Keep Buying Strategy, Cara SBY dan Demokrat Jaga Daya Beli Masyarakat

Andi Arief (rmol/gogle)

Oleh: Andi Arief*)

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi masalah besar soal menurun drastisnya daya beli masyarakat. Hal ini dinyatakan secara gamblang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jokowi sendiri sebagai Presiden menghindar bicara ini karena sejak berkuasa dia punya keyakinan atau teori sendiri bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan ditopang pencabutan subsidi dan meningkatkan utang luar negeri akan dengan sendirinya membawa pengaruh pada kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan bahkan tidak akan bermasalah dengan daya beli.

Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki pandangan lain dengan pemerintahan Jokowi soal ini. SBY beranggapan mesti ada strategi khusus untuk memastikan dalam keadaan ekonomi bermasalah sekalipun, rakyat harus diurus secara terencana agar kemiskinan tidak bertambah dan yang terpenting daya beli terjaga. Partai Demokrat dan SBY sudah membuktikan mampu melewati krisis ekonomi 2008 dengan keep buying strategy. Strategi ini, salah satu diantaranya, berupa skema pemberian uang tunai (cash transfer) kepada masyarakat yang memerlukan. Tujuannya, agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus mempertahankan operasional industri dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski perekonomian sedang lesu, pemerintah bisa memastikan rakyat mampu membeli barang dan jasa. Dengan demikian, tidak terjadi kebangkrutan di sektor riil. Jika kebangkrutan dan PHK dapat dihindari, penerimaan pajak pun terjaga. Kondisi fiskal yang tidak stabil bisa saja dalam keadaan bermasalah, namun pastikan ada upaya serius dan konkret dari Pemerintah agar  masyarakat masih memiliki daya beli–dengan keep buying strategy.

?Partai Demokrat menolak pandangan neoliberalisme  yang tidak akan suka cara ini. Mereka  lebih memilih menyerahkan kepada mekanisme pasar, seperti saat ini.  Partai Demokrat setidaknya sudah tiga kali mengingatkan Presiden Jokowi agar ambisi membangun infrastruktur jangan melupakan menyesuaikan dengan kondisi APBN, agar kemiskinan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Tanggung jawab Partai Demokrat sebagai partai di luar kekuasaan adalah mengingatkan langkah belanja pemerintah yang tidak berimbang dan tidak serius mengurus rakyat miskin, dinyatakan secara konsisten dalam 3 kesempatan berbeda.

Pertama, pada poin ke 4, 5, 6, 7 dari 10 rekomendasi Kongres Partai Demokrat pada Mei 2015 bisa dibaca http://m.cnnindonesia.com/politik/20150513221902-32-53198/10-rekomendasi-partai-demokrat-untuk-presiden-jokowi/.

Kedua, saat menyerap aspirasi rakyat selama 13 hari pada Tour de Java, Maret 2016,  pada poin ke 1 dan 3 dari 10 rekomendasi Partai Demokrat saat itu bisa dibaca di link https://m.detik.com/news/berita/3169112/akhir-sby-tour-de-java-ini-rekomendasi-partai-demokrat-untuk-pemerintah.

Ketiga, disampaikan pada acara Refleksi Ramadan tentang situasi kehidupan nasional saat ini pada poin 1 dari 7 poin yang dikemukakakn pada Juni 2016, bisa dibaca di http://www.demokrat.or.id/2016/06/video-dan-naskah-lengkap-refleksi-ramadan-partai-demokrat/.

SBY dan Partai Demokrat sukses melewati masa berat krisis dan mampu menaikkan daya beli masyarakat serta mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi stabil sekaligus tetap mampu membangun sejumlah infrastruktur yang besar dan cukup banyak dalam program MP3EI, yang kini dilanjutkan Jokowi dengan menghilangkan nama itu.

Sekali lagi Partai Demokrat memiliki solusi non neoliberalism untuk menaikkan daya beli dengan keep buying strategy.

*)Staf Khusus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu II (Periode ke-2 Pemerintahan SBY)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.