BMW dan Daerah Kepulauan

Menteri Kelautan dan Perikanan Doktor (HC) Susi Pudjiastuti dan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari FPD Doktor Michael Wattimena (dokpri)

Siapa kalangan politisi yang tak mengenal Doktor Michael Wattimena?

Pria yang akrab disapa BMW, inisial dari Bung Michael Wattimena, itu telah dua periode menjadi Anggota DPR-RI  (periode 2009-2014 dan 2014-2019) dari Partai Demokrat, Dapil Papua Barat. Ia terpilih dengan raihan 83.744 suara atau terbanyak di dapilnya.

BMW yang lahir di Itawaka, Saparua, Maluku, 12 Januari 1969 kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI ((ruang lingkup pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan).

BMW meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia atau biasa disebut Universitas Persada Indonesia YAI atau UPI YAI.  Disertasinya berudul “Determinan Komitmen Organisasi dan Implikasinya Terhadap Manajemen Perubahan di Provinsi Maluku”.

Tetapi ada yang unik dari BMW yakni ketertarikannya yang besar pada daerah kepulauan Republik Indonesia. Bila sudah bicara tentang kepulauan maka BMW bisa bicara seharian. Tak heran jika BMW bahkan telah menulis buku tentang hal itu dengan judul “Meretas Ketertinggalan Daerah Kepulauan”. Buku yang membahas percepatan pembangunan ekonomi infrastruktur daerah kepulauan dan Kawasan Timur Indonesia.

Buku itu sebenarnya sudah diluncurkan 9 September 2014. Buku itu berisi refleksi dan pergumulan perjalanan BMW sebagai Anggota DPR periode 2009-2014 yang bertugas di Komisi V dengan ruang lingkup infrastruktur dan perhubungan.

Perhatian BMW terhadap kemajuan daerah kepulauan terus berlangsung hingga kini. BMW bahkan pernah memanfaatkan rapat kerja perdananya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Komisi IV DPR, 19 Oktober 2017 lalu, dengan menyerahkan buku karyanya tersebut. Sebelumnya, BMW juga membagikan buku itu kepada jajaran pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BMW merasa perlu memberikan buku tersebut kepada Susi Pudjiastuti dengan harapan bisa menjadi referensi atau rujukan dalam pengambilan kebijakan di kementeriannya.

Lantas, persoalan apa yang membuat BMW menaruh perhatian sangat besar pada daerah kepulauan hingga sampai menulis buku di tengah kesibukannya yang demikian padat?

“Saya merasa ada bagian-bagian tentang kepulauan kita yang perlu terekam baik sehingga anak cucu kita bisa memahaminya,” demikian disampaikan BMW pada web demokrat di sela kunjungannya ke Kantor Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi Jakarta, belum lama ini.

BMW lantas berkisah tentang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi itu dicetuskan  Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Ringkasnya, Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan  atau maritim.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Padahal kita adalah negara kepulauan, di  mana pulau-pulau yang terhubung dengan lautan bukan pemisah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari FPD Doktor Michael Wattimena (MCPD/OmarTara)

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia menjadi berlipat ganda.

Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya sejak saat itu secara internasional kita diterima sebagai negara maritim.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 17 tahun 1985 dikeluarkan Pemerintah pada 31 Desember 1985, UU ini berisi tentang Pengesahan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982.

Demikianlah sekilas perjalanan bangsa Indonesia hingga mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara maritim.

“Sayangnya, hingga kini, dalam kebijakan dan program bangsa Indonesia tidak terlalu berorientasi  ke maritim. Orientasi pembangunan kita  masih dominan kontinental atau daratan,’ BMW menguraikan.

BMW kemudian menginformasikan sejak 4 Oktober 2017, ia menerima tugas dan tanggungjawab dari Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat Dr Hinca Pandjaitan yang diteruskan Ketua FPD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono untuk duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR. Sebelumnya, selama 8 tahun, BMW duduk sebagai di Komisi V.

Kepercayaan itu diartikan BMW bahwa ia harus bisa berbuat lebih banyak di daerah kepulauan. Ini penting karena nyaris semua daerah tertingal adalah daerah kepulauan.

‘Dunia internasional sudah mengakui negara kita adalah negara kepulauan, sementara kita sendiri tidak menerapkannya dalam kebijakan pembangunan,” BMW mengungkapkan.

Ia lalu mencontohkan adanya seorang dokter yang meninggal dunia di wilayah kepulauan karena jauhnya rumah sakit dari wilayah itu. Keterlambatan pengobatan karena tiadanya transportasi cepat menuju lokasi pengobatan. Persoalan transportasi menjadi vital karena sarana yang menghubungkan antar-pulau tertinggal memang terbatas. Berbeda dengan daratan yang sarana transportasinya cukup beragam.

BMW menyatakan saat ini ada delapan provinsi kepulauan di RI yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Dari 8 provinsi itu, 6 diantaranya berada di wilayah timur.

“Sementara kebijakan berorientasi kontinental. Kalau seperti itu kapan daerah kepulauan terbangun? Saat ini Dana Alokasi Umum atau DAU (Dana yang dialokasikan kepada Daerah Otonom setiap tahunnya sebagai dana pembangunan) dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk. Lalu bagamana wilayah yang daratannnya sedikit tetapi lautannya luas? Saya berharap, ada evaluasi terhadap kebijakan yang tidak berpihak ke daerah kepulauan ini, sehingga mendapatkan DAU yang sama,” BMW memaparkan persoalan yang ada.

Saat ini BMW menjadi kader Demokrat yang telah mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Maluku pada Pilkada 2018. Ia menyerahkan pada Majelis Tinggi Partai Demokrat sepenuhnya untuk memutuskan, siapa yang ditunjuk untuk maju pada Pilkada Maluku 2018.

“Yang pasti, pembangunan di Maluku harus berbasis pada demografis dan geografisnya. Maluku adalah daerah kepulauan maka sepatutnya kebijakan dan program pembangunan di Maluku harus berorientasi ke laut. Jangan melihat laut sebagai pemisah tetapi lihatlah laut sebagai penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sarana dan prasarana untuk menghubungkan pulau-pulau harus ada,” BMW menggarisbawahi.

BMW menyampaikan, pusat produksi sesungguhnya berada di kampung atau desa. Persoalannya bagaimana produksi ini dapat dibawa ke “etalase” atau kota. Itulah persoalan saat ini. Pemerintah harus memfasilitasi dengan mendirikan pelabuhan yang dilintasi kapal-kapal. Dengan demikian hasil bumi dapat dibawa ke kota dan terjadi transaksi sehingga ada perputaran uang. Jika perputaran uang terjadi maka daerah bisa terbangun dengan baik.

“Uang hasil bumi juga bisa digunakan untuk menyekolahkan anak-anak hingga jenjang tertinggi di darah lain. Kalau tidak ada uang, tidak ada yang bisa dilakukan. Anak-anak kepulauan tidak bisa menikmati pendidikan tertinggi. Mereka hanya berdiam di daerah sendiri. Tidak bisa keluar,” ujar BMW menerangkan beragam persoalan pelik di wilayah kepulauan.

(didik l pambudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*