Merespons Urgensinya Dapil Luar Negeri di Pemilu 2019

Lukmanul Hakim (dokpri)

Oleh: Lukmanul Hakim*)

Prolog

Indonesia Diaspora Network (IDN) adalah sebuah jejaring yang menghubungkan komunitas diaspora Indonesia di seluruh dunia dengan sekitar 8 juta WNI yang tersebar di tujuh benua.

Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tahun 2013, dibentuklah Lembaga Non pemerintah yang diprakasai oleh Indonesia Diaspora Network Global ( IDN Global).

Pembentukan organisasi yang berskala global ini merupakan aspirasi bersama yang muncul di kongres Jakarta agar lebih dapat mengkoordinasikan komitmen bersama diaspora Indonesia di luar negeri untuk turut bersumbangsih kepada tanah air.

IDN Global mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengubah postur diaspora Indonesia. Dalam aspek sosial-politik IDN Global mampu membuat wacana positif di luar negeri tentang demokrasi di Indonesia, memberikan sumbangsih sosial kemanusiaan yang besar dan melestarikan budaya Indonesia secara global.

Dalam aspek ekonomi, IDN Global berkontribusi terhadap Indonesia dalam tiga faktor: Remitansi, Investasi dan Internasionalisasi.

Untuk itu, IDN Global yang berdiri di setiap negara menjadi pembuktian terhadap tesis Manual Castell tentang Masyarakat Terkoneksi oleh Jaringan (Society Network), dan teori Benedict Anderson tentang Nasionalisme jJarak Jauh  ( Long – Distance Nasionalism)

Indonesia Diaspora Network terdiri dari beberapa segmen sesuai dengan profesi kerja; Kaum Profesional, Pelajar, Wirausaha dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) . Segmen terakhir memiliki jumlah yang sangat besar yaitu sekitar 5 juta TKI bekerja di Luar Negeri.

Indonesia Diaspora sebagai Kekuatan Ekonomi

  1. Remitansi

Migrasi WNI ke Luar Negeri ke berbagai belahan benua, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penghasilan devisa negara. Tanpa harus mengeluarkan banyak anggaran/APBN, negara diuntungkan dengan kiriman uang yang mengalir ke pelosok kampung dan kota untuk menghidupkan roda perekonomian di daerah masing masing.

Menurut data dari Bank Indonesia dan BNP2TKI Sampai Oktober 2016, remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebesar US$ 7.4 miliar atau setara dengan Rp 97, 5 triliun. Sementara remitansi TKI sepanjang tahun 2015 mencapai US$ 8,6 juta atau setara dengan Rp 119 triliun.

Remitansi terbesar berasal dari TKI yang bekerja di kawasan Asia seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong, disusul dari negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Uni Emirates Arab; kemudian Amerika, Eropa, serta Australia.

Remitansi TKI telah secara nyata menolong ketahanan perekonomian makro Indonesia, terutama perekonomian mikro di daerah-daerah sumber TKI.

Dengan asumsi setiap satu orang TKI menghidupi lima orang anggota keluarga di Tanah Air, maka sepanjang tahun 2016 ini terdapat sekitar 1.160.000 jiwa yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dari TKI yang sering disebut Pahlawan Devisa.

Kalau kita bandingkan jumlah sumbangan TKI  dengan pendapatan daerah di seluruh provinsi di tahun 2016 sebesar  Rp282,079.40 triliun, artinya sumbangan remitansi TKI sama dengan 34% dari total pendapatan 35 provinsi di Indonesia.

Jika Remitensi TKI disalurkan ke provinsi Jakarta di tahun 2016, maka Jakarta memiliki surplus sebesar 34.6 Triliun (Rp 62.9 triliun vs Rp97.5 triliun).

  1. Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah sejak Juli 2016, berakhir pada Jumat (31/3/2017).

Hasilnya, berdasarkan Surat Pernyataan Harta SPH total harta yang dilaporkan para wajib pajak mencapai Rp 4.855 triliun. Dari total tersebut, Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia telah deklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun.

Sementara penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun. Program Tax Amnesty telah memulihkan kembali nasionalisme jarak jauh .

Secara tidak langsung IDN Globl telah membantu pemerintah mendorong laju investasi tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Pemilih Luar Negeri 2014

Total Daftar Tetap Pemilih Luar Negeri pada Pileg 2014 dari 130 Perwakilan sebesar 2,002,505, dengan perincian sebagai berikut:

Zona Asia Tenggara  sebesar 61.7%, Asia Selatan &Timur (16.8%), Timur Tengah (13.1%), Australia 2.2%, Eropa 2.7%, Amerika dan Kanada 2.3% dan Afrika sebesar 1.2%. Malaysia menyumbang DPT tertinggi di dunia yaitu sebesar 1.076.180 pemilih terdaftar atau sekitar 53%.

88.5% DPTLN  berasal dari 9 Negara Zona Penempatan TKI seperti Malaysia, Brunei DS, Singapura, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Saudi Arabia, Qatar dan Kuwait atau sebesar 1,7 juta potensi Pemilih, dan  65% berasal dari DPTLN Malaysia.

Jumlah tersebut kurang lebih sama dengan jumlah DPT di beberapa provinsi seperti Bengkulu, KEPRI, Maluku dam Kalteng.

Sekiranya BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) setiap satu kursi sebesar 400 ribu suara, maka Suara Luar Negeri akan memperoleh 4 kursi di DPR dengan catatan hampir 70% dari Pemilih yang terdaftar melakukan hak politiknya di TPS masing masing.

Namun tantangan yang selalu dihadapi di setiap Pemilu, besarnya jumlah DPTLN tidak diimbangi dengan presentasi kehadiran Pemilih untuk melakukan hak politiknya. Pada Pileg 2014, sebesar 25% saja total suara dari seluruh Luar Negeri. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah,  KPU Dan perwakilan Partai Politik di Luar Negeri.

Politik Akomodir Dapil Luar Negeri

Kekuatan Diaspora Indonesia tidak bisa dipungkiri baik dari segi Ekonomi maupun budaya, kekuatan ini perlu dijabarkan dan di salurkan dalam kancah politik praktis.

Permasalahan Indonesia Diaspora tidak saja menyangkut perlindungan TKI, tetapi kasus Kewarganegaraan, Status Anak, Pernikahan dan lainnya, tentunya perlu keterwakilan di parlemen minimal untuk 5 juta TKI yang bekerja di luar negeri.

Kekuatan ekonomi dan sebagai penyumbang devisa negara terbesar ini tidak diimbangi dengan UU yang komprehensif bagi WNI yang  bekerja di luar negeri.

Sebagai contoh secara kuantitas, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri jauh melebihi jumlah tenaga kerja dari Filipina. Namun dari segi kualitas, keberadaan TKI masih di bawah tenaga kerja Filipina. Secara perlindungan hukum di negara penempatan, Indonesia masih belum memiliki  ketegasan diplomasi dari penandatangan MoU  dengan Negara-negara Penempatan TKI.

Usulan pembentukan Daerah Pemilihan Dapil Luar Negeri diajukan oleh Diaspora Indonesia saat audiensi bersama Pansus RUU Pemilu, Jumat (2/6/2017).

Usulan tersebut didukung oleh koalisi Partai Partai Politik Perwakilan di Malaysia, Khususnya Partai Demokrat DPLN Malaysia melihat urgensi keterwakilan Wakil TKI/Migran sebagai bentuk penjabaran Demokrasi yang dilindungi oleh UUD 45, dimana WNI di LN memiliki hak politik yang sama dan memiliki penyaluran hak mengeluarkan pendapat dan keterwakilan di legislatif.

Sudah saatnya DPR mengakomodir kekuatan Indonesia Diaspora di Parlemen melalui pembentukan Dapil Luar Negeri.  Dengan begitu, adanya wakil Luar Negeri di DPR bisa memaksimalkan konsep dan implementasi perlindungan buruh migran secara maksimal, dan memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk membangun pembangunan Indonesia ke depan yang lebih maju

Kuala Lumpur 9/6/2017

*)Ketua  Partai Demokrat Dewan Perwakilan Luar Negeri Malaysia dan Sekretaris Jenderal Indonesia Diaspora Network Chapter Malaysia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.