Meluruskan Nalar Demokrasi

M Zakiy Mubarok (dokpri)

Oleh : M Zakiy Mubarok*)

Dengan segala problemnya, Sidang Paripurna DPR, 21 Juli 2017, akhirnya mensahkan RUU Pemilu. Fraksi Demokrat, Gerindra, PKS, serta PAN walk out  dan menyatakan tidak bertanggungjawab. Alasannya, UU Pemilu yang disahkan inskonstitusional.

Jauh-jauh hari sebelum Sidang Paripurna DPR digelar, beberapa elemen masyarakat sudah mengingatkan, akan membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) diadakan pada Pemilu Serentak 2019.

Saat bertemu beberapa waktu lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto, juga mengkritisi soal presidential threshold (PT) itu. Kedua tokoh nasional ini menyatakan sikap, yang prinsipnya menilai, penerapan PT pada Pemilu 2019 sangat tidak tepat.

Dari beberapa poin penting yang termaktub pada UU Pemilu yang baru disahkan itu, poin tentang PT memang menjadi isu yang paling krusial. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, UU Pemilu tersebut mensyaratkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional, bagi partai politik, untuk dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Rujukannya, Pemilu 2014.

Bahwa pada pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya PT sudah diterapkan, iya. Semua sadar akan hal itu. Tapi semua orang juga tahu, kalau pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden saat itu dilakukan terpisah.  Dengan demikian, wajar jika hasil pemilu legislatif dijadikan dasar untuk menentukan PT.

Nah, tahun 2019 yang akan datang, pileg dan pilpres dilakukan bersamaan! Pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin menentukan PT? Jawabannya jelas sangat tidak mungkin. Mengapa? Ya, karena hari itu pileg dilaksanakan, hari itu pula pilpres dikerjakan.

Pemerintah dan partai koalisi pemerintah (PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, Nasdem) sejak awal  bersikeras Pilpres 2019 tetap menggunakan PT. Caranya, PT merujuk pada hasil Pemilu 2014. Katanya, dengan cara itu sistem presidential bisa lebih kokoh. Ada lagi alasan yang lebih dahsyat, meski terkesan dibuat-buat, kalau PT-nya nol persen kapan negara ini bisa maju. Tapi akal sehat mana yang bisa menerima jika analoginya begini, kompetisi tahun ini belum dimulai, tapi yang masuk ke semi final sudah ditentukan. Dasar menentukan siapa yang masuk semi final itu kompetisi tahun lalu?! Nalar demokrasi macam mana ini?! Kecuali jika demokrasi dengan main sabun colek!

Karena itu, mendorong agar UU Pemilu tersebut di-judicial review (JR) ke MK, sesungguhnya adalah langkah wajib konstitusional seluruh elemen bangsa demi menjaga kepentingan demokrasi di Indonesia. Bukan untuk segolongan orang, sekelompok kepentingan, apalagi untuk orang per orang.

Terhadap pernyataan SBY yang mengatakan agar kekuasaan tidak abuse of power dan kritik Prabowo bahwa PT adalah akal akalan, dengan sangat segera Jokowi menjawab bahwa PT adalah produk dari demokrasi di parlemen. Bahkan presiden menantang silakan diajukan ke MK. Jawaban yang terkesan lepas tangan terhadap persoalan berbangsa dan bernegara.

Jokowi sepertinya lupa, bahwa jauh-jauh hari sebelum Rapat Paripurna DPR yang mengesahkan UU Pemilu, ia sudah membuat statement yang menghubungkan antara “negara maju” dengan PT. Bahkan tak tanggung-tanggung berapa angka PT-nya pun ia tegas sebutkan, 20-25 persen itu?! Jadi sebenarnya produk demokrasi parlemen atau abuse of power seperti yang ditegaskan SBY?!

Sebab itu, ada baiknya jika Presiden RI menyikapi segala kritikan dan masukan dari berbagai elemen bangsa, terlebih dari tokoh nasional sekaliber SBY dan Prabowo, bersikap arif dan bijaksana. Dan mengakui bahwa negara sekarang ini salah kelola. Tidak semua masukan dan kritikan harus dicurigai sebagai langkah atau upaya untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Sebagai presiden dua periode, SBY pasti lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pandangan saya, justeru PT inilah keadaan memaksa dibandingkan harus mengeluarkan Perppu tentang Ormas. Tapi bagaimana lagi, kalau subsidi rakyat saja ditarik, dana haji pun di otak atik?

Wallahu’alam Bishawab

*)Ketua Divisi Pengembangan Mitra Daerah/Hubungan Antar Lembaga DPD Partai Demokrat NTB

One comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.