Sari (Ketua Divisi Komunikasi Publik yang juga Jubir DPP Partai Demokrat). (foto: mcpd/rosandidharma)

Ganjar Laksmana mengatakan, menegakkan hukum harus lebih dari sekadar menjalankan UU.  Tidak jarang UU yang dijalankan sedemikian rupa malah jadi tidak menegakkan keadilan. Kadang kita harus mengabaikan ketentuan hukum, demi tercapainya tertib hukum.

Apabila ada daya lain untuk menjalankan tertib hukum maka gunakan itu sebelum menggunakan ketentuan hukum pidana. Jangan sedikit-sedikit menggunakan sarana hukum pidana karena bisa menjauhkan dari keadilan dan tertib hukum.

Apa yang ditulis Sahat bukanlah serangan terhadap lambang negara, Garuda Pancasila. Tidak ada pula pasal yang bisa membuat jaksa menuntut Sahat Safiih Gurning.  Bahkan Sahat pun tidak berniat menyerang Garuda Pancasila. Dia ingin menyerang ketidakbenaran. Memplesetkan teks Pancasila adalah cara Sahat mengungkapkan kebencian dan kemarahannya pada prilaku yang menuhankan uang. Ini jauh dari kehendak menyerang Pancasila. Kita harus bisa membedakan sarana dan tujuan.

Ke depan mungkin terjadi, orang dituntut karena mengungkapkan ekspresinya. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas. Tidak semua hakim seperti di PN Balige yang mengedepankan hati nuraninya.

Penghinaan itu subjektif. Sehingga hanya yang merasa terhina saja bisa mengadukan. Hakim  harus hati-hati menyikapinya. Sesuatu dianggap penghinaan, mestinya karena menggunakan kata-kata denotatif dengan makna negatif, bukan konotatif. Harus jelas, adakah kehendak untuk menyerang atau tidak.

Tri Agung Kristanto, selaku pengasuh rubrik hukum selama 15 tahun di Kompas,  mengatakan, kasus Sahat adalah kegagalan jaksa menunjukkan kesalahan Sahat. Jaksa mengikuti “kebodohan” Sahat. Tidak ada pasal untuk mendakwa Sahat karena Sahat memang tidak menghina lambang negara (Garuda Pancasila) melalui plesetannya.

Rekam jejak Sahat sebagai aktivis juga menarik bagi hakim. Sahat memang dikenal sejak lama sebagai aktivis demokrasi yang antikorupsi.

Menyikapi paparan narasumber, Ketua Dewan Kehormatan DPP-PD Amir Syamsudin mengatakan, Sahat hanya memparodikan kenyataan yang ada. Majelis hakim sudah seharusnya membebaskan Sahat. Jika Sahat sampai dihukum maka kebebasan berekspresi dan berpendapat potensial untuk dikriminalisasi.

Vonis bebas atas Sahat adalah tonggak untuk kesadaran kita. Banyak kasus lain yang juga harus dibantu. Demokrat berkomitmen penuh untuk membantu siapa pun warga negara yang kebebasan berekspresinya dikriminalisasi.

Dalam kesempatan itu, Partai Demokrat juga menginformasikan telah diresmikan Pusat Bantuan Hukum bagi Kebebasan Berekspresi. Bantuan hukum diberikan Demokrat secara cuma-cuma bagi setiap warga negara yang kebebasan berekspresinya, terkait kepentingan umum, terancam. Kesemua itu dilakukan Demokrat semata-mata  demi Indonesia yang lebih baik.

(didikpambudi)