Presiden Hendaknya Minta Partai-partai Pendukung Tak Lanjutkan Pansus Angket KPK

Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin (twitter/@didi_irawadi)

Oleh: Didi Irawadi Syamsuddin*)

Perseteruan antara DPR dan KPK makin panas. Terlihat makin sulit jalan keluar yang bisa selesaikan masalah atas konflik kedua lembaga tersebut.

Situasi ini sudah pasti mengganggu proses penegakan hukum yang ada, penegakan hukum terhadap korupsi tentu terancam.

Tidak ada jalan lain Presiden harus turun tangan. Tidak boleh ada pembiaran. Bagaimanapun, baik lembaga DPR dan KPK adalah lembaga penting yang harus dijaga dan diselamatkan dalam negara demokrasi.

Terlebih dari itu KPK juga sebagai hasil buah reformasi tidak bisa dibiarkan menjadi lemah.

Ini bukan persoalan intervensi Presiden, tetapi ada kepentingan besar bagi bangsa dan negara bahwa penegakan hukum terhadap korupsi sama sekali tidak boleh terancam! Dan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, Presiden punya kompetensi penuh untuk selamatkan KPK.

Kita semua tidak bisa membantah korupsi masih marak dan merajalela di negeri ini, baik di pusat maupun daerah. Kemarahan rakyat makin menjadi, apalagi korupsi terjadi di saat tingkat kemiskinan, pengangguran, daya beli, kesejahteraan sedang dalam masalah di negeri ini.

Tidak bisa disangkal, bahwa mayoritas partai yang mengusung Pansus Angket KPK adalah partai-partai yang mendukung Presiden. Oleh karenanya akan sangat baik andai Presiden demi kepentingan rakyat berani mengingatkan pada partai-partai pendukungnya, bahwa sebenarnya lebih baik dukung penguatan KPK daripada memaksakan hak angket yang disinyalir malah bisa memperlemah KPK.

Rakyat tentu tidak akan lupa pada janji Presiden Jokowi saat kampanye dulu yang ingin memperkuat KPK dengan melipatgandakan penyidiknya hingga 10 kali lipat. Ternyata janji tersebut hingga hari ini masih jauh belum terwujud, padahal Presiden sudah hampir 3 tahun memimpin negeri ini.

Mungkin sekaranglah saatnya untuk bisa menebus utang janji tersebut. Ada baiknya  dan lebih mulia apabila Presiden segera meminta partai-partai pendukungnya bisa sepenuhnya mendukung program peningkatan penyidik KPK hingga 10 kali lipat yang merupakan janji Presiden tersebut.

Janji itu sangat bagus sesungguhnya, sebab negeri ini dengan penduduk sekitar 260 juta, jumlah penyidik KPKnya sangat sedikit. Ironis bila dibandingkan dengan negara Hongkong ataupun Malaysia, negeri-negeri yang jauh lebih kecil tetapi penyidik KPKnya jumlahnya banyak dan sangat memadai.

Sebagai gambaran, Hongkong yzng boleh dikatakan sebagai salah satu negeri yang dikategorikan bersih dari korupsi, dan menjadi contoh bagi dunia lembaga anti rasuahnya, dengan penduduk sekitar 6 juta ternyata memiliki penyidik KPK yg lebih dari 1000 orang. Demikian Malaysia dengan penduduk sekitar 30 juta memiliki penyidik KPK sekitar 500 orang. Kedua negara kecil itu punya penyidik KPK jauh di atas Indonesia. Kita, penduduk hampir 260 juta, ternyata hanya punya penyidik sekitar 100 orang.

Pansus Angket KPK jelas menjadi pertaruhan besar bagi DPR, khususnya partai-partai pengusung Pansus Angket KPK akan komitmennya untuk tetap konsisten perang terhadap korupsi. Rakyat tidak ingin semangat penegak hukum sedikitpun kendor dan terganggu karena keberadaan Pansus ini.

 

Celakanya lagi Pansus Angket KPK muncul di saat-saat KPK menangani beberapa kasus korupsi besar. Pansus ini disinyalir bisa mengganggu proses penegakan hukum  yang saat ini dilakukan oleh KPK.

Melihat kenyataan di atas, masihkah keberadaan Pansus tepat untuk dilanjutkan? Bukankah memikirkan penambahan jumlah penyidik jauh lebih rasional dan berguna?

Presiden Jokowi masih punya waktu sekitar 2 tahun, walau agak terlambat terhitung dari janjinya, tetapi bagaimanapun tetap masih punya kesempatan utk memenuhi janjinya meningkatkan jumlah penyidik KPK tsb.

Terus terang kami menunggu janji itu menjadi kenyataan, maka tidak ada jalan lain Presiden harus segera meminta partai-partai pendukungnya yang menduduki mayoritas kursi di DPR mengedepankan peningkatan jumlah penyidik KPK, ketimbang memperpanjang Pansus Hak Angket yang dicurigai banyak pihak bisa mengganggu penegakan hukum terhadap korupsi yang masih marak terjadi di negeri ini.

*)Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*