Abdullah Rasyid: Gejolak Harga Pangan Sengsarakan Rakyat

Sekretaris Depdagri DPP-PD Abdullah Rasyid (rmol)

Jakarta: Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat Abdullah Rasyid menegaskan, saat ini, bahan pangan merupakan komoditas yang harganya paling bergejolak. Hal ini sangat menyengsarakan rakyat.

“Yang paling dirasakan masyarakat bawah saat ini adalah gejolak harga kebutuhan pokok yang merugikan konsumen dan masyarakat Indonesia. Sepanjang tiga tahun pemerintahan saat ini, bahan pangan merupakan komoditas yang harganya paling bergejolak. Ini sangat menyengsarakan rakyat. Saat petani panen, harga pangan jatuh. Di saat yang lain, harga naik tak terkendali,” Rasyid menuturkan pada redaksi, Rabu (25/4).

Menurut politisi nasional asal Sumut ini, para spekulan pangan khususnya para importir adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara, petani dan konsumen sangat dirugikan.

Lebih jauh, tokoh muda yang punya andil menggerakkan reformasi ini mengurai, kenaikan harga atau inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah dan pendapatan. Mengutip rilis data Bank Dunia, dia menyebut ekonomi Indonesia dihadapkan pada kondisi paradoks: inflasi tinggi, daya beli masyarakat rendah.

“Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sangat sulit mengalami pemulihan, mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan oleh sektor konsumsi, khususnya konsumsi masyarakat,” terang Rasyid.

Selain itu, dia menilai pemerintahan Jokowi gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan-bakar minyak (BBM), listrik dan transportasi, yang menjadi penyumbang utama tingginya inflasi. Di era ini harga BBM dan gas terkesan dipermainkan seperti yoyo.

Diuraikannya, terobosan awal pemerintahan ini adalah mencabut subsidi BBM yang sontak menyebabkan harga melambung tinggi. Rakyat menjerit, namun pemerintahan Jokowi bagai tidak peduli.

“Dalam era pemerintahan ini, tarif listrik naik hampir setiap bulan,” ujarnya sembari menambahkan bahwa harga listrik yang setinggi-tingginya diindikasi merupakan jualan pemerintahan Jokowi dalam menarik investor masuk dalam mega proyek ambisius 35.000 MW.

Kondisi memprihatinkan masyarakat, lanjut Rasyid, makin diperparah dengan dicabutnya berbagai proteksi dan subsidi. Pemerintahan Jokowi seperti menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang anti subsidi dan proteksi.

“Pemerintah tanpa ragu menghapus subsidi BBM. Sepanjang pemerintahan Jokowi ini pula kita tidak menemukan kebijakan subsidi harga kepada petani. Sebagai kelompok terbesar dalam masyarakat, petanilah yang paling menderita lantaran penurunan pendapatan,” pungkasnya, sembari menekankan kondisi ini semestinya menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan di Pilkada Serentak 2018. Sebab, bagaimanapun pilkada kali ini bertalian erat dengan Pemilu 2019.

(RMOL/dik)