BAWEAN, AKU PADAMU (2)

Jemmy Setiawan (ist)

Oleh: Jemmy Setiawan SH MH*)

Tulisan ini menyambung tulisan saya yang pertama. Lihat http://www.demokrat.or.id/bawean-singkatnya-waktu-dengan-bingkai-cerita-indah/

Pulau Bawean sudah seperti rumah saya sendiri. Warga di sana sudah layaknya keluarga sendiri. Ketika saya berkeliling pulau dan juga berbincang dengan warga, ada perasaan tak rela ketika melihat berbagai persoalan yang ada. Persoalan yang harus segera dicari solusi. Saya mencatat beberapa diantaranya.

Pertama, saya melihat fasilitas rumah sakit di Pulau Bawean tidak layak untuk melayani sebegitu banyak warga. Rumah sakit bagi saya adalah prioritas utama. Apalagi secara geografis Bawean adalah sebuah pulau, hingga memerlukan waktu yang cukup lama bila harus ke Gresik. Kesehatan warga masyarakat nomor satu. Fasilitas rumah sakit di Pulau Bawean harus ditingkatkan.

Kedua adalah yang menyangkut kebutuhan dasar ekonomi yakni BBM. Harga di pulau lebih tinggi daripada di daratan. Bagi sebuah keluarga, apalagi yang berpekerjaan sebagai nelayan, tentu harga BBM ini sangat berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga. Harga BBM di Pulau Bawean harus disamakan dengan harga di daratan. Ini bukan berarti mengurangi pendapatan penjual BBM eceran, namun yang harus didorong adalah kebijakan yang menentukan harga tersebut.

Ketiga, tentang persoalan katrol atau pukat harimau di laut Bawean. Sebagian besar keluarga di Pulau Bawean mengantungkan hidupnya dengan berpekerjaan sebagai nelayan.Keberadaan pukat harimau tentu berdampak pada penurunan hasil melaut mereka. Harus ada ketegasan tentang keberadaan pukat harimau di pulau Bawean. Para nelayan, khususnya nelayan kecil harus dilindungi mata pencahariannya.

Keempat, di samping itu, nelayan dan juga petani harus diberi fasilitas untuk meningkatkan kemampuannya, baik kemampuan sumber daya manusia maupun teknologinya. Nelayan dan petani harus dilindungi dalam bekerja, juga diberi fasilitas untuk meningkatkan pendapatannya.

Kelima, soal belum adanya jaringan listrik di Pulau Gili. Energi listrik adalah salah hak bagi masyarakat. Pulau Gili harus segera bisa terang benderang dan warga yang tinggal di sana dapat menikmati hidup layak dengan adanya aliran listrik.

Keenam, tentang pembuatan dan pencetakan KTP, KK, dan akta lahir yang masih harus ke Gresik. Memang ini bukan kebutuhan sehari-hari warga. Namun kemudahan warga negara dalam mengurus administrasi kependudukan merupakan ukuran kemajuan sebuah daerah. Saatnya urusan administrasi kependudukan bisa dilakukan oleh warga di pulaunya sendiri.

Itulah beberapa catatan saya. Tentu masih ada soal-soal lain yang disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh kader-kader Partai Demokrat di Pulau Bawean. Namun yang saya sampaikan di sini yang menurut saya harus menjadi prioritas, tanpa harus mengesampingkan hal lain.

Sama juga, apa yang menjadi impian saya tentang Pulau Bawean yang bisa menjadi ikon wisata Indonesia yang mendunia, itu juga harus diwujudkan. Namun segala sesuatu butuh tahapan untuk diperjuangkan.

Dan insya Allah, saya tidak hanya sekadar mencatat. Apa yang disampaikan masyarakat Pulau Bawean adalah amanah bagi saya. Seperti halnya saya harus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga saya, seperti halnya saya harus membangun rumah yang baik bagi keluarga.

Saudara-saudariku warga Pulau Bawean, saya bukan tidak mau berjanji. Tapi apa yang menjadi harapan saudara-saudariku lebih dari itu. Harapan itu adalah amanah sebagaimana amanah keluarga ketika seorang anggota keluarga merantau.

Saya mohon restu dan terima kasih atas kepercayaan serta kebaikan selama ini.

Saudaramu
Jemmy Setiawan SH MH

*)Ketua Departemen Urusan KPK DPP-PD dan Caleg DPR-RI (nomor urut 2 dari PD) di Dapil Jatim 10 (meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan)