Rilis Pers Komisi III DPR Papua Terkait Divestasi Saham PT Freeport

Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly SE MM (dokpri)

Jayapura: Ketua Komisi III DPR Papua (yang juga Wakil Ketua I Partai Demokrat Papua) Carolus Bolly SE MM menyambut baik kesepakatan Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia tentang Divestasi Saham sebesar 51 persen kepada Pemerintah Indonesia.

Terkait hal itu Komisi III DPR Papua menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua dapat menawarkan kepemilikan saham sebesar 10 persen dan Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil sebesar 5 persen Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

Hal ini disampaikan Carolus Bolly dalam rilis persnya kepada web demokrat, Rabu (30/8).

Berikut pernyataan Carolus Bolly selengkapnya:

Berkaitan dengan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Pusat & PT. FI, maka Komisi III DPR Papua menyambut baik kesepakatan tersebut.

Sesuai dengan release/keterangan pers Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menkeu Sri Mulyani:

1.Kesepakatan Divestasi Saham sebesar 51 persen kepada Pemerintah Indonesia¬† merupakan langkah maju yang telah dicapai dalam perpanjangan kontrak pertambangan yang nantinya dilakukan dalam bentuk IUPK 2×10 tahun sampai 2041.

2.Sesuai UU No. 4 Thn 2009 tentang Pertambangan Mineral serta Batu Bara dan PP No. 1 Thn 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana salah satu Pemegang Saham yang dimungkinkan sesuai aturan ini adalah Pemerintah Daerah dan BUMD, maka kami sarankan agar Pemerintah Provinsi Papua dapat menawarkan kepemilikan saham kita sebesar 10 persen dan Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil sebesar 5 persen.

3.Permintaan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Papua, DPRP dan semua elemen Masyarakat Papua dalam kesempatan pertama agar dapat dibahas dan dicantumkan nantinya dalam lampiran IUPK yang akan dibahas serta disusun secara teknis oleh Pemerintah Pusat dan PT FI.

Kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Papua demi menambah kekuatan fiskal kita, walau secara ke dalam, nantinya, kita juga masih harus membicarakan seperti apa kekuatan dan kemampuan kita dalam keikutsertaan penyertaan saham kita dalam divestasi saham PT FI ini.

4.Komisi III DPR Papua kembali mendorong agar pembangunan Smelter dapat dilakukan di Timika, Papua, karena dalam salah satu poin kesepakatan tersebut adalah PT FI harus membangun smelter dalam kurun waktu 5 tahun. Paling tidak, secara bertahap pada skala pemurnian tertentu dapat dilakukan di Timika, dan selebihnya misalnya dilakukan di smelter yang sudah ada, ataupun yang akan dibangun di Gresik sebagaimana yang pernah diberitakan.

5.Mengutip keterangan Menkeu Sri Mulyani bahwa terkait penerimaan negara dari PT. FI yang dipastikan ada perbaikan dibanding saat masih menggunakan rezim Kontrak Karya, dimana penerimaan negara tersebut berasal dari komposisi pajak Pemerintah Pusat, bea cukai, pajak Pemerintah Daerah & royalti sesuai UU Minerba, maka kami berharap agar sekarang dan nantinya PT FI benar-benar konsisten untuk melaksanakan kewajiban pajak daerah tersebut kepada Pemerintah dan masyarakat Papua. Dengan demikian, maka kami juga meminta dengan tegas agar tunggakan dan denda Pajak Air Permukaan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh PT FI, sebagaimana telah kami release beberapa waktu lalu, dapat segera dilunasi oleh PT FI kepada Pemrov Papua, agar nantinya ketika IUPK yang baru tersebut dilaksanakan, kita sudah mulai dengan perhitungan-perhitungan pajak yang baru, tanpa terganggu lagi dengan tunggakan-tunggakan pajak mereka seperti PAP tersebut.

Terima kasih.

KOMISI III DPR PAPUA

Ketua,

Carolus Bolly, SE, MM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.