Tolak Pansus Angket KPK dan Bongkar Dalang Kasus Novel!

Oleh : Ir Rudi Kadarisman*) Masyarakat Indonesia setiap harinya disuguhkan dengan berbagai informasi dan persoalan yang sedang terjadi. Kita melihat bagaimana reaksi yang sangat besar dari masyarakat saat menyaksikan kengototan DPR khususnya fraksi pendukung pemerintahan yang berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK dengan hak angketnya. Sebuah pembelajaran politik yang bisa langsung diperoleh masyarakat. Bahwa KPK yang merupakan lembaga anti korupsi yang

» Read more

Stop Persekusi Politik Berbasis Perppu Ormas

Oleh: Rachland Nashidik*) Persekusi politik adalah aksi atau perbuatan buruk pada orang atau kelompok yang didasari kebencian akibat  perbedaan politik. Tujuannya menghalangi korban berpartisipasi penuh dan bebas dalam kehidupan politik. Kecemasan kalangan kritis bahwa Perppu Pembubaran Ormas dapat membuka kotak pandora persekusi politik kian mendekati kenyataan. Di NTT, hari-hari ini, empat partai politik non-pemerintah–Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN–menjadi sasaran persekusi

» Read more

Silaturahmi Kebangsaan dan Ketakutan Berlebihan Pemerintah

Oleh: Ir. Rudi Kadarisman*) Pertemuan dua figur yang menjadi tokoh bangsa yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto memberi pesan tentang pentingnya menjaga silaturahmi kebangsaan. Apalagi ini dilakukan saat situasi bangsa ini menghadapi persoalan yang begitu kompleks. Silaturahmi kebangsaan tersebut tentu penting untuk bersama mencari solusi. Kita semua bisa melihat tingginya gerakan radikalisme, lalu upaya pelemahan KPK oleh partai politik

» Read more

Menyelamatkan Demokrasi: Catatan Pertemuan SBY dan Prabowo

Oleh: Dr. Hinca IP Pandjaitan*) Saya merasa terhormat menjadi bagian dari pertemuan dua tokoh yang punya pengaruh besar terhadap perjalanan politik negeri ini: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto di Cikeas, Bogor, 28 Juli lalu. Saya menyebut pertemuan itu dengan istilah “diplomasi nasi goreng”,karena nasi goreng benar-benar mewarnai pertemuan malam itu. Panganan yang hadir mulai di abang tek-tek sampai

» Read more

Meluruskan Nalar Demokrasi

Oleh : M Zakiy Mubarok*) Dengan segala problemnya, Sidang Paripurna DPR, 21 Juli 2017, akhirnya mensahkan RUU Pemilu. Fraksi Demokrat, Gerindra, PKS, serta PAN walk out  dan menyatakan tidak bertanggungjawab. Alasannya, UU Pemilu yang disahkan inskonstitusional. Jauh-jauh hari sebelum Sidang Paripurna DPR digelar, beberapa elemen masyarakat sudah mengingatkan, akan membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ambang batas pencalonan presiden dan

» Read more

Pak Presiden, Utang dan PT 20% Itu Merusak Nalar Bangsa

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Pagi ini, jujur saya harus mengakui, dan ini mungkin cuma saya yang merasakan, karena belum tentu orang lain turut merasakan apa yang saya rasakan. Saya pun tidak berani melakukan klaim mewakili perasaan rakyat atau publik, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Presiden terhadap peresmian proyek-proyek peninggalan Bapak SBY, Presiden RI Ke 6, salah satu presiden yang paling berprestasi

» Read more

Waspada Rezim Sesat Pikir, Jaga Jarak Aman Nalar Anda

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Dengan perasaan berat sebetulnya tulisan ini harus saya tuliskan di pagi Senin 31 Juli 2017, menutup Bulan Juli yang segera meninggalkan kita. Agustus di depan mata, sebuah bulan amat besar bagi Bangsa Indonesia karena di bulan inilah Indonesia diproklamirkan sebagai negara dan bangsa merdeka, tepatnya 17 Agustus 1945. 72 Tahun sudah usia bangsa ini, sudah cukup matang

» Read more

Presidential Threshold for Dummies

  Pemerintahan Jokowi memaksa menerapkan presidential threshold pada Pemilihan Umum Nasional 2019 mendatang. Alasannya, untuk menguatkan sistem presidensial. Tapi sebelum melangkah ke situ, ada hal yang lebih dulu harus dijawab. Yakni, bagaimana konstitusionalitas dari keinginan pemerintah tersebut? Jawaban bisa ditemukan dengan memulai pencarian lewat satu pertanyaan sederhana. Apakah mungkin ide presidential threshold–berapa pun jumlahnya, entah 5%, 10% atau 20%–diterapkan dalam

» Read more

Dana Haji Langsung Diinvestasikan ke Infrastruktur, Menabrak UU

Oleh: Khatibul Umam Wiranu Wacana Presiden RI yang dilontarkan setelah melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH) agar dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur, perlu dibahas secara saksama dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, tata cara pengelolaan keuangan haji harus dituangkan rincian dan kebijakannya dalam Peraturan Pemerintah.  Hal ini amanat dari Pasal 48 Ayat (3) Undang-undang Nomor 34

» Read more

Salah Kaprah dalam Melihat Pengelolaan Dana Haji

Oleh: Umi Farida*) Ramainya perdebatan penggunaan dana haji untuk tujuan investasi bersumber dari diaturnya kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain (Pasal 24 UU 34/2014). Menyikapi permasalahan itu, saya mengajak Anda semua melihat kembali, sebenarnya di mana letak salah kaprah pemerintah dalam menafsirkan UU 34/2014: Pertama, UU 34/2014 di pasal

» Read more
1 22 23 24 25 26 40