Mengaitkan SBY dengan Korupsi KTP-El adalah Kedunguan yang Nyata

Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (politiktoday)

Oleh: Ridwan Sugianto*)

Kedunguan!

Begitu yang melintas di benak saya saat membaca gerakan yang coba mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan korupsi KTP-El. Kedunguan ini muncul lewat kesalahkaprahan saat SBY menolak usulan mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir, agar proyek pengadaan KTP-el dihentikan. Penyataan Mirwan ini yang digoreng. Dibuat seolah-olah SBY turut mengatur, bahkan berada di balik megakorupsi KTP-el.

Betapa dungunya.

Pertama-tama kita mesti memahami bahwa KTP-el adalah program pemerintah. Dan sebagaimana program pemerintah lainnya, KTP-el memiliki tujuan yang baik, yaitu demi terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Tak perlu menjadi professor untuk memahami bahwa data kependudukan Indonesia acak-adut sebelum KTP-el diresmikan. Dahulu, sistem pembuatan KTP di Indonesia kropos sehingga memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Ini berpangkal pada belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

Muaranya, terbuka celah untuk berbuat curang dengan cara menggandakan KTP-nya. Misalnya untuk menghindari pajak, mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya; menyembunyikan identitas (seperti teroris), dan lain sebagainya.

Gagasan mulia inilah yang dimajukan saat pemerintahan SBY bersepakat perlunya proyek KTP-El. Dan gagasan itu pun dituangkan menjadi program kerja pemerintah.

Gagasan ini tidak ecek-ecek. Saat ini kita sudah merasakan manfaatnya. Hari ini warga negara Indonesia tidak bisa sembarangan lagi gonta-ganti KTP. Tidak ada Nomor Induk Kependukan (NIK) yang ganda. NIK ini juga dirancang sebagai dasar dalam penerbitan Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Kebijakan KTP-el saat ini juga menjadi pedoman dalam proses kompetisi demokrasi yang mewajibkan KTP-el sebagai basis formal data bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Muaranya, pelaksanaan pemilu—baik pilkada, maupun pemilu secara nasional—dapat lebih jujur dan adil karena basis datanya lebih akurat. Mereka coba-coba memalsukan setumpuk KTP demi kepentingan politik praktis sudah tidak bisa lagi.

Sebagai suatu program pemerintah menjadi kemestian segenap jajaran pemerintah untuk mengawalnya. Program KTP-el tak beda dengan pembangunan infrastruktur yang digagas Jokowi, atau program-program pemerintah lainnya. Semua itu berorientasi agar masyarakat dapat lebih menikmati hasil pembangunan.

Mirwan Amir boleh saja menyarankan penghentikan proyek KTP-el. Tetapi SBY dan jajaran pemerintah tentu punya pikiran lain. Apa pikiran itu? Saya menduga: karena proyek KTP-el dan kecurangan yang terjadi pada proyek KTP-el adalah dua hal yang berbeda.

Proyek KTP-el, serta program-program pemerintah lainnya, sama-sama berorientasi demi kepentingan publik. Kalaupun ada yang kecurangan-kecurangan yang terjadi, bukan salah proyeknya, bukan salah tujuan dari proyeknya. Yang salah adalah orang-orang curang itu; adalah para koruptor proyek-proyek tersebut. Dan urusan penindakan orang-orang curang ini menjadi tanggungjawab aparat hukum, bukan pemerintah secara an sich.

Ilustrasinya begini. Atap rumah kita bocor,sehingga setiap hari kita kehujanan. Lalu kita sepakat untuk mengganti atap tersebut. Alhamdulillah, ada dana yang cukup untuk melakukannya. Di tengah jalan, ternyata tukang yang kita sewa korup—beberapa material diselewengkan. Lalu gara-gara tukang yang korup ini proyek mengganti atap harus dihentikan? Padahal musim hujan sudah masuk. Betapa dungunya! Tindakan bijak adalah mengganti tukang yang korup dengan tukang yang bisa dipercaya agar pekerjaan itu bisa jalan terus. Agar saat hujan lebat menerpa kita tak lagi kebasahan.

Jadi mengkait-kaitkan pelaksanaan proyek KTP-el yang bertujuan baik itu dengan kesalahan para koruptor yang menjadikannya bancakan adalah pikiran dungu, keblinger. Karena keduanya adalah dua hal yang berbeda.

Dengan pemahaman itu, saya haqul yakin tuduhan terhadap SBY itu tak lebih dari manuver politik—bahkan suatu fitnah. Tujuannya? Apalagi kalau bukan untuk mendegradasi nama baik SBY, citra Partai Demokrat. Ingat, bangsa kita sedang di ambang Pilkada Serentak 2018. Tahun depan sudah pileg dan pilpres digabung. Dan saya yakin, rakyat Indonesia cukup cerdas untuk menolak percaya pada fitnah murahan seperti ini.

*)Aktivis Gerakan Indonesia Emas

(politiktoday/dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*