INDEPENDENT OBSERVER BUKAN KORAN FITNAH

Penampakan halaman depan media berbahasa asing mingguan Independent Observer sempat ramai diperbincangkan di jagat twitter. (ist/Repro Jawa Pos)

Oleh: Jansen Sitindaon*)

Aneh menurut saya Independent Observer (IO) ini dipermasalahkan dan dikatakan koran fitnah, apalagi disama-samakan dengan Obor Rakyat. Inilah akibatnya kalau kurang baca dan tidak memahami lika liku penerbitan media cetak.

Independent Observer ini Koran Umum yang terbit berkala, yang bahkan telah terbit sejak Desember 2017 lalu jauh sebelum tahapan Pilpres ini berlangsung.

Jadi tidak benar tuduhan atau dugaan yang menyatakan hanya diterbitkan khusus untuk menghadapi Pilpres ini saja. Independent Observer ini juga telah terdaftar secara resmi dan mendapatkan ISSN (International Standard of Serial Number) untuk barang cetakan Surat Kabar dari LIPI.

Mengenai hal ini silahkan ditanyakan ke LIPI. Karena di Indonesia ini agar sebuah majalah atau surat kabar bisa mendapatkan ISSN, diajukannya ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI). PDII LIPI inilah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola ISSN National CentreĀ untuk Indonesia.

Konsekuensinya, setelah mendapatkan ISSN, semua Koran termasuk Independent Observer wajib mengirimkan 2 eksemplar korannya setiap kali terbit ke PDII-LIPI. Karena PDII LIPI juga melakukan pemantauan atas seluruh publikasi terbitan berkala yang diterbitkan di Indonesia.

Jadi Independent Observer ini isinya ilmiah bukan fitnah. Tidak ada urusannya apakah yang punya orang yang dekat dengan Prabowo atau tidak. Karena ini karya jurnalistik, maka yang dinilai itu isinya.

Kalau isinya menurut pendukung dan tim sukses Pak Jokowi tidak tepat sesuai prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, silahkan dipersoalkan ke Dewan Pers sebagai saluran yang disediakan oleh UU untuk itu.

Saya juga beberapa kali menggugat media ke Dewan Pers, terakhir kemarin Media Indonesia dan mereka dinyatakan kalah dan dihukum karena isi beritanya tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik.

Jadi penilaian terhadap media itu bukan memakai perspektif dia orang dekat siapa. Tapi lihat isinya.

Kalau bicara orang dekat, orang dekat Pak Jokowi malah lebih banyak lagi itu para pemilik media. Bahkan mereka sekaligus Ketua Umum Partai pengusung pak Jokowi di Pilpres ini.

Itu yang harusnya diawasi penyelanggara Pemilu lebih ketat karena mereka memakai saluran frekuensi milik publik, dan media yang mereka punya ini bahkan ratusan kali lebih besar dan lebih berpengaruh dari Independent Observer ini.

*)Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat