Presiden Doktor Susilo Bambang Yudhoyono. (ist)

Jakarta: Hari ini harga minyak mentah dunia menyentuh angka 115 dollar Amerika Serikat per barel dengan kecenderungan akan terus naik. Akibat ini semua, maka asumsi yang ada pada APBN 2012 harus disesuaikan. “Komponen pertumbuhan juga berubah,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Rabu (22/2) siang.

Akibat melonjaknya harga minyak ini, banyak negara telah merevisi lebih rendah pertumbuhan mereka. Melihat situasi ini, lanjut Presiden, paling tidak dari kerangka APBN kita dan asumsi pertumbuhan harus ditinjau kembali. “Asumsi harga minyak jelas harus kita sesuaikan, tidak mungkin lagi kita mematok harga 90 dolar AS per barel sedangkan sekarang di luar seharga 115 dolar,” Presiden menambahkan.

Melonjaknya harga minyak juga berdampak pada inflasi pasti meningkat dan target pengurangan kemiskinan akan berubah. “Pemerintah berpendapat dan akan mengajukan kepada DPR APBN Perubahan, meskipun lazimnya APBNP itu dibuat pada pertengahan tahun, katakanlah pada Juli,” SBY menjelaskan.

Namun, karena adanya krisis baru dan kontigensi, maka pemerintah berpendapat akan mempercepat pengajuan APBNP tersebut. “Menetapkan kembali asumsi yang realistik sesuai dengan perkembangan keadaan, termasuk kebijakan subsidi dan kebijakan tentang BBM dan tarif dasar listrik (TDL),” ujar Kepala Negara.

Hadir dalam rapat ini, antara lain, para menteri KIB II, anggota Watimpres, Ketua UKP4 Koentoro Mangkusubroto, Gubernur BI Darmin Nasution, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. (presideninfo/dik)

Presiden Doktor Susilo Bambang Yudhoyono (abror)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Rabu (22/2) siang. Agenda utama rapat adalah mendengarkan presentasi Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengenai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) yang direncanakan akan dimulai tahun ini. Upaya pengurangan kemiskinan adalah salah satu prioritas dari kebijakan dan program pemerintah.

“Kita telah melakukan langkah-langkah serius untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi, utamanya investasi untuk pertumbuhan. Oleh karena itu sebagai pasangannya, agar bukan hanya pertumbuhan yang kita kejar, tetapi juga lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Maka telah kita tetapkan upaya penguran kemiskinan sebagai gerakan yang seiiring dengan percepatan dan peluasan ekonomi,” Presiden menjelaskan di awal rapat.

Rapat yang sedianya digelar pukul 14.00 WIB ini mundur setengah jam karena Presiden SBY bersama Wapres Boediono mengadakan rapat terbatas membahas perkembangan perekonomian global serta dampaknya kepada perekonomian nasional, dan secara khusus kepada APBN. “Lebih tajam lagi kepada besaran subsidi, termasuk subsidi bbm yang mesti ditanggung oleh negara,” kata Kepala Negara.

Dua bulan terkahir ini, perkembangan perekonomian global tetap menghadirkan ketidakpastian dan berdampak langsung maupun tidak kepada bangsa-bangsa di dunia. “Krisis ekonomi di zona Euro belum bisa diatasi sepenuhnya. Tiba-tiba muncul geopolitik baru di Timur Tengah, sengketa atau benturan kepentingan antarnegara-negara tertentu, misalnya melibatkan Amerika Serikat, Eropa, dan Iran dengan berbagai aksi,” kata Presiden SBY.

Indonesia yang sedang membangun, kembali terpukul, misalnya harga minyak mentah yang meroket. “Kita harus merespon perkembangan ini, mengembangkan berbagai opsi dan kebijakan untuk mengatasinya dengan tujuan menyelamatkan perekonomian kita, dan lebih khusus lagi menyelamatkan APBN serta kondisi fiskal,” Kepala Negara menegaskan.

Akhir tahun lalu di Bogor, telah dibahas dan ditetapkan bahwa satu subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar harus dikurangi. Pengurangan lebih diutamakan pada pembatasan volume BBM, dan dalam jangka menengah dan panjang perlu dilakukan konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Kemudian ada komponen kontigensi kalau asumsi harga minyak mentah berubah, naik pada tingkat yang di luar kemampuan opsi pembatasan volume.

Hadir dalam rapat paripurna kabinet pada seluruh menteri KIB II, anggota Watimpres, Ketua UKP4 Koentoro Mangkusubroto, Gubernur BI Darmin Nasution, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. (presideninfo/dik)

Ibu Ani ketika menyampaikan sambutan pembukaan Seminar Nasional Kanker di Istana Negara, Rabu (22/2) pagi. (foto: cahyo/presidensby.info)

Jakarta: Sistem penatalaksanaan penyakit kanker di Indonesia belum optimal. Ahli spesial kanker atau Onkolog, misalnya, jumlahnya masih terbatas dan sebagian besar mereka bermukim di Jakarta. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh Kementerian Kesehatan dan perguruan tinggi untuk mencetak lebih banyak lagi tenaga medis andal, khususnya onkolog di daerah terpencil di Indonesia.

Oleh karena itu, Ibu Negara mendorong daerah turut membiayai lahirnya onkolog baru sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke Jakarta. Namun, harus dengan perjanjian awal. “Jangan sampai sudah dibiayai untuk menjadi onkolog semuanya pindah ke Jakarta,” kata Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono pada pembukaan Seminar Nasional ‘Kanker Masalah Kita Bersama’ di Istana Negara, Rabu (22/2) pagi.

“Itu yang tidak kita harapkan. Jadi sebelumnya harus ada perjanjian bahwa setelah selesai kembali ke daerahnya, mengabdi ke daerahnya,” Ibu Ani menegaskan. Suatu daerah dikatakan berhasil, lanjut Ibu Ani, apabila layanan kesehatan masyarakat daerah sudah meningkat, berkualitas, terjangkau secara fisik dan ekonomi.

Disamping itu, peningkatan kemampuan, kesadaran, serta kepedulian masyarakat terhadap kanker juga penting, agar lebih banyak orang yang terselamatkan. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kanker seperti sekarang, masih banyak kasus di Indonesia sering terjadi keterlambatan penanganan kanker sehingga upaya penyelamatan menjadi lebih sulit. Selain itu, hampir 70 persen kasus kanker diketemukan pada kondisi stadium lanjut. Ini mengakibatkan peluang untuk diselamatkan menjadi kecil.

“Secara teori, hampir semua jenis kanker dapat dicegah dan sepertiga dapat disembuhkan bila diketemukan pada stadium dini serta mendapat pengobatan yang cepat dan tepat,” Ibu Ani menambahkan.

Walapun pengobatan terus ditingkatkan, namun lebih baik bila dilakukan pencegahan. Kurang lebih 90 persen dari penyebab kanker terkait dengan faktor lingkungan dan gaya hidup. “Hidup sehat tak hanya membuat kita lebih fit dan energik tetapi juga dapat menghindarkan diri dari segala macam penyakit, termasuk kanker,” Ibu Ani mengingatkan. (presideninfo/dik)

Ibu Negara Ani Yudhoyono (ist)

Jakarta: Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity karena memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dengan kelebihan ini, Ibu Negara berharap para ilmuwan dapat lebih mengembangkan obat-obatan herbal sebagai alternatif atau pelengkap untuk penanggulangan kanker, seperti halnya yang dilakukan Tiongkok.

“Saya berharap agar herbal di Indonesia dapat dijadikan alternatif atau pelengkap terapi dari penderita kanker, utamanya untuk menjaga kualitas hidupnya,” Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini pada bagian lain sambutannya saat membuka Seminar Nasional ”Kanker Masalah Kita Bersama” di Istana Negara, Rabu (22/2) pagi.

“Mengambil contoh dari Tiongkok, para penderita yang menjalani kemoterapi, radiasi, atau bedah mendapat komplemen herbal sehingga kualitas hidupnya semakin baik. Rambut tidak rontok, nafsu makan juga baik,” Ibu Ani menambahkan.

Kanker bukan hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, melainkan juga momok bagi dunia. Oleh karena itu, Ibu Ani mengimbau agar dilakukan kerja sama yang konstruktif antarbangsa, antarilmuwan, dan antarpakar untuk menemukan cara yang tepat guna mengatasi kanker di masa depan.

“Dapat dibangun kerja sama yang saling menguntungkan antara kita dengan negara-negara lain untuk meneliti kemungkinan dari bumi Indonesia dapat ditemukan obat penyembuh kanker,” Ibu Ani menekankan.

Akhir-akhir ini sering disebut-sebut kunyit putih yang ada di Indonesia dapat menyembuhkan kanker. Ibu Ani menilai perlu suatu riset untuk mengetahui benar tidaknya informasi tersebut. “Saya tentu saja mengimbau kepada para peneliti dan dari pabrik-pabrik obat bisa meneliti benarkah kunyit putih dapat menyembuhkan kanker,” ujar Ibu Ani. “Kita merupakan negara mega biodiversity, siapa tahu suatu saat nanti dari sini lahir obat penyembuh kanker yang cespleng,” tambahnya.

Namun demikian, Ibu Ani juga menegaskan bahwa budaya, pola hidup sehat, juga sangat diperlukan untuk mengatasi kanker. Pemeliharaan lingkungan, baik air, makanan, udara, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang sering disebut B3 menjadi sesuatu yang amat penting.

“Perubahan pola hidup sehat penting untuk dibudayakan dan disosialisasikan pada masyarakat. Dan akhirnya impian kita untuk hidup panjang, sehat dan sejahtera akan lebih mudah terwujud,” Ibu Ani menegaskan. (presideninfo/dik)

Ibu Negara Ani Yudhoyono (ist)

Jakarta: Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono membuka Seminar Nasional ‘Kanker Masalah Kita Bersama’ di Istana Negara, Rabu (22/2) pukul 09.00 WIB. Seminar digelar dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia 2012 yang jatuh pada 4 Februari lalu.

Dalam sambutannya, Ibu Ani mengatakan bahwa Presiden SBY sangat mendukung segala upaya untuk melawan kanker yang dilakukan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dan pihak lain. Berdasarkan data, sekitar 13 persen kematian di dunia disebabkan oleh kanker. Jika tidak dikendalikan diperkirakan angka ini akan terus meningkat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Presiden berharap dukungan semua pihak agar kematian karena kanker dapat terus ditekan,” kata Ibu Ani.

Tema seminar, ‘Kanker Masalah Kita Bersama’, mengisyaratkan pentingnya kerja sama semua elemen untuk melawan kanker melalui revolusi budaya hidup sehat. “Segenap unsur bangsa, termasuk LSM, diharapkan dapat ikut berperan dan bertanggung jawab dalam mengendalikan kanker,” Ibu Negara menjelaskan.

Kanker, lanjut Ibu Ani, tidak hanya masalah kesehatan tapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi, terutama dengan mahalnya biaya perawatan. Pemerintah sudah menerapkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat miskin dan setengah miskin dengan membebaskan biaya pengobatan, termasuk bagi penderita kanker. “Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah pengobatan dan perawatan kanker butuh biaya besar,” kata Ibu Ani.

Menurut Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, prevalensi tumor di Indonesia adalah 4,3 per seribu penduduk. Angka tertinggi ada di Provinsi DIY dengan 9,6 per seribu penduduk, dan terendah di Maluku dengan angka 1,5 per seribu penduduk.

“Tumor lebih tinggi pada perempuan dengan angka 5,7 per seribu penduduk, dan laki-laki 2,9 per seribu penduduk,” Menkes menjelaskan. Sementara dari data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2008 menunjukkan jumlah kanker payudara berada pada urutan terbanyak sebesar 18,64 persen, dan kanker serviks sebesar 10,3 persen yang juga diderita oleh kaum perempuan.

Kanker merupakan beban ekonomi bagi individu dan negara. Pengobatan kanker juga menempati urutan keempat dalam pembiayaan. Oleh karena itu, perilaku hidup sehat, tanpa alkohol, konsumsi sayur buah, hidup bersih dan tidak merokok sangat penting untuk dilakukan.

“Sebagai orang yang hidup bersama kanker, saya imbau janganlah ada perkataan divonis kanker tapi didiagnosa kanker. Bukan penderita kanker tapi hidup bersama kanker,” kata Endang Rahayu Sedyaningsih.

Hadir dalam acara ini, antara lain, Meneg Pemberdayaan Perempuan dan PA Linda Amalia Sari Gumelar, Ketua Dewan Pembina YKI Karina Umar Wirahadikusuma, dan anggota SIKIB diantaranya Ratna Djoko Suyanto, Okke Hatta Rajasa, dan Inggrid Syariefuddin Hassan. (presideninfo/dik)

Soegeng Sarjadi (ist)

Jakarta: Mengenakan batik warna hijau, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayani wawancara Soegeng Sarjadi, Selasa (21/2) pagi. Dialog yang rencananya ditayangkan TVRI pukul 20.00 WIB, atau malam nanti, dilakukan di sebuah meja bundar di Ruang Tamu Istana Negara. Perbincangan berlangsung santai, layaknya dua sahabat lama, dan berlangsung sekitar satu jam.

Dua cangkir kopi dan beberapa buku tergeletak di atas meja, menambah kesan keakraban di antara pewawancara dan yang diwawancarai. Di sebelah kanan Presiden, agak di seberang dan mungkin tidak terlihat dalam frame layar kaca, duduk peneliti Christianto Wibisono. Ada pula Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Pewawancara, Soegeng Sarjadi, adalah pengusaha dan pendiri lembaga riset Soegeng Sarjadi Syndicate serta Soegeng Sarjadi School of Government. Ia dikenal sebagai mantan aktivis Angkatan 66 dan tokoh prodemokrasi.

Presiden tampak rileks menjawab, meskipun Soegeng Sarjadi melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Wawancara dimulai dengan pertanyaan tentang perasaan dan kesiapan hati Presiden SBY saat menerima kepercayaan memegang tampuk kepemimpinan RI. Lalu disusul tentang kondisi Ibu Ani yang pernah terkena tifus, hingga soal impeachment, demokrasi, pembangunan ekonomi, hingga suksesi dan pemilu 2014.

Mengenai berbagai kritik yang muncul, Presiden menjawab bahwa tidak setiap kritik harus ia sendiri yang menjawab. Ada jajaran pemerintah lainnya, seperti menteri, gubernur, bupati, dan walikota –tergantung fokus kritik tersebut. Kalau tiap kali harus merespon kritik, tidak ada lagi waktu untuk bekerja. Ada banyak hal lain yang tak kalah penting, misalnya fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. (presideninfo/dik)

Poster film Born To Be Wild (google)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono menghadiri pemutaran perdana film Born to be Wild di Teater Imax Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (20/2). Film ini merupakan dua kisah terpisah penyelamatan gajah dan orangutan dan mengembalikan mereka ke alam liar.

Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal, pemrakarsa acara ini, mengatakan di awal acara bahwa film Born to be Wild telah diputar di 48 negara dan menarik penonton yang besar. “Ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang berdiri mengantre. Mereka umumnya anak-anak sekolah dengan gurunya, atau anak-anak dengan didampingi orang tuanya,” ujar Dino.

Born to be Wild mengisahkan usaha dua perempuan, Daphne Sheldrick dan Birute Galdikas, untuk menyelamatkan gajah dan orangutan yang kehilangan induknya. Berdua mereka kemudian membebaskan gajah dan orangutan tersebut kembali ke alam liar, di dua tempat yang berbeda.

Menurut Dino, melalui film ini, dalam waktu singkat akan terbentuk puluhan juta konstituen orangutan Indonesia di dunia internasional. Hal ini sangat baik bagi usaha konservasi orangutan Indonesia.

Dr Birute Galdikas, salah satu bintang film ini dan peneliti orangutan ternama dunia, mengatakan bahwa orangutan hanya hidup di pulau Kalimantan dan Sumatera. Saat ini Kementerian Kehutanan bersama swasta telah membantu Birute untuk merawat dan melepaskan orangutan yang kehilangan induknya ke alam liar.

Presiden SBY dan Ibu Ani sendiri menyampaikan apresiasi terhadap film ini dengan memberikan tepuk tangan di akhir pemutaran film, yang diikuti seluruh hadirin. “Bagus sekali. Menyentuh. Mudah-mudah yang nonton tergerak dan kita bisa menjaga kelestariannya,” kata Presiden. (presideninfo/dik)

Presiden SBY menerima kunjungan Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan 18 anggota Komisi Independen Permanen HAM OKI di Kantor Presiden, Senin (20/2) siang. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Pemerintah Indonesia meminta Organsiasi Kerja Sama Islam (OKI) lebih meningkatkan peranannya dalam menangani berbagai masalah dunia. Presiden SBY, misalnya, meminta OKI berkontribusi dalam penyelesaian masalah Suriah.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan hal ini ketika ditemui seusai mendampingi Presiden SBY menerima Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan Komisi HAM OKI di Kantor Presiden Senin (20/2) siang. “Intinya bagaimana negara-negara OKI lebih meningkatkan peranan dalam masalah-masalah ini,” kata Menlu Marty.

Pemerintah, melalui Menlu Marty, beberapa waktu lalu mengirimkan surat kepada Menlu Kazakhstan Yerzhan Kazykhanov sebagai Ketua OKI pada tingkat Menlu sekarang, agar OKI mengadakan persidangan khusus mengenai masalah Suriah. Indonesia melihat kondisi Suriah tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, malah sebaliknya.

“Tentu OKI memiliki potensi sebenarnya untuk lebih menyuarakan pandangannya dan menjadi bagian dari solusi. Bagaimana OKI bisa lebih memainkan peranannya dalam menghadapi masalah-masalah di kawasan saat ini,” Marty menjelaskan.

Terkait dipilihnya Jakarta sebagai tempat pertemuan pertama Komisi Independen Permanen HAM OKI di Jakarta, 20-24 Februari, Menlu menilai hal ini merupakan cerminan pentingnya Indonesia dalam ruang OKI. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di antara anggota OKI.

Indonesia juga pernah memprakarsai terbentuknya komisi serupa di ASEAN, yakni Komisi HAM ASEAN. Hal ini dimaksudkan agar HAM dan demokratisasi menjadi bagian utama dari kerjasama OKI.

“Kalau kita lihat sekarang perkembangan di Timur Tengah dan Afrika Utara –Tunisia, Mesir, Libya dan Suriah, ini semua merupakan wujud adanya defisit demokrasi, kurangnya pembangunan dari negara-negara itu,” Marty menjelaskan. “Jadi suka atau tidak suka, lambat laun kita harus mengembangkan institusi dan kapasitas demokrasi,” Menlu menambahkan. (presideninfo/dik)

Presiden SBY menerima kunjungan Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan 18 anggota Komisi Independen Permanen HAM OKI di Kantor Presiden, Senin (20/2) siang. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (20/2) pukul 15.00 WIB, menerima Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu dan 18 anggota Komisi Independen Permanen HAM OKI di Kantor Presiden. Komisi ini mengadakan pertemuan di Hotel Aryaduta Jakarta pada 20-24 Februari 2011.

Dalam ucapan selamat datangnya, Presiden menyampaikan selamat atas terbentuknya Komisi Independen Permanen HAM, yang merupakan komisi baru di tubuh OKI. Presiden juga mengucapkan terima kasih karena telah memlilih Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan untuk pertama kalinya dari komisi tersebut.

“Saya ucapkan selamat atas terbentuknya Komisi HAM ini dan melalui institusi ini saya berharap organisasi kita dapat melakukan lebih demi keuntungan semua negara anggota OKI dan tentunya untuk dunia kita,” kata SBY. “Saya mengucapkan terima kasih karena telah memilih Indonesia sebagai tempat pertama untuk pertemuan komisi ini,” tambahnya.

Di dunia yang menghadapi berbagai tantangan seperti sekarang ini, Presiden meyakini OKI juga menjadi bagian dan secara aktif menawarkan solusi atas berbagai masalah dunia. “Saya beberapa kali selalu mendukung ide-ide bagus dari Yang Mulia Ihsanoglu untuk memperluas organisasi kita ini,” ujar Presiden. SBY juga menegaskan akan terus mendukung OKI dan Komisi HAM OKI.

Adapun anggota Komisi HAM OKI lainnya yang turut diterima Presiden, antara lain, Dirjen Sosial Budaya Hemayetuddin, dan beberapa anggota Komisi HAM OKI, yaitu Siti Ruhaini Dzuhayatin, Raihanah Binti Abdullah, Asila Wardak Jamal, Zuhtu Arslan, Mohammed Raissouni, dan Oumar Abou Abba.

Sementara Presiden didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menhuk dan HAM Amir Syamsudin, dan Seskab Dipo Alam. (presideninfo/dik)

Presiden SBY melakukan pertemuan silaturahmi dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (20/12) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Banyak kemajuan dicapai bangsa Indonesia dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian masih perlu membangun demokrasi yang sehat dengan etika dan sesuai aturan hukum. Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan hal tersebut usai pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/2).

“Banyak kemajuan yg telah dicapai bangsa dalam kehidupan demokrasi, namun demikian, perlu membangun demokrasi yang lebih sehat dengan etika dan rule of law,” kata Marzuki di awal keterangan persnya.

Silaturahmi antarpimpinan lembaga tinggi negara ini mengambil tema ‘Membangun Demokrasi yang Baik Menuju Pemilu 2014′. Hadir dalam keterangan pers ini Presiden SBY, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MKI Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman.

Menurut Marzuki, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam demokrasi Indonesia yang harus diperhatikan. “Salah satunya, masih adanya praktik kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional, terutama pada pelaksanaan pemilu dan pemilukada, permasalahan-permasalahan institusionalisasi politik yang berpotensi pada munculnya politican distrust,” Marzuki menjelaskan.

DPR sendiri tengah membahas rancangan undang-undang perubahan atas UU No.10 tahun 2008, yang memjelaskan, antara lain, soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan konversi suara menjadi kursi. “Tampaknya hal ini harus menjadi perhatian segenap petinggi partai politik agar dapat mendorong tercapainya kesepakatan atas hal penting tersebut,” Marzuki menambahkan.

Di akhir keterangan persnya, Marzuki Alie menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pemilu 2014. “Sinergitas antar lembaga negara dalam menyukseskan pemilu 2014 pada gilirannya akan memperkuat peran dan fungsi masing-masing,” ujar Marzuki. (presideninfo/dik)