Wujudkan Politik Ramah Gender, Demokrat Gelar Diskusi

Foto bersama peserta dan panitia Focus Group Discussion tentang “Narasi Politik Ramah Gender Partai Demokrat” di ruang Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). (Foto: DPP-PD/FPD-DPR)

Jakarta:  Partai Demokrat dalam manifesto politiknya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya Hak Asasi Perempuan, berprinsip non-diskriminasi atas dasar apa pun, dan menjunjung nilai-nilai keadilan. Untuk mewujudkan keberpihakan dan komitmennya pada penegakan Hak Asasi Perempuan, Partai Demokrat terus berupaya agar komitmen ini terlaksana dalam menjalankan perannya sebagai organisasi perwakilan rakyat yang efektif.

Untuk itu Partai Demokrat melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Narasi Politik Ramah Gender Partai Demokrat” di ruang Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Diskusi digelar untuk mendapatkan masukan dan memahami pengalaman perempuan selama melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di tataran praktis.

Para pakar dan narasumber yang hadir adalah (1) Lita Anggraini, Koordinator Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), (2) Nani Zulminarni, Koordinator Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), (3) Atnike Sigiro, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan dan (4) Mariana Amiruddin, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Hasil FGD akan menjadi acuan Partai Demokrat untuk berupaya melindungi dan memenuhi hak perempuan. Partai Demokrat sadar bahwa peran partai politik untuk menyelesaikan berbagai persoalan perempuan sangat penting untuk mengubah dan menghasilkan produk kebijakan negara yang ramah gender.

Suasana Focus Group Discussion tentang “Narasi Politik Ramah Gender Partai Demokrat” di ruang Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). (Foto: DPP-PD/FPD-DPR)

Sebagai partai yang 50% pemilihnya adalah perempuan, dengan lebih dari 30% perempuan duduk di kepengurusan DPP, DPD dan DPC, Partai Demokrat berusaha mereformasi diri, membongkar stigma perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, dengan memberi akses seluas-luasnya pada perempuan untuk duduk di jabatan penting struktur pengurus partai. Salah satunya saat ini DPD Partai Demokrat Banten dipimpin oleh perempuan, beberapa bupati yang dicalonkan oleh Partai Demokrat dan terpilih adalah perempuan.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPR-RI Didik Mukrianto, yang membuka kegiatan ini menyampaikan, “Selain kuantitas jumlah perempuan, Partai Demokrat juga mengemban tugas memastikan aksi kerja nyata dalam bentuk perubahan kebijakan yang berpihak pada hak perempuan. Ada banyak produk perundang-undangan yang berpihak pada perempuan dihasilkan di era pemerintahan Partai Demokrat (2004-2014), antara lain: UU Anti Diskriminasi, Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Rativikasi Hak Sipil dan Politik, Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Kewarganegaraan.”

Melalui kegiatan yang diketuai oleh Erma Suryani Ranik, Anggota Fraksi PD DPR, berharap agar prestasi perlindungan hak perempuan tidak hanya terfokus di tingkat nasional, namun juga di tingkat propinsi, kabupaten/kota bahkan hingga tingkat desa melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) perlindungan perempuan dan anak.

(rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*