IPW Harapkan Bawaslu RI Mencermati Netralitas Polri dalam Pilkada 2018

Jakarta: Indonesia Police Watch (IPW) mengharapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mencermati netralitas Polri dalam proses Pilkada 2018. Sebab di beberapa daerah sudah muncul keluhan terhadap ketidaknetralan pejabat kepolisian dalam Pilkada 2018, terutama di Maluku, ada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah. Pernyataan di atas adalah siaran pers

» Read more

Presiden Sebaiknya Segera Pecat Komjen Iriawan

Oleh: Abdullah Rasyid*) Sembilan dari sepuluh parpol pengusung paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat cenderung menunjukkan sikap menolak perwira aktif Polri menjadi Penjabat Gubernur di provinsi itu. Sebagian menolak dengan halus, sebagian lainnya menentang keras. Pelanggaran terhadap undang-undang dijadikan sebagai alasannya. Tetapi kekhawatiran Sang Penjabat Gubernur akan berlaku tidak adil dan bersikap tidak netral dalam Pilkada Jabar dapat diidentifikasi

» Read more

TETAPLAH SETIA PADA ASAS HUKUM

Catatan Kritis atas Plt Gubernur Jabar Oleh: HINCA IP PANDJAITAN XIII*) TNI tetaplah TNI, fungsi dan tugasnya setia di asas hukum sebagai TNI. Tak lebih tak kurang. POLISI tetaplah POLISI, fungsi dan tugasnya setia pada asas hukum sbg POLISI. Tak kurang tak lebih. Pas. Kesetiaan pada asas hukum itu sudah diatur dan ditentukan serta ditetapkan oleh undang-undangnya masing-masing. Salah satu

» Read more

Pernyataan Demokrat Menyikapi Statement Ali Mochtar Ngabalin

Jangan Jadikan Kebijakan Zaman SBY “Yurisprudensi Politik” Tanri Bali sudah alih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur. Setia Purwaka juga sebelumnya sudah alih status jadi PNS menjadi Irjend di Kementrian Informasi dan Teknologi baru kemudian diangkat jadi Plt. Gubernur Jatim. Jadi berbeda dengan M. Iriawan ini.

» Read more

POLRI ITU PENEGAK HUKUM BUKAN POLITISI

Terkait pengangkatan Komjen M. Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar dengan ini kami sampaikan sebagai berikut : 1. Presiden melalui Mendagri secara nyata telah melakukan pelanggaran pasal 28 ayat 1 UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan bahwa Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Komjen M.Iriawan adalah

» Read more

PERNYATAAN PERS KOGASMA DEMOKRAT

Saya, Putu Rudana Supadma, Deputi VII Media Kogasma (Komando Tugas Bersama) Partai Demokrat, menyatakan: Menyikapi pernyataan Saudara Sandiaga Uno pada pemberitaan media online Detik.com tanggal 18 Juni 2018: “Saya ketemu juga dengan AHY selama 3 hari ini, memang Pak SBY bertitip pesan insyaallah kita bersama-sama di 2019 ini,” kata Sandi di sebuah restoran di Jakarta Timur, Senin (18/6/2018)”, maka kami

» Read more

SBY: Demokrat Jatim Wajib Menangkan Paslon Khofifah Emil, Aparat Harus Netral

Madiun: H-9 jelang Pencoblosan Pilkada Serentak  di 171 wilayah, Senin sore (18/6), Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Waketum DPP-PD Syarief Hassan, Sekjen DPP-PD Hinca IP Pandjaitan, para Wasekjen DPP-PD Didi Irawadi , Andi Arief dan Renanda Bachtar serta para komunikator politik, Anggota DPR RI dari FPD daerah pemilihan Jawa Timur hadir di

» Read more

Segera Ajukan Angket, Demokrat Anggap Iriawan Jadi Pj Gubernur Langgar 3 UU

Jakarta: Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto menganggap pelantikan Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Mochamad Iriawan jadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat melanggar aturan. Karena itu, fraksinya akan mengajukan hak angket DPR. “Wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan Hak Angket untuk

» Read more

Demokrat Berencana Ajukan Hak Angket DPR Terkait Polemik Komjen Iriawan

Jakarta: Partai Demokrat tak setuju dengan pelantikan Komjen Pol Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Demokrat merencanakan penggunaan hak angket di DPR untuk memperkarakan polemik Komjen Iriawan ini. “Demokrat berencana akan mengajukan hak angket di DPR,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinad Hutahaean kepada detikcom, Senin (18/6/2018). Menurut Demokrat, peristiwa politik di Jawa Barat

» Read more

Dua Alasan SBY Sebut Penguasa Lampaui Batas

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut penguasa telah melampaui batas dan mencederai akal sehat. Partai Demokrat menjelaskan latar belakangnya. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinad Hutahaean menjelaskan ada dua peristiwa politik yang menjadi alasan pernyatan SBY via Twitter itu. Pertama soal Pilkada Jawa Timur, dan kedua soal pelantikan Komjen Pol Iriawan sebagai

» Read more
1 2 3 4 5 6 8