Sekjennya Partai Wong Cilik tetapi Melegitimasi Kesewenang-wenangan?

Sekretaris Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur DPP-PD Bobby Batubara (wartapatria/google)

Oleh: Bobby Batubara ST MBA*)

Hasto Kristiyanto, seorang sekretaris jenderal partai  pemenang Pemilu 2014. Partai politik yang kerap mengangkat jargon sebagai “partai wong cilik”  atau “rakyat kecil”.

Hasto mengkritik sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang menggelar rapat dadakan berkaitan dugaan kriminalisasi pada kader Demokrat, Calon Gubernur Kalimantan Timur Syaharie Jaang.

Menurut Hasto, PDIP juga pernah mendapatkan tindak kriminalisasi dan tekanan. Bahkan, lebih parah ketimbang yang dialami Partai Demokrat.

“PDIP pernah punya pengalaman, bagaimana kami diintervensi, bagaimana kantor partai kami diserang, bagaimana kami tidak bisa ikut pemilu, itu kami tetap diam,” kata Hasto di DPP PDIP  (terlampir https://www.jpnn.com/news/pdip-lontarkan-kritik-untuk-curhat-ala-partai-demokrat); “Kita tidak pernah membuat puisi hanya untuk dibelaskasihani, kita tidak pernah membuat politik melodramatik seolah ada intervensi dari kekuasan” kata Hasto. (terlampir: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180104141955-32-266695/hasto-pdip-tak-pernah-buat-puisi-untuk-dikasihani).

Sadarkah Hasto, bahwa statement tersebut melegitimasi semua protes dan kritik Partai Demokrat yang ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa “tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan terlebih dilakukan penyelenggara negara”.

Seperti diketahui, Partai Demokrat melakukan press release terhadap beberapa kejadian yang sedang berlangsung menjelang tahun kompetisi, Pilkada 2018. ( terlampir: http://news.detik.com/read/2017/09/18/161431/3648176/10/pd-minta-lukas-enembe-dilindungi-usai-bertemu-kabin-dan-kapolri ; https://m.detik.com/news/berita/3797941/pd-sebut-ada-kriminalisasi-ke-syaharie-jaang-di-pilgub-kaltim ; http://www.demokrat.or.id/2018/01/tahun-2018-tahun-kompetisi/).

Partai Demokrat terus berupaya menjelaskan kepada masyarakat, praktek-praktek terselubung, dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebuah kesewenangan yang mengintimidasi tokoh-tokoh daerah yang memiliki “wong cilik” sebagai pendukungnya masing-masing; yang diyakini mampu memimpin daerahnya.

Tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat berkontestasi pada kompetisi pilkada selanjutnya. Tetapi diindikasi, secara diam-diam, diancam serta diintimidasi hingga diperkarakan dengan sebuah kasus yang belum jelas. Ada upaya yang potensial menghambat pencalonan serta menggradasi calon tersebut.

Sadarkah Hasto, bahwa penyelenggara negara itu adalah wasit ? Undang-Undang memerintahkan agar Penyelenggara Negara melaksanakan penyelenggaraan secara adil.

Pasal 421 KUHP, mengajari kita tentang “penyalahgunaan kekuasaan”, yang berbunyi “seorang pejabat yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak berbuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama -lamanya dua tahun delapan bulan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengingatkan dengan keras, pernyataan Hasto agar tidak melegitimasi tindakan sewenang-wenang dengan mengangkat histori yang dialami oleh partainya Hasto di masa lalu. Rachland mengingatkan di mana posisi Hasto ketika terjadi kesewenang-wenangan di masa lalu tersebut.

…Apakah ia (Hasto) berada bersama para aktivis partai, mahasiswa, dan warga yang bahu-membahu melawan serangan ataukah asyik mengurusi kariernya sendiri di PT Rekayasa Industri?” ucap Rachland… ( Terlampir : http://nasional.kompas.com/read/2018/01/05/11045601/disindir-suka-melodrama-demokrat-balas-pernyataan-pdi-p )

Negara ini pernah dipimpin Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun (2004-2014). Saat itu tidak pernah ada intimidasi dan kesewenangan penyelenggara negara. Sistem bernegara sesuai amanat reformasi terus diperbaiki.

Jangan sampai hal yang sudah baik itu dirusak kembali oleh statement dan perilaku yang terkesan arogan dan menaruh dendam dari seorang sekjen partai yang sekarang ini menjadi partai pemerintah; penyelenggara negara.

Jangan sampai perilaku seorang Hasto menyeret Presiden Joko Widodo yang belum tentu memiliki keinginan menyelenggarakan negara dengan sewenang-wenang.

*)Sekretaris Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai DPP Partai Demokrat    

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*