Haidar Majid Serap Aspirasi

Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Haidar Majid, melakukan reses (penyerapan aspirasi) di Dapil II Sulsel (istimewa)

Makassar: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Demokrat, Haidar Majid, melakukan reses (penyerapan aspirasi) masa sidang ke-3 Tahun 2017 di Dapil (II) Sulsel yang meliputi 4 Kecamatan di kota Makassar diantaranya Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamanlanrea dan Kecamatan Biringkanaiya, Sabtu 9 September hingga Senin 11 September 2017.

Dalam resesnya,  berbagai keluhan masyarakat disampaikan kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel ini.

Melalui kesempatan ini, Andi Ilham, ketua RW-10 kelurahan Sudiang Raya kecamatan Biringkanaiya, meminta agar difasilitasi untuk bisa berkomunikasi dengan pelaku-pelaku usaha di Kawasan Industri Makassar (KIMA) untuk melibatkan masyarakat dalam mendorong kemajuan Home Industri (Industri Rumahan)

“Kami harap pemerintah bisa membantu kami, supaya masyarakat juga punya kesibukan meskipun itu hanya dirumah,” Ungkap Andi Ilham.

Di tempat berbeda, Arnika, Warga Kampung Bambu-bambu kelurahan Manggala kecamatan Manggala, berharap agar pemerintah bisa memperhatikan masyarakat terutama dalam pengadaan infrasutruktur Fasilitas umum dan Fasilitas sosial seperti perbaikan jalan serta penambahan rumah ibadah.

“Di daerah Manggala ini masih butuh perhatian pemerintah, terutama jalan sudah banyak yang rusak. Termasuk masjid juga sudah harus dibenahi” Ungkapnya.

Di RW-2 kelurahan Daya kecamatan Biringkanaiya, Ibu Siriati meminta agar pemerintah juga bisa berpartisipasi dalam mensuport kegiatan masyarakat khususnya kegiatan majelis taqlim. Pasalnya, majelis taqlim di wilayahnya ingin turut aktif seperti majelis taqlim pada umumnya namun tidak memiliki perlengkapan seperti alat Kasidah.

Sama halnya dengan kegiatan reses yang digelar di SMA Negeri 7 Kota Makassar, kecamatan Biringkanaiya. Para Guru mengeluhkan gaji yang sering terlambat mereka terima setiap bulannya.

“Semenjak SMA dan SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dari Kota, kita terima gaji selalu terlambat kodong. Dulu waktu masih dibawah kewenangannya Kota Makassar, gaji kami sudah terima setiap tanggal 1 atau paling lambat tanggal 2, sementara sekarang kami terima paling cepat Tanggal 10 bahkan lebih lama lagi,” kata salah satu guru.

Selain itu, para guru juga meminta agar tunjangan sertifikasi bisa diberikan tepat waktu setiap 3 bulan, pasalnya saat ini sertifikasi yang mereka terima molor hingga bulan ke-6.

Ketua Komite SMA 7 Makassar, Amiruddin Husain, juga meminta agar pemerintah provinsi memberikan regulasi dalam melibatkan partisipasi orang tua siswa dalam pengadaan infrastruktur dan sarana.

“Kami berharap agar ada regulasi dalam pelibatan orang tua siswa untuk menunjang fasilitas sekolah seperti musholah, ruang kreatif siswa dan sarana lainnya untuk menunjang kegiatan ektrakulikuler. Karena kita mengharapkan anggaran dari pemerintah juga tidak kunjung diberikan,” kata Amiruddin.

Tidak hanya itu, Ketua Osis SMA Negeri 7, Ibnu juga meminta kepada pemerintah untuk lebih melibatkan peran aktif siswa dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut diharapkan bisa memicu agar siswa bisa lebih aktif dalam berorganisasi.

“Saya mewakili teman-teman siswa, meminta agar kegiatan-kegiatan siswa lebih ditingkatkan lagi. Terutama kegiatan-kegiatan Osis dan kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), saya kira ini akan menambah kreatifitas dan semangat para siswa,” Kata Ibnu.

Menanggapi seluruh permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar periode 2009-2014 ini menjelaskan,  bahwa Ia akan menyampaikan seluruh permasalahan tersebut pada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

“Ini sudah menjadi tugas saya sebagai wakil rakyat, kami akan membahas permasalahan di DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah” Kata Haidar Majid.

(rilis/dik)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*