Balada Mirwan Amir

Foto Ilustrasi: Mirwan Amir memberi keterangan saat menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/1). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Oleh: Budi Winarno*)

APA yang akan dilakukan orang manakala berada dalam posisi genting, apalagi jika orang lain tak ada yang menolong? Jika yang bersangkutan masih ingin hidup, maka hanya ada satu kemungkinan: menyelamatkan diri dengan segala cara.

Perkara “dengan segala cara” inilah yang terkadang merepotkan banyak pihak. Apalagi jika cara yang digunakan adalah menggunakan atau meminjam nama orang. Di dunia politik, cara seperti ini sudah lazim digunakan. Dan menyeret nama besar akan terasa lebih bergema. Bahkan dalam banyak hal gemanya akan melebihi nama si pencatut dan bergaung melampaui pangkal masalahnya. Itulah politik “on behalf of” yang dilakukan Mirwan Amir, politikus Partai Hanura ketika bersaksi di peradilan. Mirwan tetap menggunakan cara politik untuk bersaksi di peradilan yang jelas-jelas berkonteks hukum.

Sebagai politikus, Mirwan tahu bahwa menyebut nama presiden adalah peluru yang sangat tajam.  Maka, meluncurlah nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari mulut Mirwan ketika dia bersaksi di peradilan perkara korupsi TKP elektronik, di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

Mirwan sadar bahwa nama SBY pasti akan bergema ke seantero Indonesia. Dalam sejumlah kasus peradilan, terutama jika dikaitkan dengan pemberitaan oleh media, nama kerap lebih seksi dibanding substansi kasus hukumnya. Apalagi di Indonesia kini muncul kecenderungan sangat kuat, yaitu media, terutama televisi, dimiliki cukong-cukong yang berafiliasi pada institusi politik tertentu. Tentu saja kepentingan politik media menjadi kuat. Karena itu, jangan heran jika kita dipaksa menyaksikan berita tidak bermutu yang ditayangkan berulang-ulang.

Jadi, konstelasi politik, hukum, dan media massa bertemu sekaligus. Maka, secara jurnalistik lahirlah bias-bias informasi. Pembaca atau penonton tidak mendapatkan kambium berita atau informasi, tapi hanya kulit yang penuh bunga-bunga.

Substansi menjadi tenggelam oleh nama. Riuh rendah isu begitu berisik terdengar meski banyak media hakikatnya hanya menggongseng nama. Bisa dibayangkan jika yang  disebut adalah SBY, maka nama itu akan berpusing kesana-kemari. Isu itu hanya berputar-putar tak jelas juntrungannya. Sampai tataran ini, Mirwan Amir berhasil mengembangkan politik on behalf of itu.

Sebenarnya bertemunya konstelasi hukum, politik, dan media massa ini, tidaklah produktif bagi bangsa ini. Beberapa hal bisa disampaikan terkait fenomena ini.  Pertama, di tataran masyarakat, kasus hukum menjadi kabur.   Ini tidak baik untuk literasi hukum. Ketika kita sepakat bahwa negara kita merupakan negara hukum, maka sudah seharusnya bila setiap kasus hukum, apalagi yang menyedot perhatian masyarakat, tetaplah dieksplorasi dalam wilayah hukum. Kita mengkhawatirkan, masyarakat tidak akan mengikuti dan mengawal secara benar kasus hukum yang terjadi. Ini menjadi berbahaya jika pada akhirnya keputusan hakim akan direspons masyarakat dalam bentuk rasa keadilan.

Kedua, kita berharap hakim sebagai wakil Tuhan di ruang sidang, tidak akan terpengaruh dengan nama-nama yang digulirkan itu. Hakim semestinya tidak ikut menikmati disebutnya nama-nama besar di dalam sidang. Dan dalam sejarah persidangan di Tanah Air, rasanya belum pernah ada hakim yang terpengaruh dengan sebutan nama-nama itu. Hakim akan tetap bersandar dengan fakta hukum dalam memutuskan.

Itu artinya,  ikhtiar yang dilakukan Mirwan Amir dengan menyebut nama SBY, pada akhirnya menjadi langkah yang sia-sia secara hukum. Namun secara politik, Mirwan Amir mendapat benefit dari usahanya itu. Apalagi ia kini telah meloncat ke Partai Hanura. Bisa saja, partainya juga mendapat keuntungan dari strategi politik hukum Mirwan Amir itu. Orang akan lupa jika dalam dakwaan jaksa, Mirwan Amir disebut ikut mereguk 1,2 juta dolar AS dari proyek KTP elektronik. Setidaknya orang lupa sementara waktu, ya selagi nama SBY digongseng-gongseng dibolak-balik.

Ketiga, proses hukum dan proses politik itu sangat berbeda kalau tidak boleh disebut bertolak belakang. Hukum menyandarkan pada fakta, sementara politik lebih banyak berkata-kata. Doktrin media massa adalah menjual informasi. Dan nama seseorang berada di poin atas sebagai unsur penting informasi.  Nama melahirkan berita (nama make news) sudah sangat kuat menjadi  politik media massa. Apalagi di zaman para petarung politik menguasai media massa sekarang ini.

Keempat, dengan kecenderungan seperti itu, maka  ke depan, politik hukum on behalf of itu bukan mustahil akan semakin sering dilakukan oleh para politisi. Dengan didukung media massa –tidak sedikit media berada dalam satu jaringan—maka rasanya cara seperti itu akan dirasakan ampuh karena kasus hukum akan melairkan politic influence yang dahsyat. Ingat, Agus Harimurti Yudhoyono diduga kuat rontok suaranya karena menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta  Antazari Ashar melaporkan SBY ke polisi ihwal short message service  terkait dengan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Perkara ini pada akhirnya terhenti. Kasus hukumnya tak berlanjut, tetapi secara politik, Antasari berhasil. Dan target itulah yang memang dituju.

Arena politik semakin keras. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden akan digelar tak lama lagi.  Dunia politik kita seperti mendapat entry baru tentang bagaimana caranya mendulang suara dengan cara menjungkalkan orang lain. Entry itu adalah menjadikan hukum sebagai alat. Dan media massa memungkinkan untuk memfasilitasi itu. Ini perkembangan buruk dan memprihatinkan.

*) Wartawan, tinggal di Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*