3 Fitnah terhadap SBY yang Tak Masuk Akal

Ketua Umum Partai Demokrat SBY ketika melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya Ke Bareskrim Polri, Selasa (6/2/2018). (Foto: MCPD/Iwan.K)

Sebagai tokoh nasional dan internasional, sosok Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memiliki peran penting dalam lingkup politik, baik pada tingkat kawasan maupun global. Hal itulah yang menjadikannya sebagai “ancaman” bagi pihak-pihak dan kepentingan tertentu.

Berbagai fitnah dan tudingan serta upaya kriminalisasi bapak demokrat itu hingga kini terus dilayangkan. Lawan-lawan politiknya kerap menggunakan segala cara untuk mendegradasi citra SBY. Hal itu ternyata sudah dilakukan sejak dahulu, bukan hanya kini, saat kasus e-KTP sengaja dikaitkan dengan namanya. Berikut sejumlah fitnah yang pernah digaungkan kepada SBY yang bisa dibantah oleh logika sederhana.

SBY Difitnah sebagai dalang 212

SBY dituduh sebagai otak dari aksi demo 212 yang dilakukan secara besar-besaran oleh umat islam di Indonesia. Bantahannya mudah saja, kita sekarang bisa melihat bagaimana pentolan atau yang disebut alumni 212 itu kini bergerak.

Saat itu yang menjadi pelecut amarah umat islam untuk melakukan demonstrasi besar-besaran adalah karena islam sebagai identitas agama dan keyakinan umat dihina, direndahkan dan dinistakan. Saudara Basuki Tjahaja Purnama pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Artinya, sebenarnya perjuangan untuk menegakkan hukum sudah selesai, karena yang bersangkutan sudah melalui proses hukum.

Namun kini, seolah gerakan bela agama itu dipolitisasi oleh sejumlah pihak. Kita bisa lihat ke mana tokoh-tokoh itu berlabuh. Mereka sekarang dekat dengan siapa, apa tujuannya, masyarakat bisa melihat sendiri. Jika memang SBY-lah dalang dibalik aksi-aksi tersebut, tentulah potensi massa yang sebanyak itu sudah didapatkan SBY. Namun sebaliknya, penggerak aksi-aksi itu justru kini terlihat mesra dengan tokoh lain, yang bisa dinilai sendiri oleh masyarakat luas.

SBY Dituduh akan Bom Istana

Bagimana mungkin seorang Jenderal Purnawirawan TNI yang telah mengabdi kepada negara selama 30 tahun, menjadi menteri dan Presiden selama 15 tahun, ingin menghancurkan negara, rumah yang bertahun-tahun ia bangun dan layani.

Tuduhan tersebut pun sudah ketahuan bohongannya, dan ada terlihat seperti kepentingan yang mengatur. Politisi PDIP Adian Napitupulu mendadak menjadi bahan perbincangan di media sosial, ketika mobil yang diduga miliknya berada saat ‘penggerudukan’ di rumah SBY di Kuningan. Mobil itu juga diduga menjadi pengangkut nasi bungkus untuk peserta demo. Ia pun mengakui kehadirannya di Cibubur, tempat dilakukannya koordinasi mahasiswa peserta demo. (dalam Tribunnews.com)

Tuduhan akan ‘bom istana’ rasanya sangat aneh dilayangkan untuk bapak bangsa ini. Peraih anugerah Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual, pada akademi ABRI Periode 1974-1976, dituduh akan bom istana? Sebuah tuduhan yang bodoh dan mempermalukan diri sendiri.

SBY Dituduh Terlibat e-KTP

Sangat tidak logis jika kasus ini terbongkar dalam perjalannya, tetapi malah membawa orang yang mengizinkan proyek dengan tujuan baik ini untuk diteruskan. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:

“penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku selama 5 tahun untuk warga negara Indonesia dan untuk warga asing disesuaikan dengan dengan masa berlaku izin tinggal tetap”.

Tentu saja SBY sebagai pemimpin saat itu menggunakan undang-undang sebagai salah satu landasan dalam bekerja. Tidak terkecuali, seluruh alat kelengkapan negara selain presiden pun harus taat dan patuh terhadap undang-undang. Sehingga melalui e-KTP, cita-cita bangsa untuk memiliki satu identitas bisa terlaksana.

Namun dalam perjalanannya, ternyata program ini dikorupsi. Lalu secara sepihak, Firman Wijaya sesumbar dan mencoba mengarahkan opini publik, bahwa karena disahkannya, maka proyek ini dikorupsi. Hal itu adalah pernyataan Firman di luar persidangan, bukan di dalam persidangan. masyarakat bisa menilai sendiri, apa maksud dan tujuan Firman mencari perkara dengan memfitnah SBY.

Masyarakat juga bisa menilai bagaimana selama ini track record Firman yang kerap gagal dalam membela koruptor. Mulai dari Anas Urbaningrum, hinga Setya Novanto. Sebelumnya juga beredar surat diduga ditulis Mirwan Amir kepada salah satu media massa tentang pertemuan dengan Saan Mustopa, Anas Urbaningrum dan Firman Wijaya di Lapas Sukamiskin. Pertemuan disebut merencanakan fitnah terhadap SBY. Rakyat tidak bodoh, teknologi sudah maju. Setiap orang kini bisa menyebarkan sebuah peristiwa dan kejadian, dan bisa mengetahui kebenarannya atau tidak. Pembaca sendiri bisa melakukan riset mudah dan sederhana, untuk mengetahui apa motif dan tujuan dari fitnah-fitnah itu.

(Muhammad Husein/Kompasiana/wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*