Lawyer Jangan Mempolitisasi Kasus E-KTP

Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP-PD Jansen Sitindaon (dokpri)

Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan Firman Wijaya, selaku pengacara Setya Novanto, hendaknya bekerja benar menjalankan profesi sebagai lawyer. Jangan malah mempolitisasi kasus E-KTP.

Berikut pernyataan tertulis selengkapnya dari Jansen Sitindaon, yang diterima web demokrat.or.id, Jumat (26/1):

Jauhkan Politisasi Kepentingan dari Kasus E-KTP. Lawyer Tetaplah Jadi Lawyer, Jangan Malah Jadi Politisi

Saran saya, Firman Wijaya selaku pengacara Setya Novanto, kerja benar sajalah menjalankan profesinya sebagai lawyer. Jangan dari panggung persidangan malah mempolitisasi kasus E-KTP ini. Sehingga lebih kental dia menjalankan tugas sebagai seorang politisi dibanding jadi lawyer.

Kalau tidak, sekalian saja gantung jubah hitam advokat Anda, “banting stir” jadi politisi. Apalagi ini sudah masuk tahun politik, jangan-jangan Anda punya peruntungan jadi politisi.

Jangan karena posisi kliennya, Setya Novanto, terdesak akibat dikerumuni bukti yang sangat kuat dari KPK, terlibat dalam pengaturan EKTP ini dan menerima sesuatu keuntungan dari proyek ini, Firman malah jadi buat “metode pembelaan seperti orang mau tenggelam”, tarik sana tarik sini. Nyambar apa pun. Termasuk berusaha menarik keterlibatan Pak SBY dalam kasus E-KTP ini, padahal tak ada hubungannya sama sekali.

Yang sedang diadili sekarang ini kan peran kliennya Setya Novanto dalam mengatur proses anggaran proyek KTP elektronik di DPR. Saran saya ke Firman, sebagai lawyer fokus membela itu sajalah. Buktikan kalau klienmu tidak terlibat dan tidak mendapat keuntungan apa pun dari proyek EKTP ini. Bukan malah mengembangkan “bunga-bunga” ke sana ke mari.

Dan tolong juga mari kita bisa membedakan antara “program” cq. kebijakan dengan “proyek”. Proyek itu, seperti proyek EKTP ini dilaksanakan kementerian terkait. Ada unsur pelaksananya. Jadi jauh sekali, jika ada indikasi korupsinya, dikait-kaitkan dengan Presiden.

Sedangkan E-KTP ini adalah Program dan kebijakan sesuai amanah dari UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dengan EKTP ini diharapkan ke depannya masyarakat Indonesia memiliki identitas tunggal untuk segala keperluan administrasi.

Jika ada fakta berupa penyimpangan dan korupsi di proyek ini, sepenuhnya menjadi ranah hukum dan silakan diusut tuntas. Demokrat tidak pernah “cawe-cawe” untuk urusan korupsi. Silakan saja KPK dan penegak hukum lain tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih dan transparan mengusut semua yang terlibat.

Jangan dengan modal informasi sepotong, seperti misalnya ada pertemuan di Cikeas, yang keluar dari mulut Mirwan Amir, yang juga belum tentu kebenarannya, malah langsung dikaitkan Presiden SBY terlibat dalam kasus ini. Mari hentikan ruang Pengadilan Tipikor Jakarta yang sedang mengadili perkara ini dijadikan panggung politik, mempolitisasi perkara ini. Apalagi berusaha mengkait-kaitkannya dengan Presiden SBY.

Jansen Sitindaon

(Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP-PD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.