Pertemuan SBY-Prabowo Dipicu Pengesahan UU Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). (kompas)

BOGOR: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (27/7/2017) malam merupakan pertemuan biasa.

Namun, SBY melanjutkan, pertemuan ini menjadi luar biasa karena kedua petinggi partai politik ini merasa dalam “satu kubu” menyikapi pengesahan Undang-Undang Pemilu pada rapat paripurna DPR pada 20 Juli 2017 lalu.

“Gerindra, Demokrat, PAN, PKS berada dalam, tanda kutip, satu kubu. Yang tidak menyetujui dikukuhkannya rancangan Undang-Undang Pemilu yang sekarang sudah sah karena sudah disetujui oleh DPR RI,” ucap SBY dalam keterangan pers usai pertemuan.

SBY sedang berada di luar negeri saat pembahasan UU Pemilu itu berlangsung di DPR. Namun, setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut, SBY mengaku mendapat banyak ajakan untuk bertemu dan menyikapi UU Pemilu.

“Saya tentu menyambut baik. Karena komunikasi tokoh-tokoh politik dengan niat baik, maka baik adanya,” ucap Presiden keenam RI itu.

Menurut SBY, pengesahan UU Pemilu itu merupakan hasil proses politik yang melukai rakyat. Oleh karena itu, SBY menilai perlu komunikasi politik untuk menghindari lagi proses-proses politik yang merugikan rakyat.

“Kalau yang dilakukan negara itu tepat, kita tunduk. Tapi kalau tidak tepat, apalagi melukai rakyat, maka kita kita akan kritisi. Kita tolak secara gamblang, tegas, terang,” tutur SBY.

Sorotan tajam mengenai UU Pemilu adalah terkait lima isu krusial yang menyebabkan pembahasan di tingkat panitia khusus berlangsung panjang. Adapun isu yang paling mendapat sorotan adalah terkait ambang batas presiden atau presidential threshold.

Dalam UU Pemilu, partai atau gabungan partai baru bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden jika mendapatkan perolehan 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional, berdasarkan hasil Pilpres 2014.

Ketentuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip keserantakan. Karena itu, empat fraksi termasuk Demokrat dan Gerindra kemudian menginginkan ambang batas pilpres 0 persen.

(kompas/dik)

11 comments

  • Buyers do pay direct and oblique costs.

  • pertemuan tokoh bangsa

  • Great post. I was checking continuously this weblog and I am
    impressed! Very helpful information specially the last
    part 🙂 I deal with such info much. I was seeking this certain info for a long time.
    Thank you and best of luck.

  • Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering
    if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
    I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
    Thanks a lot!

  • Thanks for sharing your thoughts about ig. Regards

  • hello!,I like your writing so much! share we be in contact extra about your post on AOL?

    I require an expert on this house to resolve my problem.
    May be that is you! Taking a look ahead to see you.

  • For newest information you have to pay a quick visit the web and on the web
    I found this site as a best website for most up-to-date updates.

  • You made some decent points there. I looked on the web
    for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

  • I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was
    good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already
    😉 Cheers!

  • This info is priceless. Where can I find out more?

  • I have been browsing online more than 3 hours as of late, but I by no means discovered any interesting article like yours.
    It’s beautiful price sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as
    you did, the net shall be much more useful than ever before.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.