Presidential Threshold Curi Hak Rakyat

Oleh: Renanda Bachtar*) 20 Juli 2017 lalu menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan demokrasi dan penegakkan hukum di Indonesia. Setelah Pansus RUU Pemilu melakukan 67 kali rapat pembahasan, tepatnya di gedung DPR RI Senayan, RUU Pemilu akhirnya sah menjadi UU Pemilu. UU yang akan sangat mempengaruhi konstelasi dan masa depan bangsa dan negara sampai dengan setidaknya tahun 2024. UU Pemilu membahas sekian

» Read more

Demi Rakyat, Ayo Menuju MK!

Oleh: Ir. Rudi Kadarisman*) Proses panjang pembahasan RUU Pemilu telah usai. Sidang Paripurna DPR-RI mengesahkan menjadi UU Pemilu dengan berbagai kontroversi. Salah satunya adalah berkaitan dengan presidential threshold 20 persen. Tentu ini meninggalkan perdebatan panjang dari beberapa fraksi.. Dengan keputusan tersebut dapat kita pastikan menutup ruang gerak kebebasan dan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden (pilpres). Untuk

» Read more

Undang-Undang Pemilu yang Cacat Logika

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Mungkin Presiden Jokowi, Mendagri Tjahjo Kumolo dan para Anggota Dewan (maaf tak ingin menyebut mereka dengan label “Terhormat”) yang menyetujui RUU Pemilu 20 Juli 2017 lalu akan kesal membaca judul artikel ini, atau mungkin juga cuma senyum cengengesan tanpa makna. UU Pemilu disahkan dan ditetapkan dalam sebuah sidang yang cacat moral karena dipimpin oleh seorang Ketua DPR

» Read more

Hinca Pandjaitan dan Optimisme Kader

Oleh: M Zakiy Mubarok*) Usai sudah pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat NTB 2017-2022, Kamis (20/7), lalu di Mataram. Yang melantik Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Dr. Hinca Pandjaitan. Dan, bukan Hinca Pandjaitan kalau kehadirannya tak memberi motivasi dan semangat para kader Partai Demokrat. Itu pula yang ia lakukan saat memberi pembekalan para calon pengurus DPD Partai Demokrat NTB di Hotel Santika

» Read more

Pilihan Bermartabat Demokrat Demi Kedaulatan Rakyat

Oleh: Ir Rudi Kadarisman*) Sidang paripurna pembahasan mengenai RUU Pemilu berjalan dengan sangat alot. Setiap fraksi partai politik memiliki jalan pilihannya masing-masing. Termasuk Partai Demokrat yang dikomandoi oleh ketua fraksinya yakni Edhie Baskoro (Ibas) Yudhoyono. Pilihan Partai Demokrat untuk tetap pada presidential threshold 0 persen adalah bukti komitmen Partai Demokrat untuk meletakan kedaulatan rakyat di atas segalanya. Partai Demokrat menginginkan

» Read more

Gentingnya Kepentingan Jokowi di RUU Pemilu

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Baru saja saya mendapat informasi terkini dari perkembangan situasi politik dalam lobi lintas-partai untuk mencapai kesepakatan terbaik, sesuai amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai Konstitusi UUD 45 Pasal 6A Ayat 2 dan Pasal 22E Ayat 3 serta bertujuan untuk menumbuhkan semangat demokrasi. Rasanya tak sabar ingin menuliskan artikel ini secepatnya, karena ternyata begitu gentingnya kepentingan Jokowi di

» Read more

Strategi Licik Menuju 2019?

Oleh: Bobby Batubara*) Sekarang mari kita bahas adanya indikasi strategi licik yang cenderung menabrak konstitusi dalam rangka mempertahankan Kekuasaan di Pemilu 2019 (1) Perppu Ormas. Ada pasal karet yang akan membungkam kebebasan berekspresi, yakni pasal 59 ayat 3 huruf (a) tentang “Tindakan Permusuhan”. Seperti kita ketahui, tekanan publik dapat efektif jika dilakukan melalui organisasi masyarakat. Hanya orang gila, yang teriak-teriak

» Read more

Menolak Politik Uang dalam Pembahasan RUU Pemilu

Oleh: Ir. Rudi Kadarisman*) Situasi bangsa ini penuh dengan persoalan. Mulai dari persoalan hak angket KPK, korupsi e-ktp, utang luar negeri yang membengkak dan terakhir adalah wacana RUU Pemilu yang masih memperdebatkan soal presidential threshold. Ada perbedaan pandangan 20 persen dan 0 persen. Perbedaan inilah yang kemudian membuat perdebatan menjadi lama dan ada tarik ulur. Pemerintah berada di pihak mendukung

» Read more

Waspadai Money Politics dalam Penetapan Presidential Threshold

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Menarik mencermati situasi pandangan Fraksi-fraksi di DPR sesaat tadi ketika Sidang Paripurna dilakukan dengan agenda penetapan dan pengesahan RUU PEMILU serta menyepakati beberapa poin-poin krusial dan utama di dalam RUU Pemilu tersebut. Dari 10 Fraksi, ada terbagi dalam 4 kelompok pandangan yang sudah disampaikan. Kelompok Pertama, Partai Demokrat, Gerindra dan PKS sepakat dan sepaham bahwa untuk menghormati

» Read more

Surat untuk DPR Yang Terhormat, Dewan Jangan Kosong Jiwa!

Oleh: Ferdinand Hutahaean*) Anggota Dewan Yang Terhormat…! Perkenankanlah saya, hanya seorang rakyat mewakili diri saya sendiri dan tidak sedang mewakili orang lain apalagi mengatasnamakan rakyat seperti yang biasa tuan-tuan sebutkan ketika berbicara. Atas nama rakyat, maka bla bla bla… kira-kira begitulah Anggota Dewan Yang Terhormat berbicara karena memang Anggota Dewan yang terhormat berhak menggunakan istilah itu karena Bapak Ibu terpilih

» Read more
1 29 30 31 32 33 45