DKPP Harus Periksa Komisioner KPU

Bawaslu saat menggelar Sidang ajudikasi PBB dan KPU. (Merdeka.com/genantan)

Jakarta: Bawaslu telah  memutuskan Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta Pemilu 2019, Minggu (4/3/2018). Menyikapi hal ini , Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat Abdullah Rasyid menegaskan, harus ada sanksi keras buat KPU karena terbukti ceroboh dan tendensius dalam mengambil keputusan.

“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP harus segera bertindak dan memeriksa semua komisioner yang terlibat dalam hal ini,” ujar Abdullah Rasyid dalam pernyataan tertulis yang diterima web demokrat, Senin (5/3).

Apalagi, kata Rasyid, selain persoalan PBB di KPU RI, Bawaslu daerah yaitu Bawaslu Sumut, juga menemukan hal hampir sama. Yakni dalam Keputusan KPU Sumut menetapkan peserta calon Pilkada Sumut.

Dalam musyawarah, pemeriksaan keputusan terhadap status ‘TMS’ Pasangan Cagub –Cawagub Sumut JR Saragih-Ance Selian, KPU Sumut juga terbukti melakukan kekeliruan.  Akibatnya  Bawaslu Sumut memerintahkan KPU melakukan klarifikasi ulang terhadap syarat dan kelengkapan dokumen paslon JR-Ance.

Sikap dan putusan KPU dalam kedua hal di atas patut diduga karena kecerobohan dan tidak cakapnya komisioner KPU.

“Kita berharap agar DKPP segera menyikapi hal ini. Lakukan pemeriksaan intensif. Indikasinya sudah terbukti terhadap kedua hal di atas. Tindakan pemeriksaan DKPP ini diperlukan untuk menjaga netralitas dan independensi KPU ke depan,” Abdullah Rasyid menjelaskan.

Masa depan demokrasi Indonesia, kata Rasyid,  terancam jika Penyelenggara Pemilu diragukan integritasnya dan rawan intervensi.

(rilis/didik)