Pemerintahan Jokowi Jangan Salahkan Pemerintahan Sebelumnya

Jakarta: Demokrat melihat ada penggiringan opini utang Pemerintah Joko Widodo yang terkesan memosisikan pemerintah sebelumnya sebagai kambing hitam. “Seolah-olah utang Pemerintah Jokowi membengkak karena warisan. Kalau mau cari kambing hitam silakan saja, tapi mari kita cek data perkembangan utang pemerintah,’’ kata Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Marwan Cik Asan melalui pesan singkat kepada wartawan pada Selasa (25/7/2017). Pemerintahan SBY,

» Read more

Ambang Batas Pilpres 20-25%, Jokowi Bisa Tidak Dicapreskan

Jakarta: Polemik tentang ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) sebesar 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu legislatif terus menuai polemik. Bahkan ada yang berasumsi, dengan ambang batas pemilihan presiden 20-25% tersebut, Joko Widodo  atau Jokowi (presiden saat ini) bisa saja tidak dicapreskan oleh partai-partai di pemerintahan. “Para oknum di berbagai partai politik yang menggolkan ambang batas

» Read more

Demokrat Tuntaskan Muscab Serentak se-Sumsel Tahap Kedua

Palembang,Sumsel: Musyawarah Cabang Serentak yang diikuti 10 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) se-Sumsel tahap kedua telah selesai diselenggarakan di Hotel Aston Palembang, Jalan Basuki Rahmat No.189, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/7/2017). Dalam pengarahan sebelum pelaksanaan muscab, Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kenggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP-PD Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo mengatakan, Muscab Serentak Tahap kedua di Sumatera Selatan ini harus sesuai dengan etika

» Read more

Mengukur Nasib Jokowi Pasca-Penetapan UU Pemilu

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Sebagai alinea pembuka atas tulisan ini, saya ingin mengirimkan satu pertanyaan kepada Presiden Jokowi yang menjadi subjek dalam tulisan ini dan objeknya adalah nasib Jokowi 2019. Siapa penasehat politik dan atas dorongan siapa, hingga Jokowi ngotot menetapkan Presidential Threshold 20% pada UU Pemilu yang baru ditetapkan 20 Juli 2017 lalu? Jawaban Jokowi atas pertanyaan ini akan sangat

» Read more

Usai Muscab se-Aceh, Demokrat Gelar Muscab se-Sumsel Tahap Kedua

Palembang, Sumsel: Setelah menghadiri pelaksanaan Muscab Serentak DPC-PD se-Provinsi Aceh, Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo (PEW) beserta rombongan segera menuju Palembang untuk melaksanakan Muscab serentak DPC-PD se-Sumatera Selatan tahap kedua. PEW beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Jalan Gubernur Haji Asnawi

» Read more

Demokrat Aceh Harus Lebih Besar Lagi

Banda Aceh: Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo (PEW) mengatakan, seluruh kader Demokrat harus menjaga sikap santun dalam politik, karena menjadi pemimpin harus legowo, siap mendukung yang menang. Hal itu dikatakan PEW saat memberi pengarahan pada penutupan Muscab Partai Demokrat Aceh di Hotel Grand Aceh Syariah, Lamdom, Aceh Besar, Sabtu, 22

» Read more

Presidential Threshold Curi Hak Rakyat

Oleh: Renanda Bachtar*) 20 Juli 2017 lalu menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan demokrasi dan penegakkan hukum di Indonesia. Setelah Pansus RUU Pemilu melakukan 67 kali rapat pembahasan, tepatnya di gedung DPR RI Senayan, RUU Pemilu akhirnya sah menjadi UU Pemilu. UU yang akan sangat mempengaruhi konstelasi dan masa depan bangsa dan negara sampai dengan setidaknya tahun 2024. UU Pemilu membahas sekian

» Read more

Demi Rakyat, Ayo Menuju MK!

Oleh: Ir. Rudi Kadarisman*) Proses panjang pembahasan RUU Pemilu telah usai. Sidang Paripurna DPR-RI mengesahkan menjadi UU Pemilu dengan berbagai kontroversi. Salah satunya adalah berkaitan dengan presidential threshold 20 persen. Tentu ini meninggalkan perdebatan panjang dari beberapa fraksi.. Dengan keputusan tersebut dapat kita pastikan menutup ruang gerak kebebasan dan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden (pilpres). Untuk

» Read more

Undang-Undang Pemilu yang Cacat Logika

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Mungkin Presiden Jokowi, Mendagri Tjahjo Kumolo dan para Anggota Dewan (maaf tak ingin menyebut mereka dengan label “Terhormat”) yang menyetujui RUU Pemilu 20 Juli 2017 lalu akan kesal membaca judul artikel ini, atau mungkin juga cuma senyum cengengesan tanpa makna. UU Pemilu disahkan dan ditetapkan dalam sebuah sidang yang cacat moral karena dipimpin oleh seorang Ketua DPR

» Read more

Hinca Pandjaitan dan Optimisme Kader

Oleh: M Zakiy Mubarok*) Usai sudah pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat NTB 2017-2022, Kamis (20/7), lalu di Mataram. Yang melantik Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Dr. Hinca Pandjaitan. Dan, bukan Hinca Pandjaitan kalau kehadirannya tak memberi motivasi dan semangat para kader Partai Demokrat. Itu pula yang ia lakukan saat memberi pembekalan para calon pengurus DPD Partai Demokrat NTB di Hotel Santika

» Read more
1 2 3 4 5 6 10