Rindu Perdamaian Para Pemimpin: Mari, Kita Cukupkan Polemik Mobil Presiden!

*)Ketua Departemen Urusan DPR DPP-PD Jansen Sitindaon (MCPD/Ist)

Oleh: Jansen Sitindaon*)

Catatan akhir saya terkait “polemik” mobil Presiden: sudahilah! Ruang publik bangsa ini jauh lebih mahal dari hanya sekadar sebuah mobil. Persoalan bangsa ini juga jauh lebih banyak dari sekadar mengurusi sebuah mobil.

Mobil hanya sekadar alat angkut. Tidak akan bisa membawa kita. Bangsa ini. Kemana pun!

Namun, perdamaian di antara para pemimpin, itulah kunci yang akan mengangkut dan membawa kita; bangsa ini kearah lebih baik.

Jangan rusak itu dengan polemik yang tidak substantif. Terlalu mahal harganya.

Baru saja. Kamis 9 Maret 2017 lalu. Masih terekam jelas di ingatan. Bertempat di Istana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu. Responsnya sangat positif. Situasi pascanya sangat sejuk. Dengan bertemunya kedua pemimpin ini, ruang politik dan ruang publik kita jadi “adem”. Melalui beranda belakang Istana; bersama jamuan teh menemani,  publik “dikirimi” dan  menerima pesan. Maret akan menjadi bulan sejuk. Sesejuk hujan yang terus turun di bulan ini.

Namun, belum juga bulan berganti, kesejukan yang diidamkan publik hampir terenggut. Adakah pihak yang tidak nyaman dengan bertemunya kedua pemimpin? Itulah pertanyaan pokoknya.

Saya pribadi melihat, akan banyak tantangan ke depan terhadap hubungan baik yang sudah terajut antara Pak SBY dengan Presiden Jokowi. Karena memang ada pihak lebih ingin, antara Jokowi dan SBY terus terjadi “perang dingin”. Daripada melihat mereka berdamai.

Seperti di pertemuan Istana 9 Maret 2017. Ada pihak tidak suka dan kebakaran jenggot dengan pertemuan tersebut. Baik karena dendamnya belum selesai; ataupun amarahnya kembali muncul dengan dekatnya Pak SBY dan Jokowi kembali.

Persoalan mobil yang harusnya tidak perlu sampai dipolemikkan di ruang publik adalah jalan dan “permainan yang diciptakan” untuk merenggangkan hubungan itu. Persoalan mobil ini, dipandang dari sudut mana pun, sesungguhnya tidak perlu menjadi berita besar dan semenghebohkan begini. Kalau terkait “sekadar” persoalan pengembaliannya, komunikasi antara Paspampres dengan Paspampres saja sebenarnya sudah selesai ini persoalan. Karena keduanya toh dijaga pengamanan sama dari institusi Paspampres. Dan setiap waktu antar-mereka juga selalu komunikasi. Karena cuma dipisahkan Dan Group berbeda saja. Namun masih berhimpun di institusi sama. Atau kalau mau lebih formil,  karena menurut UU, mantan Presiden juga diperlengkapi staf,  maka komunikasi antara staf Presiden RI ke-6 dengan pihak Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden juga telah bisa menyelesaikan persoalan pengembalian mobil.

Andai semua pihak, khususnya Dharmansjah Djumala (selaku Kepala Sekretariat Presiden) tidak mengumbar persoalan ini secara masif ke publik, tentulah hal ini tidak menjadi polemik dan semenghebohkan begini. Apalagi kesannya menjadi memojokkan posisi Mantan Kepala Negara SBY. Apa tujuan Dharmansjah Djumala? Dia “bermain” untuk kepentingan siapa? Hal inilah yang harus segera didalami pihak Istana. Mengapa sosok ini tiba-tiba muncul ke publik?

Saya yakin Presiden Jokowi tidak merestui segala ucapan Djumala. Karena membuat kemelut. Berpotensi kembali merusak hubungan Presiden Jokowi dengan Pak SBY yang sudah sangat baik. Hanya karena sekadar urusan sebuah “roda empat” yang tidak penting untuk dipermasalahkan. Karena ucapannya, semangat pertemuan Presiden Jokowi dengan Pak SBY, 9 Maret 2017, hampir saja hilang. Harusnya sebagai orang yang bekerja di bawah administratur Presiden Jokowi, Djumala menjaga tidak terjadi kegaduhan tidak penting. Tidak baik. Dengan alasan, tujuan, atau bermain bagi kepentingan pihak mana pun. Seseorang yang bekerja di kantor Kepresidenan, malah bekerja untuk merusak hubungan Presiden yang seharusnya dijaganya dengan pihak lain. Ini juga membuktikan orang yang bekerja di sekitar Presiden Jokowi tidak semuanya “clear”. Tidak semuanya “All the President’s Men”. Sebagian malah mungkin “A Part of the Madam’s Men are Behind the President”. Atau dengan istilah lebih tepat: “The Madam’s Men Behind the President”. Semoga Djumala ini bukan salah satunya.

Sebagai penutup terhadap tulisan ini, saya ingin menjelaskan, mengapa mobil VVIP Mercy S 600 Guard (dikenal juga dengan julukan “mobil keras”) yang diserahkan untuk dipakai Pak SBY, pasca “baru saja” selesai menjalankan jabatannya selaku Presiden RI ke-6.

Menurut saya ada alasan sangat logis dan rasional untuk itu. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Bahwa mobil VVIP adalah “perangkat keamanan”. Sehingga fungsinya bukan sekadar mobil biasa yang akan mengantarkan Presiden ke sana-ke mari. Dengan Presiden di dalam mobil ini, yang ingin diraih, Presiden diantarkan tiba ke tujuan. Keamanan dan keselamatan Presiden pun terjaga. Yang dominan adalah “sisi keamanannya”. Untuk itulah pemanfatan mobil VVIP ini sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Paspamres, pihak yang memang diserahi tugas UU untuk menjaga keamanan dan keselamatan Presiden.

Kembali ke Pak SBY. Selama 10 (sepuluh) tahun pemerintahannya, Pak SBY keras sekali kepada terorisme. Bukti untuk itu jelas. Silahkan cek saja pemberitaan media. Jejak digital terkait hal tersebut lengkap. Atau kalau ingin yang lebih valid lagi, silakan tanya pihak kepolisian. Berapa banyak teroris ditangkap dan dieksekusi selama pemerintahan Presiden SBY?  Untuk itulah kemudian, di beberapa kesempatan, Pak SBY malah dijadikan target balik oleh para pelaku teror. Pak SBY dianggap sebagai pihak yang memerintahkan pembasmian mereka. Pak SBY juga dianggap sebagai pemimpin pemerintahan “toghut” (setan).

Terkait Pak SBY menjadi target pelaku teror, secara terang benderang telah banyak terungkap ke publik. Misalnya, penyergapan teroris di Jatiasih. Didapat fakta, mereka juga menjadikan kompleks Cikeas (cq. rumah pribadi Pak SBY) menjadi target pemboman. Atau contoh lain, saat penangkapan enam teroris di Medan. Ditemukan, mereka juga membuat TO (Target Operasi) menyerang Cikeas. Yang paling diingat publik, mungkin, kejadian di tahun 2009. Ketika Densus 88 melakukan operasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam penangkapan Kasiman alias Abuzar, ditemukan sejumlah kepingan CD dan beberapa foto. Termasuk foto Presiden SBY. Di kesempatan lain ditemukan juga sekolompok teroris melakukan latihan tembak dengan foto Presiden SBY sebagai “sasaran tembak”.

Itulah beberapa bukti Pak SBY dijadikan target para teroris.

Kemudian 20 Oktober 2014, Pak SBY menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-6. Alasan Pak SBY sebagai target pelaku teror di ataslah yang mungkin melatarbelakangi, mengapa Paspampres, sebagai pengelola mobil kepresidenan, mengambil pilihan mengantarkan mobil VVIP Mercy S 600 Guard ke kediaman Pak SBY di Cikeas. Mungkin mereka menganggap, di tengah tiadanya mobil jenis lain yang dimiliki Negara berlevel “high security”, Mercy S 600 Guard ada. Jumlahnya juga banyak. Sehingga tidak akan mengganggu kebutuhan mobil untuk Presiden yang sedang menjabat. Paling pas menjaga dan melindungi Mantan Kepala Negara SBY dalam beraktivitas pasca “baru saja” selesai menjalankan tugas kepresidennya. Paspampres, pastinya, tidak ingin meninggalkan “lubang” dalam melakukan pengamanan terhadap Mantan Kepala Negara yang juga simbol Negara. Apalagi Mantan Kepala Negara yang baru selesai menjabat.

Dengan latar belakang ini. kalau kemudian Negara harus memberikan mobil kepada Mantan Kepala Negara, sebagaimana perintah Pasal 8 huruf (b) UU No.7 Tahun 1978, harusnya jenisnya tidak bisa diseragamkan. Seperti kata Djumala dalam pernyataannya ke publik: semua akan diberikan Camry keluaran tahun 2005 dan 2007. Ini bukan sekadar terkait merek mobil. Atau tahun keluaran. Namun kaitannya dengan keamanan Mantan Kepala Negara bersangkutan.

Setiap Mantan Kepala Negara, di masa pemerintahannya, tentulah memiliki tantangan berbeda. Termasuk “lawan” berbeda pula. Yang bisa saja siap mengancam Presiden bersangkutan, ketika dia sudah tidak menjabat lagi. Ini jugalah dasar, mengapa setiap Mantan Kepala Negara tetap dikawal Paspampres. Arahnya pasti ke persoalan keamanan. Bukan karena sekadar mau “gagah-gagahan” agar terlihat tetap dikawal.

Termasuk terkait mobil ini. Tafsir “disediakan sebuah kendaraan oleh Negara” harus dimaknai: mana mobil yang paling aman untuk Mantan Kepala Negara bersangkutan? Untuk itu, tanyakan saja ke Paspampres, pihak yang mengamankan Mantan Kepala Negara. Jenis mobil seperti apa yang cocok dengan tantangan mereka dalam mengawal Mantan Kepala Negara bersangkutan?

Kemarin, Rabu 22 Maret 2017, Mobil Mercy S 600 Guard yang dipakai Pak SBY (yang dipolemikkan), melalui Paspampres dan Staf Kepresidenan RI ke-6, telah dikembalikan secara resmi kepada pemerintah. Harapan kita, semoga setelah berkumpulnya kembali mobil ini dengan 7 (tujuh) “temannya” di istana (sehingga sekarang genap delapan), mobil Presiden Jokowi, ke depannya, tidak lagi ada yang rusak dan mogok.

Semoga juga di Kantor Kesekretariatan Presiden, tidak lagi lahir “Djumala-Djumala” baru di sekitar Presiden Jokowi. Dan staf-staf yang suka membuat panas dan kisruh situasi sudah sejuk. Hal remeh temeh, seharusnya bisa diselesaikan antar-komunikasi staf, namun “di tangannya” malah dipermasalahkan dan dipolemikkan sampai ke hadapan publik.

Harusnya Mantan Kepala Negara diperlakukan dengan baik. Bukan malah diprovokasi dan disudutkan didepan publik. Sesat pikir yang dipertontonkan hari-hari ini juga harus dihentikan. Karena tidak nyambung. Mobil Presiden mogok, malah mantan Kepala Negara yang disalahkan. Mobil Presiden mogok, malah yang diumbar peminjamannya. Mobil mogok itu ya karena kurang perawatan. Atau perawatannya tidak benar. Urusannya ke bengkel. Bukan malah ke Mantan Kepala Negara.

Marilah kita sekarang “berpolemik” dan “bergaduh” terkait urusan rakyat saja. Berpolemik terkait mengapa harga listrik terus naik, misalnya. “Bergaduh” terkait mengapa harga-harga saat ini susah dijangkau. Pelayanan umum yang buruk, dan lainnya.

*)Ketua Departemen Urusan DPR DPP-PD/Dewan Pakar Jaringan Nusantara

(dik)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.