Dari kiri, Ingrid Palupi Kansil, Anis Baswedan, Melani L. Suharli, dan Ryan M Mandalawati dalam “Diskusi Perempuan Berpolitik dalam Demokrasi Substansial”di UKM Gallery Gedung SMESCO , Jakarta, Rabu, 16 Mei 2012. (foto: iwan k)

Jakarta: Ingrid Palupi Kansil, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, menggelar acara bertajuk Gathering Promosi Expose Produk KUKM Unggulan Daerah melalui “Diskusi Perempuan Berpolitik dalam Demokrasi Substansial”.  Acara bertempat di UKM Gallery Gedung SMESCO Lantai 1 Jln. Gatot Subroto 94, Jakarta. Rabu, 16 Mei 2012 .

Narasumber diskusi adalah Anis Baswedan dan Anggota Dewan Pembina PD yang juga Wakil Ketua MRR RI Melani L. Suharli. Sementara  Ryan M Mandalawati bertindak selaku moderator.

Dalam sambutannya Ingrid menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(LLP-KUKM) SMESCO atas kerjasama menyelenggarakan kegiatan tersebut.  Diskusi membahas kondisi dan potensi perempuan dalam perpolitikan serta kehidupan berbangsa dan bernegara.  Acara ini sengaja dikolaborasikan dengan UKM dan produk unggulan dari seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua.

Ingrid berharap, kaum perempuan lebih aktif lagi di dalam dunia politik karena siapa lagi yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan selain perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan di dalam berpolitik adalah amanat undang-undang, diantaranya pemenuhan kuota 30 persen  perempuan di dalam Pemilu.

Ingrid Kansil saat memberi sambutan acara diskusi di UKM Gallery Gedung SMESCO, Jakarta. Rabu, 16 Mei 2012 . (foto: iwan k)

Anis Baswedan memaparkan, demokrasi itu ada aturan mainnya. Demokrasi, layaknya arsitektur, berfungsi mengatur,merencanakan, dan merancang. Demokrasi di dalam politik dibuat untuk mempengaruhi cara berprilaku.  Prinsip demokrasi adalah sebuah mekanisme aturan main untuk mengelola kepentingan secara damai. Yang mendapat manfaatnya adalah yang mengorganisir dengan baik.

Bagi kaum perempuan kalau mengorganisir dengan baik, suara dan aspirasinya bisa menjadi aspirasi utama. Bila tidak diorganisir dengan baik, suara dan aspirasinya tidak akan ke mana mana.

Melani L. Suharli mengatakan, politik bertujuan menyejahterakan rakyat. Jika perempuan berpolitik, lalu menjadi anggota DPR maka  lebih besar peluangnya memperjuangkan UU pro-gender. Karenanya, perempuan jangan takut berpolitik sebab profesi politisi adalah profesi yang mulia.

Di akhir acara diadakan fashion show koleksi unggulan Galery UKM oleh desaigner Thomas Sigar, tarian  Minahasa, serta  pameran produk kerajinan dari seluruh Indonesia melalui paviliun provinsi . Acara itu disambut Ingrid Kansil dan peserta diskusi dengan menyaksikan seluruh acara dan  melakukan kunjungan ke setiap stand kerajinan.

Acara juga dihadiri Anggota Dewan Pembina PD R Adjeng Ratna Suminar, para legislator perempuan dari FPD DPR-RI antara lain Andi Timo Pangerang, Lucy Kurniasari, Sri Hidayati, Pimpinan dan Pengurus PDRI,  Pimpinan dan Pengurus  Persatuan Istri Anggota FPD DPR-RI, kader-simpatisan PD, dan masyarakat umum. (iwan k/dik)

Presiden SBY menyampaikan sambutan pembukaan Rakornas III Tim Pengendali Inflasi Daerah 2012 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/5) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

Jakarta: Pemerintah terus berupaya menaikkan daya beli masyarakat, termasuk petani dan nelayan. Oleh sebab itulah inflasi harus dapat dikendalikan, tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Tim Pengendali Inflasi Daerah 2012 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5) pagi.

“Inflasi akan selalu ada, baik dalam keadaan normal apalagi dalam keadaan krisis dunia. Maka pemerintah juga harus berperan aktif untuk mengendalikan inflasi, dan tidak boleh semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar,” kata Presiden SBY.

Untuk itu, Presiden menyambut baik prakarsa dari jajaran pemerintah dan Bank Indonesia untuk memerankan dan mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi mengingat pentingnya tugas mereka.

Pemerintah, lanjut Presiden, berusaha untuk mempertemukan antara harga barang dan daya beli masyarakat. “Akan menjadi persoalan manakala harga barang dan jasa yang akan dibeli oleh kita itu tiba-tiba naik dan terus naik, apalagi naiknya secara tidak wajar,” SBY menambahkan. Presiden mengingatkan kembali bahwa segala hasil yang dicapai oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Memang seringkali muncul dilema dalam penentuan harga pangan, misalnya. Di satu sisi, petani ingin harga jual produknya tinggi sehingga memberikan penghasilan yang makin baik. Sementara masyarakat luas ingin harga beras terjangkau dalam kemampuan daya beli mereka. Persoalan-persoalan semacam inilah yang harus dicarikan solusinya oleh Tim Pengendali Inflasi. (presideninfo/dik)

Presiden SBY, didampingi Gubernur BI dan Menko Perekonomian, membuka Rakornas III Tim Pengendali Inflasi Daerah 2012 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/5) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhono membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2012 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (16/5) pagi. Saat ini terdapat 44 pusat TPID yang tersebar di seluruh provinsi, mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan kenaikan harga, khususnya harga pangan di daerah-daerah.

Presiden SBY di awal sambutannya menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya bagi rakyat. Menurut Presiden, bagi rakyat pengertian ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan dan oleh karena itu apapun kebijakan yang diambil pemerintah, pemenuhan kebutuhan rakyatlah yang harus dikedepankan.

“Oleh karena itu tepat kalau kita semua, mulai dari saya sampai dengan saudara-saudara yang mengemban amanah untuk menyelenggarakan pemerintahan di pusat maupun daerah, juga memiliki kepedulian dan memprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyat itu, saya garisbawahi utamanya pangan,” Presiden SBY menegaskan.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, mewakili kelompok kerja nasional TPID, mengatakan bahwa informasi dalam pengendalian inflasi sangat penting. Hal ini sesuai dengan tema rakornas, yaitu ‘Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis’.

“Beberapa langkah strategis yang ditempuh TPID dan berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi, antara lain, melalui penguatan program komunikasi kebijakan di daerah sehingga mampu mengarahkan ekspektasi inflasi,” ujar Darmin.

Dalam kesempatan ini diserahkan penghargaan pengelolaan inflasi daerah oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan, antara lain, Sumatera Utara, Jawa Barat, Suawesi Selatan, Kota Pemantang Siantar, Kota Solo, dan Kota Balikpapan.

Presiden resmi membuka Rakornas TPID 2012 ini dengan memukul gong, didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Gubernur BI Darmin Nasution. (presideninfo/dik)

Presiden SBY berfoto bersama Yingyi Qian, Dekan Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua Beijing dan Perhimpunan Alumni Universitas Tsinghua Indonesia, seusai pertemuan di Kantor Presiden, Selasa (15/5) siang. (foto:abror/presidensby.info)

Jakarta: Kedatangan Yingyi Qian, Dekan Ekonomi Universitas Tsinghua Beijing, adalah untuk menjelaskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai program yang dikembangkan Universitas Tsinghua dengan pihak civitas akademika Indonesia, utamanya dalam pengembangan manajemen, yaitu pelatihan kepemimpinan.

“Ini merupakan pintu masuk untuk peningkatan kerja sama people-to-people contact,” kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah di Kantor Presiden, Selasa (15/5) siang. “Kita telah memiliki strategic partnership yang akan membuka ruang bagi masyarakat kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang,” lanjutnya.

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua Beijing mempunyai empat sampai lima kali program pelatihan masalah-masalah ekonomi setiap tahunnya. Dalam pertemuan singkat tersebut juga dibahas arti penting hubungan masyarakat. “Kita mengetahui bahwa potensi kedua negara sangat besar, jadi perlu didorong interaksi masyarakat yang lebih luas,” kata Faizasyah kepada wartawan. Bidang pariwisata juga bisa menjadi pintu masuk kedua negara untuk mendekatkan masyarakat masing-masing negara.

Pada kesempatan tersebut, Yingyi Qian meminta Presiden SBY untuk menjadi anggota kehormatan Perhimpunan Alumni Universitas Tsinghua Indonesia. “Presiden akan mempertimbangkannya secara positif,” ujar Faizasyah.

Presiden SBY menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Tsinghua pada Maret lalu. Pemberian gelar tersebut bertepatan dengan hari jadi ke-101 Universitas Tsinghua. Universitas ini merupakan salah satu universitas Tiongkok yang paling terkenal dan telah menjadi sebuah institusi penting untuk mengembangkan bakat dan penelitian ilmiah.

Saat ini Universitas Tsinghua memiliki 14 fakultas dan 56 jurusan, antara lain fakultas ilmu pengetahuan, filsafat, ekonomi, humaniora, hukum, dan kedokteran. (presideninfo/dik)

Presiden SBY menerima Yingyi Qian, Dekan Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua, Beijing, dan Perhimpunan Alumni Universitas Tsinghua Indonesia, di Kantor Presiden, Selasa (15/5) siang. (foto:abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Dekan Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua Beijing Yingyi Qian dan Perhimpunan Alumni Universitas Tsinghua Indonesia (Perti) di Kantor Presiden, Selasa (15/5) pukul 13.15 WIB. Bulan Maret lalu, Presiden SBY baru bertemu dengan Yingyi pada saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Tsinghua untuk bidang ekonomi.

Presiden SBY berharap, kedatangan Yingyi Qian dapat meningkatkan kerja sama, bukan hanya dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia saja, tetapi juga meningkatkan people-to-people contact.

Kepada Presiden SBY, Yingyi Qian mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu di tengah-tengah kesibukannya yang padat. Dekan Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua Beijing ini datang bersama dengan koleganya dari Universitas Tsinghua dan beberapa alumni Universitas Tsinghua asal Indonesia, diantaranya Head of School of Economic and Management Xua Liei, Professor of School of Economic and Management Qingzhong Pan, dan Ketua Alumni Universitas Tsinghua asal Indonesia Susanto Sjahir.

Saat menerima tamunya, Presiden SBY didampingi Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Mendikbud Muhammad Nuh, dan Seskab Dipo Alam. (presideninfo/dik)

Presiden SBY dan Presiden Korea Utara Kim Yong-nam melakukan pertemuan empat mata, sebelum pembicaraan bilateral, di Istana Merdeka, Selasa (15/5) pagi. (foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta: Dalam isu Semenanjung Korea dan proses reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan, sikap Indonesia adalah menghormati aspirasi bangsa dan rakyat Korea. Presiden juga berharap masyarakat internasional menghormati pilihan-pilihan rakyat Korea.

“Presiden menggarisbawahi, bahwasanya intinya yang harus dihormati adalah aspirasi dari bangsa dan rakyat Korea itu sendiri, dan agar masyarakat internasional juga menghormati apa yang menjadi pilihan dari rakyat Korea, baik Korea Utara maupun Korea Selatan,” kata Menteri Luar Negeri Marty.

Menlu Marty menyampaikan hal pada bagian lain keterangan persnya, sesuai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Utara Kim Yong-nam, di Kantor Presiden, Selasa (15/5) siang.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Marty, Presiden Kim Yong-nam memberikan informasi kepada Presiden SBY tentang perkembangan dialog Utara dan Selatan, terutama upaya untuk mencapai reunifikasi Korut dan Korsel. Presiden SBY, ujar Marty, memberikan contoh rakyat proses reunifikasi di Vietnam dan Jerman yang pernah memiliki masalah hampir sama dengan Korea.

Presiden Kim Yong-nam juga menyampaikan informasi terkait isu peluncuran satelit Korut beberapa waktu lalu. “Intinya, yang kami catat, Presiden Korea Utara menyampaikan ada semacam informasi yang tidak seimbang dan cenderung menyudutkan pihak Korea Utara,” Marty menjelaskan.

Menanggapi informasi tersebut, Presiden SBY menggarisbawahi perlunya menghindari munculnya kesalahpahaman dan pentingnya dialog antarpihak. “Kami berkeyakinan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan di kawasan akan terus dibahas oleh kedua presiden pada kesempatan ke depan,” ujar Menlu Marty.

Pertamuan bilateral tadi berlangsung hangat dan konstruktif. Presiden Kim Yong-nam, kata Marty, menyampaikan salam hangat dari pemimpin tinggi Korea Utara Kim Jong-un kepada Presiden SBY. Kim Yong-nam juga mengundang Presiden SBY berkunjung ke Korut. (presideninfo/dik)

Presiden SBY menerima kunjungan kenegaraan Presiden Korea Utara Kim Yong-nam, di Istana Merdeka, Selasa (15/5) pagi. (foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara Kim Yong-nam sepakat meningkatkan kerja sama bilateral. Kedua pemimpin juga berkesepahaman untuk meningkatkan komunikasi politik diantara kedua negara.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers seusai mendampingi Presiden SBY menerima Presiden Kim Yong-nam, di Kantor Presiden, Selasa (15/5) siang.

“Suasana pertemuan berlangsung hangat dan melalui pertemuan ini kedua Presiden menegaskan perlunya meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin,” kata Marty Natalegawa. Ada kesepahaman antara kedua pemimpin untuk meningkatkan hubungan politik, kerja sama, dan saling kunjung antarpejabat. “Untuk meningkatkan komunikasi politik antara kedua negara,” Menlu menambahkan.

Baik Indonesia maupun Korut juga bertekad untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, kebudayaan, obat tradisional, dan olahraga. Untuk bidang ekonomi, Presiden SBY meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa menindaklanjuti hal-hal yang bahas dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Mmenurut Marty, kedua pimpinan juga berkomitmen untuk saling mendukung di forum internasional. “Selama ini antara Indonesia dengan Korea Utara memiliki kerja sama yang baik di tingkat global dan multilateral, dan instruksinya adalah agar kerja sama ini ditingkatkan,” Marty menjelaskan.

Presiden SBY dan Presiden Kim, Menlu menambahkan, juga membahas kerja sama serta sikap bersama dalam kerangka Gerakan Nonblok. “Korea Utara menggarisbawahi apresiasinya atas peranan Indonesia selama ini dalam kerangka Gerakan Nonblok, dan terutama kemandirian Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negerinya selama ini,” ujar Marty.

“Presiden menegaskan bahwa politik bebas aktif merupakan suatu pilihan dari ketetapan Indonesia selama ini dan tentu dilaksanakan, antara lain, melalui Gerakan Nonblok,” kata Menlu Marty. (presideninfo/dik)

Presiden SBY menerima kunjungan kenegaraan Presiden Presidium Korea Utara Kim Yong-nam, di Istana Merdeka, Selasa (15/5) pagi. (foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea Kim Yong-nam di Istana Merdeka, Selasa (15/5) pukul 10.00 WIB. Ini merupakan kunjungan Presiden Korea Utara ketiga ke Indonesia.

Upacara penyambutan kenegaraan diawali dengan berkumandangnya lagu kebangsaan kedua negara, diiringi 21 dentuman meriam tanda kehormatan. Selanjutnya Presiden SBY mempersilakan Kim Yong-nam memeriksa barisan kehormatan. Prosesi di halaman depan Istana Merdeka diakhiri dengan kedua pemimpin saling memperkenalkan delegasi masing-masing.

Kim Yong-nam datang dengan didampingi tiga anggota delegasi setingkat menteri. Sedangkan Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus Martowardojo, Mendag Gita Wirjawan, Meperin MS Hidayat, dan Seskab Dipo Alam.

Usai itu, Presiden SBY dan Presiden Kim Yong-nam memimpin delegasi masing-masing dalam pertemuan bilateral. Di awal pertemuan, SBY menyampaikan rasa senangnya atas kunjungan Presiden Korut kembali ke Indonesia.

“Hubungan kita baik, memiliki sejarah yang panjang. Kunjungan Presiden Kim kali ini jadi tonggak sejarah baru untuk peningkatan kerja sama dan kemitraan kedua negara di masa mendatang,” ujar Presiden SBY.

Disamping hubungan antarpemerintah, antarparlemen, dan antardunia usaha, yang lebih penting adalah hubungan antar-rakyat Korut dan Indonesia. “Oleh karena itu, hubungan kita baik dan lebih berkembang lagi,” ujar Presiden SBY.

“Yang pertama-tama, saya ingin mendengar apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan kawasan dunia, kawasan Asia Pasifik ini jadi kawasan yang damai, kemudian juga semakin tumbuh,” Presiden SBY menambahkan.

Pertemuan bilateral berlangsung tertutup. Kedua pemimpin akan menjelaskan hasil pembicaraan bilateral dalam sebuah keterangan pers bersama sesudah ini.

Di dalam struktur kekuasaan Korut, Kim Yong-nam adalah orang kedua setelah Presiden Kim Jong-un. Ia memegang kekuasaan legislatif dan menjadi semacam ‘presiden luar negeri’ Korut. Adapun Presiden Kim Jong-un adalah pemimpin resmi negara itu, penerus tahta Kim Jong-il. (presideninfo/dik)

Presiden SBY saat memimpin rapat kerja bidang ekonomi di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Senin (15/5) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

Gianyar, Bali: Pemerintah memandang penting untuk memacu iklim investasi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur. Beberapa regulasi terkait hal tersebut juga tengah dipersiapkan, misalnya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan hal ini seusai rapat kerja bidang ekonomi di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Senin (14/5) siang. Ada 19 rekomendasi disampaikan Komisi Ekonomi Nasional (KEN) dalam raker tersebut. Sebagian besar di antaranya sedang dan akan dijalankan pemerintah.

Mengenai Perpres pengadaan lahan, ujar Hatta Rajasa, ini merupakan turunan dari UU pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Perpres tersebut diharapkan selesai pada Mei ini.

“Intinya, harus ada percepatan waktu, kesiapan, kepastian, dan keadilan. Jadi fase persiapan proyek, negosiasi atau pembicaraan, eksekusi tanah, serta kalau ada pengaduan ke pengadilan,” kata Hatta.

Terhadap rekomendasi KEN, Hatta menjelaskan pentingnya memacu investasi di tengah iklim yang sedang baik kepada Indonesia saat ini. Sudah banyak proyek infrastuktur yang menggunakan dana dalam negeri, seperti pembangunan pelabuhan oleh Pelindo. Proyek-proyek tersebut didanai bank-bank BUMN dan bukan APBN.

Perihal perlambatan ekspor karena pengaruh dari keadaan ekonomi global, KEN merekomendasikan perlunya diversivikasi pasar. “Ini juga bagian yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini,” Hatta menambahkan.

Pemerintah juga telah melakukan pembahasan mengenai revisi Perpres No.54 mengenai pengadaan barang dan jasa, sebagaimana rekomendasi KEN. “Sudah selesai kita bahas dan dalam waktu dekat Perpres Nomor 54 itu akan kita jalankan. Beberapa hal sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan, misalnya terkait dengan proses pengadaan dan penunjukan langsung. Semua itu akan mempercepat proses, namun tetap akuntabilitas dan transparansinya terjaga,” Hatta menjelaskan.

Beberapa poin lain yang direkomendasikan KEN, antara lain soal respon hal-hal terkait ketenagakerjaan, perubahan undang-undang perpajakan bagi swasta yang membangun infrastuktur, mengurangi ketergantungan kepada energi fosil, pendidikan universal 12 tahun, serta aksesibilats usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendanaan.

KEN juga mendukung usulan Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) terkait penerapan satu zona waktu bagi Indonesia.

Atas semua usalan dan rekomendasi KEN tersebut, Presiden SBY meminta kepada para menteri untuk meresponnya. Respon tersebut harus sudah dijabarkan pada pertengahan Juni depan, sebelum Presiden menghadiri KTT G20.

“Upaya kita bersama untuk terus memacu pertumbuhan, mencapai target-targer sasaran yang sudah ditetapkan agar kita tetap konsisten. Rekomendasi KEN sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah dan tertuang dalam MP3EI,” ujar Hatta. (presideninfo/dik)

Presiden SBY memimpin rapat kerja bidang ekonomi di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Senin (15/5) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

Gianyar, Bali: Misi sekaligus tantangan perekonomian Indonesia sekarang dan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi angka pengangguran.

“Atau bisa disimpulkan, misi sekaligus tantangan Indonesia adalah untuk terus meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar rapat kerja bidang ekonomi di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Senin (15/5) pukul 09.00 WITA.

Raker yang dimajukan sejam lebih awal dari rencana semula ini dengan agenda utama mendengarkan lanjutan paparan Komite Ekonomi Nasional (KEN). Paparan ini merupakan rekomendasi KEN kepada pemerintah.

Presiden berharap rekomendasi KEN ini sudah diolah sedemikian rupa dengan pemikiran matang untuk kepentingan memajukan perekonomian bangsa.

Menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, lanjut Presiden, merupakan tugas kembar pemerintah. “Di satu sisi pertumbuhan yang berkelanjutan harus kita jaga, sustainable growth with equity, Di sisi lain, inti pembangunan di negara berkembang adalah untuk terus meningkatkan taraf hidup rakyatnya,” ujar SBY menjelaskan.

Saat ini, tren perekonomian Indonesia bergerak naik, dalam arti mencapai sasaran yang dituju. Momentum ini, ujar Presiden, harus dijaga.

Memang masih harus ada yang dioptimalkan lagi dan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. “Itu semua kita lakukan dalam situasi dunia yang tidak menentu, yang belum kondusif benar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu di satu sisi kita bersyukur, di sisi lain kita harus menjawab berbagai tantangan sekaligus mencapai hasil yang lebih baik lagi,” Presiden SBY menambahkan.

“Agar misi berhasil, pada tingkat negara diperlukan kebijakan, rencana aksi, dan setelah itu dijalankan semuanya. Tanpa itu tidak mungkin momentum kita jaga dan taraf hidup rakyat kita tingkatkan,” Kepala Negara mengingatkan.

Rakyat, kata SBY, lebih menginginkan hasil, apakah kebijakan yang dibuat membawa dampak positif. Dari sisi pemerintah, semua itu tidak akan bisa tercapai tanpa kebijakan, rencana, tata kelola, dan implementasi yang benar.

Presiden memuji rekomendasi KEN di waktu yang lalu sebagai sesuatu yang bukan di awang-awang. Rekomendasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. “Satu lagi yang bisa saya apresiasi rekomendasi KEN selalu kontekstual, melihat kondisi di Indonesia, kondisi yang berkembang di tingkat kawasan, bahkan dunia,” ujar SBY.

Sebuah kebijakan, Kepala Negara melanjutkan, selalu terdapat pro dan kontra, serta mengundang debat. “Paling tidak kita telah menetapkan satu kebijakan yang kita olah, bertujuan, dan dijalankan dengan baik,” kata Presiden.

Menteri-menteri KIB II yang hadir diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menperin MS Hidayat, Mentan Suswono, Menkop dan UKM Syarief Hasan, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menlut dan Perikanan Cicip Soetardjo, Menteri PDT Helmi Faisal, dan Seskab Dipo Alam.

Ketua KEN Chairul Tandjung hadir bersama anggota KEN James Riyadi, Erwin Aksa, Nina Sapti Partiwidardo, dan Sandiaga Uno. Hadir pula Gubernur Bali Made Mangku Pastika. (presideninfo/dik)