PDIP dalam “Politik Standar Ganda”

Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat Boyke Novrizon (ist)

Oleh: Boyke Novrizon*)

Jelang Pemilihan kepala daerah 2018 ternyata memakan perhatian sangat serius bagi publik Indonesia. tarik menarik dukungan parpol kepada calon yang akan diusung dan dimajukan sebagai kepala daerah begitu jelas terjadi.

Kondisi panas politik menjelang pilkada saat ini memang menjadi tontonan cukup menarik dalam perspektif publik. Namun dalam pendidikan politik, yang diperlihatkan/dipertontonkan kepada masyarakat umum, perihal cabut mencabut surat dukungan/rekomendasi kepada calon yang telah ditetapkan oleh parpol terkait atas kepentingan politik tertentu, tentunya sangatlah kurang baik, kurang etis dan kurang tepat. Gaya politik seperti ini menunjukan sikap yang tidak konsisten dan dapat memunculkan hilangnya kepercayaan publik/masyarakat kepada parpol terkait.

Begitu keras, ketat dan kuatnya persaingan politik jelang Pilkada 2018 yang diikuti 171 daerah di Indonesia, baik Pilgub maupun Pilbub/Pilwakot, yang akan bertarung. Tentu ini tidak terlepas dari kepentingan politik atas hajat politik dalam menghadapi Pilpres 2019. Begitupun sekeras-kerasnya persaingan politik nasional dalam perhelatan demokrasi Pilkada 2018, janganlah sampai dicederai praktek politik kotor dan jahat dengan mencoba membunuh karier serta kelangsungan politik bagi lawan/rival politik tertentu. Apalagi dengan cara-cara amoral, tidak terpuji, menebar ancaman, teror, paksaan serta intimidasi yang diindikasi dilakukan partai politik tertentu berkonspirasi dengan para oknum di lembaga negara misalnya Kepolisian, BIN, Kejaksaan dan lembaga negara lainnya.

Praktek politik jahat tersebut, disinyalir, menjadi cara jitu dan trending bagi parpol penguasa saat ini dengan menggunakan power kekuasaannya, dibantu pihak/kekuatan tertentu untuk menggerayangi dan mencoba merampas kekuasaan dengan cara paksa dan tak terpuji. Semua itu demi mempertahankan hasrat dan syahwat politik menuju kekuasaan utama dalam Pilpres 2019.

Mungkin kita belum lupa dengan perilaku intimidasi, pemaksaan, ancaman dan teror yang katanya/infonya dilakukan pihak Kepolisian, BIN dan lembaga kejaksaan yang telah telah melakukan konspirasi tidak terpuji untuk kepentingan politik penguasa dan parpol tertentu. Kejadian ini dialami Gubernur Papua Lukas Enembe, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua, beberapa pekan lalu. Ia  dipaksa berpasangan dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw. Suatu hal yang tentunya sangat melukai masyarakat Papua saat itu, menyakiti saudara Lukas Enembe secara pribadi dan merugikan Partai Demokrat secara Institusi dalam menghadapi persiapan dan perhelatan Pilkada Provinsi Papua. Cara-cara politik jahat ini jika diterapkan tentunya penuh bau, kotor dan amoral dalam Pilkada Papua yang sifatnya menjunjung nilai-nilai demokrasi, jujur dan keterterbukaan. Simak http://politik.rmol.co/read/2017/09/15/307222/Demi-Keselamatan-Jiwa-Lukas,-Komnas-HAM-Dorong-DPR-Investigasi-Jokowi-Dan-Ka-BIN- http://politik.rmol.co/read/2017/10/12/310835/Tolak-PDIP,-Pigai-Juga-Ingatkan-Lukas-Enembe-Waspada-

Dalam suasana dan iklim demokrasi, yang tumbuh berkembang dengan pesat di masa 2 periode pemerintahan Presiden RI ke-6 (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi kini terlihat memudar dan mulai hilang, cara-cara keji; kotor; bau; bejat dan amoral, agaknya, coba dilakukan/dipraktekkan kembali dalam menghadapi Pilkada atau Pilgub di Provinsi Kalimantan Timur. Kader terbaik dan Ketua DPD-PD Kaltim Syaharie Ja’ang,  yang juga menjabat sebagai Walikota Samarinda saat ini, berniat maju menjadi Calon Gubernur dan telah berpasangan dengan saudara “Rizal Effendi” (Walikota Balikpapan yang juga kader Golkar) sebagai salah satu pasangan Calon dalam Pilkada Kaltim (tanah berjuta mineral). Mereka tampaknya menjadi calon korban atas perlakuan politik kotor dan jahat sebuah partai penguasa yang melakukan konspirasi politik jahat dengan kekuatan negara (dalam hal ini oknum kepolisian dan Kejaksaan). Mereka diintimidasi, diancam, dipaksa dan diteror.

Dikabarkan, PDIP, sebagai partai yang ikut bertarung dalam konstetasi politik di Pilkada Kaltim 2018, telah melakukan 7 hingga 8 kali pertemuan dengan Syaharie Jaang dan memaksakan kehendak agar mau berpasangan dengan Kapolda Kalimantan Timur Irjen. Pol. Drs. Sarafudin yang di-endorse atau dimajukan sebagai calon wakil gubernur dalam Pilgub Kaltim di Pilkada 2018. Tentu, di mata publik dan masyarakat umum, ini adalah perlakuan politik yang sangat tidak terpuji dan tidak bermoral. Lihat juga https://www.merdeka.com/amp/politik/kapolda-kaltim-mengaku-diminta-pdip-duet-dengan-syaharie-jaang.html?__twitter_impression=true.

PDIP yang memiliki kepanjangan nama PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN selalu mengklaim bahwa dirinya adalah partai bersih, partai wong cilik, partai yang teguh menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik di-Indonesia, namun ada indikasi, di balik pintu rumah besar pemenangannya, sedang dan telah menjalankan politik kotor dengan menerapkan “POLITIK STANDAR GANDA”. Cara politik ini bisa dikatakan Politik Opurtunis. Celotehnya dipublik seakan-akan berpihak dan menjunjung tinggi demokrasi atas nama negara dan rakyatnya. Namun di sisi lain perilaku politiknya sangat tidak terpuji dan kotor mengarah ke arah sifat diktator. Mereka disinyalir menggunakan dan memanfaatkan pihak atau kekuatan lembaga negara untuk melakukan konspirasi jahat dan penuh kelicikan dengan menebar ancaman, teror, paksaan dan intimidasi kepada kader-kader Partai Demokrat yang akan maju dalam perhelatan Pilkada 2018, khususnya dalam Pilgub di Provinsi Kalimantan Timur.

Jika kita memperhatikan kata dan celotehan yang keluar dari mulut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto beberapa saat lalu, bagai mencoba cuci tangan dan melakukan klarifikasi serta pembenaran diri atas perilaku tercela pada Syaharie Jaang.

Saya tekankan kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang katanya politisi dan kader hebat PDIP, bahwa tidak ada keterkaitan antara Pilkada Kaltim 2018 dengan sejarah kelam, gelap dan hitam PDIP di masa lalu yang menjadi korban rezim orba.

Menurut saya, PDIP dan Hasto jangan terlebih dulu takut kalah bertanding dan takut keok sebelum berkompetisi. Silakan dan mari kita bersaing dalam suasana politik yang dinamis juga humanis secara gentle dan kesatria dengan menerapkan dan menjalankan cara-cara berpolitik berintelektual tinggi, demokratis, adil, santun, beretika, mengedepankan kejujuran, memiliki komitmen tinggi serta menjaga konstitusi secara baik juga benar dalam perhelatan politik nasional maupun daerah. Baik itu dalam Pilkada 2018 serta dalam perhelatan nasional di Pilpres 2019.

Mari tinggalkan cara-cara lama juga kuno yang tidak terpuji dan kotor, yang dulu pernah dilakukan Rezim Orde Baru saat berkuasa. Bungkus rapi dan buang jauh-jauh cara licik dan kotor ini agar di kemudian hari cara serta perilaku yang tidak bermatabat ini tidak dipraktekkan kembali dalam politik di Indonesia pada masa-masa mendatang. Hrus punya rasa malu sama Tuhan dan masyarakat Indonesia atas kejadian ini. Mari berkaca apabila diri dan langkah politik yang diterapkan selalu salah, selalu curang dan terkesan banci dengan cara-cara hitam yang sengaja dilumuri dengan jemari dan tangan-tangan kotor, licik juga jahat hanya untuk menggapai serta mencapai tujuan dalam kekuasaan semata di dalam suasana dan iklim politik yang penuh dengan demokrasi saat ini, dimana makna demokrasi dijunjung tinggi oleh dunia, negara dan rakyat Indonesia.

Belajarlah untuk menang karena memang kita pintar dan pandai dalam memenangkan kontestasi politik yang sesungguhnya dengan cara yang terpuji dan baik. Jangan takut serta “parno” atas kekalahan yang akan dialami. Wariskanlah kepada para para kader dan masyarakat di kemudian hari tentang cerita dan sejarah politik yang indah, terpuji dengan selalu memegang kejujuran utuh hingga dapat menjadi kebanggaan serta contoh tauladan. Janganlah menjadi bangga dengan predikat buruk dan juga politik kotor yang dipertontonkan di hadapan masyarakat Indonesia atas perilaku politik yang dilakukan dengan cara-cara minor, tidak terpuji, dan tercela.

“Seorang pecundang tak tahu apa yang akan dilakukan saat ia kalah, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan atas kemenangan. Seorang pemenang tak berbicara apa yang akan dilakukan saat ia menang, tetapi tahu apa yang harus dilakukan saat ia kalah” (Eric Berne).

*)Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat

 (reportasenews.com/didik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*