Abraham Mangar Bertekad Maksimalkan Fungsi Legislatif

Abraham Mangar (MCPD)

Jakarta: Abraham Mangar maju dengan tekad besar sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ia melihat fungsi legislatif tidak berjalan baik di kabupatennya yang terletak di ujung timur Maluku.

Karenanya ia yang awalnya berprofesi sebagai guru memutuskan bergelut di dunia politik. Ia masuk ke Partai Demokrat dan dipercaya menjadi Ketua BPOKK DPC PD Kepulauan Aru pada 2018. Tak hanya menjadi kader partai, Abraham maju sebagai caleg pada Pemilu 2019.

Setelah berjuang keras, ia kemudian terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Ia adalah satu dari dua legislator Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Sebelumnya hanya satu kader Demokrat yang duduk di DPRD Kepulauan Aru.

Kini setelah menjadi legislator, Abraham Mangar bertekad bisa melaksanakan fungsinya sehingga mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.
Abraham melihat kebijakan pemerintahan Kepulauan Aru saat ini belum maksimal berpihak kepada rakyat.

“Kebijakan standar seperti pelayanan kesehatan dan keberpihakan pada dunia pendidikan tampak masih jauh dari maksimal. Pemerintah daerah masih mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Padahal pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bisa lebih maksimal menjalankan program-program pro-rakyat karena anggarannya cukup besar. Pemerintah harus bisa meniru kebijakan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu pro-rakyat,” ujar Abraham Mangar kepada web demokrat di sela Pertemuan Nasional Fraksi Partai Demokrat DPR-DPRD Periode 2019-2024 di Jakarta Convention Center (10/9/2019).

Ia mengatakan saat ini penyerapan terbesar dari APBD di Kepulauan Aru adalah anggaran rutin. Sekitar 70 persen dari APBD dihabiskan untuk anggaran rutin.

“Ada sekitar 100 ribu rakyat Kepulauan Aru yang belum menikmati pembangunan secara maksimal. Penyebabnya antara lain karena belum maksimalnya peran legislatif dalam melahirkan kebijakan pro-rakyat. Saya bertekad, keberadaan saya di legislatif bisa berperan melahirkan kebijakan yang pro-rakyat terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” Abraham mengakhiri.

(Didik)