Cerita tentang Aspirasi Perempuan di Sulawesi Selatan

Sekjen Partai Demokrat Dr Hinca Pandjaitan menyerahkan Pataka Partai Demokrat pada Ni’matullah dalam pelantikannya sebagai Ketua DPD-PD Sulsel di Rumah Susun Kampung Lette, Mariso, Makassar, Minggu 2 April 2017. Ada 39% perempuan masuk Kepengurusan DPD-PD Sulsel. (twitter/hincapandjaitan)

Oleh. Firliana Purwanti*)

Di sela peresmian Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Partai Demokrat Kota Makassar, Sabtu (1/4/2017) seorang perempuan, kader DPC, menyampaikan kabar membahagiakan. Menurutnya, ada  39% perempuan masuk Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dilantik di Kampung Lette, Mariso, Makassar, Minggu 2 April  2017.

Ini sebuah prestasi bagi DPD Partai Demokrat Sulsel karena telah melampui ambang batas 30% kuota perempuan dalam kepengurusan.

Bisa jadi prestasi ini dipengaruhi budaya Bugis-Makassar yang tidak membatasi perempuan untuk berekspresi menjadi pemimpin.

Namun, apakah pemenuhan kuota 30% perempuan saja cukup?

Bukankah isu kesetaraan gender yang lebih penting adalah bagaimana Partai Demokrat di Sulsel memperjuangkan aspirasi perempuan?

Sore itu saya mendapat kesempatan mengobrol santai dengan Ir. Hj. Andi Murniyati. Beliau adalah kader Partai Demokrat yang berhasil mendapat suara tertinggi di Kabupaten Bulukumba pada Pemilu Legislatif 2014.

Kini Ibu Murniyati menjabat sebagai Wakil Ketua II (Pimpinan) DPRD Bulukumba. Untuk pertama kalinya ada perempuan  menjadi Pimpinan DPRD Bulukumba, sejak lembaga itu berdiri.

Saat mengobrol santai dengan Bu Murniyati, di Kios La Galigo di Jl. Arif Rate, Makassar, saya mendapat cerita bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk perjuangkan kesejahteraan rakyat terutama perempuan dan anak.

“Wah, di Bulukumba, belum ada layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Begitu juga layanan kesehatan untuk  menurunkan angka kematian ibu,” ujar Ibu Murniyati.

Di tingkat provinsi, biaya operasional untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Sulsel hanya Rp150 juta (Tribun Makassar, Nov 2016).

Dampaknya pada Sulsel, termasuk Kabupaten Bulukumba, pemerintah daerah tidak mampu membangun layanan terpadu untuk korban kekerasan.

Komnas Perempuan mencatat, lebih dari 250 ribu kasus kekerasan sepanjang 2016 di Indonesia. Yang mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulsel adalah kekerasan berbasis konflik sumber daya alam.

Murniyati, perempuan Makassar yang juga Wakil Bendahara DPC Partai Demokrat  Bulukumba mengatakan, “Itu sebabnya tahun ini akan kita bikin peraturan daerah tentang anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.”

Ambisi Ibu Murniyati untuk membuat Perda Perempuan dan Anak adalah ekspresi atas kepedulian kader Partai Demokrat pada aspirasi perempuan di Sulsel dan memberi solusi.

Kerja perempuan kader Partai Demokrat seperti Ibu Murniyati membuat saya terus jatuh cinta pada kepedulian Partai Demokrat pada ASpirasi MAsyaRAkat (ASMARA) Perempuan.

Selamat bekerja untuk seluruh jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Sulsel yang baru dilantik hari ini.

Lette, Mariso, Makassar, 2 April 2017

*)Sekretaris Departemen Perencanaan Pembangunan DPP Partai Demokrat

(dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.