Putusan Bawaslu Sumut Tak Bisa Diartikan Hanya Tekstual

Sekretaris Depdagri DPP-PD Abdullah Rasyid, (rmol)

Medan: Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid, menegaskan, KPU Sumut tak bisa mengartikan putusan Bawaslu Sumut tentang penyelesaian sengketa pencalonan JR Saragih hanya tekstual. Dalam putusannya, Bawaslu Sumut memerintahkan JR Saragih untuk meleges kembali fotokopi ijazah SMA-nya untuk pemenuhan syarat pencalonan. Namun ijazah yang diperintahkan untuk dileges, dinyatakan hilang.

Terlepas dari banyaknya asumsi di balik menghilangnya ijazah tersebut, faktanya saat ini JR telah memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan DK Jakarta. Dan SKPI adalah sama kedudukannya dengan ijazah.

Karenanya, kata Rasyid, KPU tak semestinya menolak SKPI JR Saragih, terlebih lagi ada calon lain, yakni calon wagub nomor urut 2 Sihar Sitorus juga menggunakan SKPI dalam pemenuhan persyaratan pencalonan di Pilgub Sumut.

“KPU dalam menyikapi hal ini juga harus arif dan bijak. Jangan terkesan apriori dan terlihat punya agenda setting sendiri. Jika kita membaca kembali putusan Bawaslu, jelas yang diminta adalah klarifikasi terhadap ijazah. Kita sama tahu menurut aturan dan perundangan yang berlaku, SKPI adalah juga sama dengan ijazah,” kata Rasyid kepada medanbisnisdaily.com, Selasa (13/2/2018).

Karenanya, kata dia, tidak ada yang dilanggar JR Saragih ketika ia melegalisir SKPI miliknya karena ijazahnya hilang. Terbitnya SKPI adalah sebagai pengganti ijazah formal yang resmi. “KPU melampaui kewenangan jika tidak menerima SKPI sebagai pengganti Ijazah,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota KPU Sumut Benget Silitonga beberapa saat setelah legalisir SKPI JR Saragih di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Senin kemarin mengatakan bahwa legalisir SKPI tidak sesuai dengan perintah Bawaslu.

“Proses hari ini tidak ada kami lihat pelaksanaan putusan Bawaslu. Putusan Bawaslu itu kan legalisir ulang fotokopi ijazah. Yang kami lihat hari ini bukan pelaksanaan keputusan Bawaslu, tapi dokumen lain,” ungkapnya.

Namun ia mengatakan akan terlebih dahulu melakukan kajian dan melaporkan hal ini ke KPU RI.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, mengatakan, pihaknya, Selasa (13/3), telah menerima legalisir SKPI JR Saragihi. “Rencana kan tentu laporan. Hari ini melaporkan ke KPU RI sekaligus minta petunjuk,” kata Mulia.

Karena legalisir SKPI telah diserahkan, KPU Sumut punya waktu tiga hari mengambil keputusan. Keputusannya adalah apakah JR Saragih-Ance Selian memenuhi syarat sebagai Paslon atau sebaliknya.

Namun, bila KPU Sumut menyatakan tidak memenuhi syarat, maka JR Saragih masih punya harapan di PT TUN.

(medanbisnisdaily/dik)