Logika Sesat Paksakan Presidential Threshold 20 Persen! Ini Pemilu Serentak!

Wakil Sekjend Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin (terbit/google)

Oleh: Didi Irawadi Syamsuddin*)

Bagaimana mungkin bisa menentukan presidential threshold (PT) 20 persen, sementara belum ada hasil pemilu legislatif. Sungguh sulit dimengerti kalau ada partai-partai yang memaksakan presidential threshold tersebut dalam Pilpres 2019. Celakanya  Presiden Jokowi pun justru juga bersikeras mendukung presidential threshold 20 persen tersebut.

Maka jangan salahkan banyak pihak kemudian curiga, sehingga polemik pun berkembang. Jangan-jangan ini untuk menjegal para calon presiden partai-partai kecil, mengebiri capres partai-partai pesaing atau jangan-jangan incumbent presiden takut bertarung manakala muncul calon-calon penantang baru dari berbagai partai kelak. Padahal para pendukungnya selalu mengklaim Presiden Jokowi sukses dalam membangun negeri, tentu ironis jika lalu terkesan takut dengan hadirnya para capres baru yang kelak jadi pesaingnya.

Mari mencermati putusan Mahkamah Konstitusi, konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019, Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak, secara otomatis ambang batas pencalonan presiden hilang atau 0%. Oleh karenanya kalau tetap dipaksakan presidential threshold maka melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Bukankah kita warga negara yang taat hukum? Bagaimana kalau kemudian pemerintah tidak taat pada putusan MK?

Lebih dari itu dukungan sebesar 20 persen dari partai yang memiliki kursi di DPR berdasarkan suara pemilu legislatif 2014 juga sangat tidak relevan lagi. Selain itu tidak ada rasionalitasnya untuk digunakan kedua kali hasil Pileg 2014 dalam Pilpres berikutnya di tahun 2019. Sudah pasti dalam setiap lima tahun, peta kekuatan politik sudah berubah.

Hanya ada tiga partai yang menolak tak adanya ambang batas (PT 0 persen) pencapresan yaitu Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Nasdem. Ketiga partai ini menghendaki presidential threshold sama seperti pemilu sebelumnya, yakni 20-25 persen.

Presiden Jokowi harus  berada di tengah tengah, tidak boleh berpihak hanya kepada partai-partai yang mendukungnya saja. Presiden harus jadi pengayom bagi semua kepentingan. Oleh karenanya proses demokrasi tidak boleh mundur selangkah pun.

Sekali lagi, ingat, 2019 jelas-jelas pemilu serentak. Bukan saja logika yang bisa rusak, hukum pun telah dilanggar dengan tetap paksakan presidential threshold 20 persen! Maka adanya presidential threshold jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan keputusan MK (soal pilkada serentak)!

*)Wakil Sekjend Partai Demokrat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.