AHY Ajak Mahasiswa Sulsel Majukan Budaya Lokal

Makassar: Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengajak pemuda Makassar untuk memperkenalkan serta memajukan budaya lokal hingga tingkat mancanegaran dengan kecanggihan teknologi. “Ada banyak kekayaan budaya yang kita miliki, kita punya batik, kita punya banyak tarian tradisional, apalagi dengan kuliner yang setiap daerah punya menu yang unik. Semua ini harus kita ekspose, kita harus bangga memiliki

» Read more

AHY Disambut Histeris di Unhas

Makassar: Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono disambut histeris di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (26/10/2017). Putra sulung Presiden RI keenam, yang juga Ketua  Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjadi pemateri pada kuliah umum di  Baruga AP Pettarani. Wakil Rektor I Unhas, Prof Muh. Ali MS, dalam sambutannya mengatakan, kuliah umum oleh AHY ini yang

» Read more

Mencari Pemimpin Nasionalis Sejati agar Indonesia Tidak Terpolarisasi

Oleh: Ir. Rudi Kadarisman*) Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebentar lagi akan berlangsung. Tahun 2019 Indonesia akan melakukan kembali even 5 tahunan tersebut. Tentunya menuju ke 2019, mulai saat ini, isu; gosip; dan kampanye-kampanye sudah mulai dilakukan. Melihat fakta selama ini, keadaan politik tidak stabil menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan dimana semua

» Read more

AHY Nikmati Coto dan Pantai Losari

Makassar: Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disambut tari angngaru dari sejumlah bocah saat tiba di bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis (26/10/2017). Kedatangan AHY bersama istri Annisa Pohan dijemput puluhan pengurus Demokrat Sulsel yang di pimpin Ni’matullah Erbe, Haidar Madjid, Selle KS Dalle, Andi Irwan Patawari, Nupri Basri dan lainnya termasuk Ketua DPC Demokrat Makassar Adi

» Read more

Demokrat Terima Perppu Ormas karena Segera Direvisi

Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dalam pembahasan Perppu Ormas (yang kemudian disahkan menjadi UU Ormas), sikap Fraksi Partai Demokrat DPR-RI tegas dan jelas. Demokrat menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi dan menolak jika pemerintah tak lakukan revisi. Dalam hasil pertemuan Fraksi Demokrat DPR dengan pemerintah (yang diwakili Mendagri dan Menkominfo), ternyata pemerintah bersedia melakukan revisi.

» Read more

Demokrat Kejar Substansi, UU Ormas Harus Direvisi

Oleh: Muhammad Fatih Partai Demokrat dalam sorotan. Sempat menolak saat awal-awal lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), kini menyetujui aturan itu untuk menjadi undang-undang. Banyak yang tidak menyadari, persetujuan Demokrat tersebut bersyarat. Pemerintah harus melakukan revisi terbatas, jika tidak mereka akan tarik dukungan. Salah satu yang harus diubah adalah, dan ini yang

» Read more

AHY, Kejutan Apa Lagi Setelah Hasil Survei?

Oleh: Fitria Gita Hapsari*)  Di tiap pojok-pojok kampung Jakarta massa menyambut hangat sosok pemuda ini. Semua mata mampu menjangkaunya. Tubuh yang tinggi tegap itu mudah dikenali siapa pun ketika masuk-keluar kampung menyapa warga. Gerilya lapangan menjadi cirinya. Sesekali orasi panggungnya diselingi sebuah aksi terjun bebas dari panggung sebagai ungkapan saling percaya, saling menjaga (Trust fall). Itulah ingatan sebagian kecil dari

» Read more

Mengurai Sikap Demokrat atas Perpu Ormas

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Pertarungan kekuatan politik dan pertarungan diplomasi di DPR serta di ruang publik kemarin pada akhirnya tiba di muara politiknya. Perpu Ormas No 2 tahun 2017 akhirnya resmi disahkan oleh DPR menjadi UU. Perdebatan pemikiran, gagasan dan prinsip tercurah di hampir semua lini masyarakat terkait pengesahan Perpu Ormas. Lobi antar-fraksi di DPR serta diskusi terbuka di publik pun

» Read more

Demokrat Tegaskan Perppu Ormas Harus Direvisi

Jakarta: Partai Demokrat menegaskan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tentang Organisasi Kemasyarakatan  (Ormas) harus direvisi terbatas untuk penyempurnaan UU Ormas. Revisi yang substansi adalah adanya proses hukum pengadilan sebelum pembubaran ormas; penyederhanaan proses tindakan pada ormas yang nyata-nyata diduga bertentangan dengan Pancasila dengan tetap memedomani “due process of law”; dan pengaturan pemidanaan terhadap anggota ormas yang dibubarkan tidak bisa digeneralisasi

» Read more
1 2 3 4 5 10