AHY Soroti Nasib Honorer yang Tak Diangkat PNS di Era Jokowi

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat kampanye nasional Partai Demokrat untuk Rakyat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/3). (Foto: DPP-PD)

Jakarta: Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjelaskan banyak tenaga honorer yang nasibnya terkatung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu berbanding terbalik dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengangkat satu juta lebih tenaga honorer menjadi PNS.

Ia menuturkan sempat berbincang dengan beberapa tenaga honorer, khususnya guru saat berkunjung ke Kabupaten Cilacap dan Kebumen beberapa waktu lalu. Mereka mengeluhkan bahwa sudah kerja puluhan tahun, tapi pemerintah tak mengubah statusnya menjadi PNS.

“Masih banyak yang belum tentu nasibnya. Mereka hanya mendapatkan Rp150.000-Rp250.000 per bulan, sedangkan mereka bekerja pagi sampai sore setiap hari,” kata AHY, Minggu (24/3).

Bahkan, lanjutnya, ada aturan yang melarang warga mengikuti tes PNS jika sudah berumur 35 tahun. Hal itu diartikan AHY sebagai ketidakadilan untuk masyarakat Indonesia.

Anak sulung SBY ini mengatakan kasus pekerja dengan status honorer bukan hanya ada di daerah, tapi juga Jakarta. Ia pun ikut mempertanyakan nasib tenaga honorer tersebut.

“Di Jakarta apakah masih banyak guru-guru honorer? Nasib mereka bagaimana? Tidak jelas betul,” ucap AHY.

Tak hanya itu, AHY juga menyayangkan curhatan warga soal sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Padahal, tak sedikit dari mereka merupakan lulusan sarjana.

Jika dibiarkan, masalah sosial dan kriminalitas akan muncul, khususnya di Jakarta. Untuk itu, persoalan pengangguran perlu dijadikan fokus utama pemerintah agar segera diselesaikan.

“Ibu-ibu, yang muda-muda susah dapat kerja. Mereka cerita, Mas AHY saya ini sudah lulus kuliah begitu lulus susah dapat kerja,” turur AHY.

Belum lagi, masalah daya beli masyarakat turut menambah masalah ekonomi dalam negeri beberapa tahun terakhir. Beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bercerita ke AHY bahwa penjualannya menyusut.

Terlebih, harga tiket pesawat yang mahal mempengaruhi kunjungan masyarakat di daerah ke ibu kota. Padahal, mereka biasanya membeli barang di Jakarta untuk dijual kembali di daerahnya masing-masing.

“Mereka mengeluhkan penjualan hancur, karena daya beli masyarakat sepi, apalagi harga tiket pesawat itu,” pungkas AHY.

Sebelumnya, politikus PDI-Perjuangan Rieke Diah Pitaloka pernah mengungkapkan bahwa Jokowi telah mengangkat 39 ribu Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Pemerintah Pusat menjadi PNS.

Angka tersebut tentu jauh sekali dibandingkan dengan Pemerintahan SBY yang mengangkat satu juta lebih tenaga honorer menjadi PNS.

(CNN Indonesia/dik)