Putusan MK dan Hentikan Penyidikan Mpok Sylvi

Sekretaris Dept Urusan DPR DPP-PD dan Dewan Pakar Jaringan Nusantara Jansen Sitindaon (mcpd/ist)

Oleh: Jansen Sitindaon*)

Kental aroma politik “berbaju” hukum.

Ya. Itulah yang terasa dari dilidik dan disidiknya perkara pembangunan Masjid Kantor Walikota Jakarta Pusat tahun 2010 dan dana hibah Kwarda Pramuka DKI tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh Bareskrim Mabes Polri, di ujung masa Pilkada ini.

Mpok Silvy (Sylviana Murni) yang sedang berkontestasi dalam pilkada DKI terlihat dijadikan target. Mulai dari target dimintai keterangan. Target diperiksa sebagai saksi. Bahkan mungkin juga untuk dijadikan tersangka. Karena dengan tersangka, paripurna sudah “skenario” besar ini:  Terperosoknya kandidat nomor 1, sebelum pencoblosan tanggal 15 Februari.

Di tengah situasi politik pilkada DKI yang “panas”. Arah semua tindakan ini sangat jelas. Mengarah pada satu tujuan: menggerus elektibilitas Mpok Silvy dan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang terus “meroket” di mata pemilih Jakarta.

Panggilan polisi di tengah masa kampanye ini seperti pemenuhan terhadap istilah “satu peluru, tiga burung kena”.

Dengan dipanggil, elektabilitas kandidat nomor 1 akan terganggu. Minimal persepsi publik yang melihat mereka sebagai pasangan bersih, akan berubah. Apalagi dengan ditambahi “bumbu-bumbu” pemberitaan media dan amplifikasinya di media sosial.

Kedua, kegiatan kampanye (khususnya Mpok Silvy) untuk bertemu masyarakat yang sudah terjadwal rapi, akan menjadi korban. Karena pemeriksaan biasanya satu harian penuh. Sehingga seluruh jadwal “gerilya” tersebut tidak bisa dipenuhi.

Ketiga, pikiran Mpok Silvy yang harusnya fokusnya tunggal pada pilkada, menjadi terbagi dengan urusan persoalan hukum ini, yang juga harus dihadapi sama seriusnya.

Inilah mungkin yang membuat “performance” Mpok Silvy dalam debat kandidat kemarin “drop”. Terlihat ada beban. Kurang lepas. Di luar kebiasaan Mpok Silvy, yang biasanya selalu ceria dan suka “berlenong”. Dan itu manusiawi!

Karena siapa juga yang tidak “kepikiran” dipanggil polisi. Penegak hukum. Apalagi kasusnya korupsi. Dan kita yang jadi sasaran tembaknya. Dipanggil “guru BP” saja,waktu dulu sekolah, kita sudah gemetar dan tidak bisa tidur. Apalagi dipanggil polisi.

Bagi yang pernah merasakan. Terkadang baru “amplop coklatnya” saja tiba di teras rumah, sudah mengintimidasi dan membebani pikiran. Apalagi menghadapi proses lanjutannya yang panjang dan berliku; serta butuh persiapan, baik mental maupun penguasaan materi.

Tidak menghadiri panggilan polisi,  berisiko dikatakan tidak taat hukum. Bisa tambah lagi persoalan baru.

Menghadiri panggilan di tengah pilkada, jadwal kampanye satu harian yang sudah teragenda rapi, bisa batal semua. Dan juga, karena kejadian perkara yang diperiksa waktunya sudah lampau, maka mau tidak mau harus “belajar” ulang lagi terkait perkara dimaksud. Mulai dari mengumpulkan dokumennya; mempelajari lagi setiap detailnya. Dan berbagai persiapan teknis lainnya, agar siap menghadapi pemeriksaan. Inilah yang menyita waktu dan pikiran.

Untuk itulah muncul pertanyaan: Sesungguhnya ke mana semua arah pemeriksaan ini bermuara, kalau bukan untuk “mengganggu” pasangan nomor urut 1 yang sedang berkontestasi di Pilkada Jakarta?

Adakah petunjuk lain sehingga kita dapat mengatakan ini murni penegakan hukum? Adakah kegentingan memaksa (seperti halnya kasus Pak Ahok) sehingga (andai kasus ini misalnya betul ada) Mpok Silvy harus diperiksa di tengah masa Pilkada ini?

Dua (2) perkara yang diarahkan ke Mpok Silvy sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Maknanya apa? Dari sudut pandang penyidik, sekali lagi, dari sudut pandang penyidik, ya perkara ini sudah mereka pastikan ditemukan tindak pidananya. Sekarang tinggal mencari dan menentukan tersangkanya, yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.

Apa hubungannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? Tentu pembaca tulisan ini bertanya. Ya, inilah yang akan kita bahas.

Perkara yang diarahkan ke Mpok Silvy ini adalah dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Tanpa mendahului rilis resmi dari penyidik, saya yakin, seyakin-yakinnya, pasal yang akan dikenakan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor No. 20 tahun 2001.

Pasal 2 terkait “perbuatan melawan hukum” dan Pasal 3 terkait “penyalahgunaan kewenangan”. Sebab untuk perkara korupsi yang “sudah lampau” seperti ini, dan jenisnya juga proyek-pengadaan, bukan jenis perkara OTT seperti yang biasa dilakukan KPK, maka hanya tinggal 2 ketentuan pasal di atas yang bisa digunakan dan tersedia di UU Tipikor. Pasal 2 dan “adiknya” di Pasal 3.

Mari kita bahas terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini dan kaitannya dengan Putusan MK.

Beberapa hari lalu, ya, masih hitungan hari, tepatnya Rabu, 25 Januari 2017, MK telah mengeluarkan putusan No.25/PUU-XIV/2016.

Di dalam putusannya, di halaman 113, MK menyatakan: “menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dapat dipahami sebagai perkiraan (potential loss) saja, namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi”.

Di Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ini memang ada frase berbunyi: “dapat” merugikan keuangan negara. Kata “dapat” inilah yang diuji konstitusionalitasnya ke MK.

Karena di banyak perkara, selama 15 tahun terakhir, dan ini sudah menjadi “mindset” penyidik.  Baik penyidik polisi atau kejaksaan, sering dengan hanya bermodal kata “dapat” yang bermakna “potential loss”, penyidikan sudah dilakukan.  Padahal penghitungan kerugian negara yang nyata (dari BPK) dalam perkara tersebut belum ada. Penyidiknya sendiri yang bertindak sebagai auditor, meski kewenangan oleh UU tidak ada untuk itu. Dan “skill” serta kemampuannya juga memang tidak terlatih untuk itu.

Dengan lahirnya putusan MK No. 25 ini, penyidik tidak dapat lagi sekadar mengawali penyidikannya hanya bermodal kata “dapat”.  Penyidik harus memulai proses penyidikan setelah benar-benar mengantongi bukti adanya kerugian negara yang nyata. Bukan lagi sekadar potensi yang tidak jarang (di banyak perkara terjadi; bahkan di perkara Mpok Silvy ini juga bisa terjadi) faktor kerugian negara tersebut baru akan dihitung setelah adanya penetapan tersangka.

Putusan MK No. 25 ini menjadi sangat luar biasa. Karena pasal dan frase yang sama dahulu sebenarnya telah pernah di uji ke MK. Namun MK mempertahankannya. MK, saat itu, menyatakan frase “dapat” ini konstitusional. Namun untuk pengujian kali ini, MK mengubah pendiriannya.

Dasar berubahnya pendirian MK ini dapat kita lihat secara terang di halaman 115 putusan ini, yang menyatakan: “…terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945”.

Inilah dasar berubahnya penilaian konstitusionalitas Mahkamah: “telah nyata berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi”. Kajian yang sangat empirik. Berbasis pada penilaian kejadian dan kenyataan faktual yang terjadi di lapangan.

Kembali ke perkara Mpok Silvy. Dengan adanya putusan MK ini, sesungguhnya penyidikan terhadap perkara Masjid Walikota Jakarta Pusat dan Dana Hibah Kwarda Pramuka harusnya “demi hukum” untuk sementara waktu dihentikan. Atau lebih tepatnya statusnya tidak boleh dinaikkan oleh kepolisian ke tahap penyidikan. Bukan saja karena Pilkada namun karena perintah Putusan MK No. 25 di atas.

Sekretaris Dept Urusan DPR DPP-PD dan Dewan Pakar Jaringan Nusantara Jansen Sitindaon (mcpd/ist)

Kita mendengar melalui pernyataan resmi polisi di media, mereka baru akan berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung kerugian negara (itupun kalau ada) dari perkara ini.

Hasil audit BPK terdahulu hanya menyatakan “ada kelebihan bayar dari perkara ini”. Jadi bukan: adanya kerugian negara!

Kelebihan bayar itu pun, sesuai keterangan Walikota pasca-Mpok Silvy, Pak Saefullah: sudah dikembalikan ke kas pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana pernyataan Pak Saefullah sendiri ke publik dan media: “Laporan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran Jakarta 2011 memberikan catatan terhadap pembangunan masjid itu. Dalam laporannya, BPK menyebut ada kelebihan bayar sekitar Rp108 juta. Saefullah mengatakan dana tersebut  telah dikembalikan ke kas daerah sesuai perintah BPK”.

Jadi hasil audit BPK ini tidak ada menyatakan “spesifik” ada kerugian negara, misalnya, seperti kasus Sumber Waras.

Terkait pernyataan polisi yang menyatakan telah: “berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian kasus tersebut”, pernyataan dari pihak BPK di media ternyata sebaliknya. BPK menyatakan belum menerima permintaan kepolisian untuk mengaudit kerugian negara dalam perkara korupsi pembangunan masjid.

“Kami belum dapat informasi mengenai hal itu,” ujar Juru Bicara BPK, Yudi Ramdan Budiman.

Dari 2 kontradiksi pernyataan di atas, ditambah putusan MK, mari kita menilai: Apa layak perkara ini dinaikkan ketahap penyidikan untuk mencari tersangkanya?

Penghitungan kerugian negara dari pihak yang berwenang untuk itu saja, yang menyatakan “negara nyata rugi” sebagaimana perintah MK, belum ada.

Sejak awal dikatakan ini murni “penegakan” hukum. Bicara hukum yang “tegak”. Hukum yang “lurus”.

Bagaimana mungkin menegakkan hukum, menggunakan hukum yang tidak “tegak”?

Faktanya: penghitungan kerugian negara pada perkara ini saja belum ada, tapi status sudah dinaikkan ke penyidikan dan mau cari tersangka lagi.

Semoga dengan uraian di atas dapat mencerahkan kita semua. Khususnya penyidik di Mabes Polri untuk segera menghentikan penyidikannya, baik terhadap perkara pembangunan Masjid Walikota Jakarta Pusat maupun Dana Hibah Kwarda Pramuka DKI.

Melanjutkan penyidikan pada perkara ini hanya akan menunjukkan tindakan kesewenang-wenangan hukum dan pengabaian terhadap Putusan MK, sebagai rujukan kerugian negara pada perkara ini.

Apabila tindakan ini terus dilanjutkan, rasanya sudah layak DPR, melalui Komisi III, sebagai lembaga yang memiliki peran pengawasan, menggunakan haknya untuk memanggil Kapolri, mempertanyakan dasar kelanjutan penyidikan pada perkara ini.

Semoga pilkada kita kembali ke jalan yang sehat. Dan semua perkara korupsi yang berbasis pada kerugian negara (di luar suap menyuap, gratifikasi, dll), penyidik segera merujuk proses penyidikannya kepada sumber hukum baru: Putusan MK No. 25.

Dengan demikian, pertimbangan MK dalam putusannya yang menyatakan “telah nyata berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan” tidak terjadi lagi. Baik di perkara Mpok Silvy, juga di semua perkara terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Jakarta, 31 Januari 2017

*) Sekretaris Departemen Urusan DPR DPP Partai Demokrat dan Dewan Pakar Jaringan Nusantara

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*