AHY: Pertimbangkan Kembali Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pj Gubernur Jabar

Komandan Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan disambut ratusan ibu-ibu Muslimat NU, di Nganjuk, Jatim, Kamis (21/6) siang. (Foto: @SeputarAHY)

Nganjuk: Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pengangkatan Komjen Pol. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

“Harapan saya, selain berbicara benar atau salah, bicara undang undang, mari kita sebagai bangsa selalu berbicara juga tentang etika, etika berpolitik, termasuk patut dan tidak patut. Baik atau tidak baik,” tegas AHY.

AHY melanjutkan, “Kalau keputusan diambil dan banyak masalahnya, tidak membawa manfaat untuk orang banyak, ya sebaiknya diperhitungkan dan ditangguhkan,” kata AHY usai menghadiri pertemuan dengan ratusan anggota Muslimat NU di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (21/6).

Pada media yang meminta komentarnya, AHY menjelaskan, “Pertama-tama ada undang undang yang dilabrak, bahwa setahu kita semua TNI/Polri sejak reformasi nasional 1998, 20 tahun yg lalu memiliki semangat agar terlepas dari peran-peran politik praktis.”

Menurut pengamatannya, ‘Fungsi sospol ditinggalkan, sehingga bisa fokus pada tugas pokoknya, dalam hal ini TNI untuk pertahanan negara, Polri untuk keamanan dalam negeri termasuk ketertiban,” kata AHY.

“Kemudian semangat ini diejawantahkan jadi turunan-turunannya bhw setiap anggota TNI/Polri, apapun pangkatnya, yg ingin berkarier utk bisa mengemban tugas di luar institusi TNI & Polri, personil tersebut harus mengundurkan diri/pensiun dahulu,” tegas AHY.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mendadak melantik Komjen Pol. Iriawan sebagai pelaksana tugas Gubernur di Provinsi Jawa Barat mengundang kritik dan penolakan muncul dari berbagai kalangan.

Saat wacana ini muncul awal tahun ini, tak kurang dari Menko Polkam Wiranto membatalkan rencana tersebut. Pelantikan ini melanggar Pasal 13 huruf a, b, & c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Ketentuan Tap MPR Nomor VII /MPR/2000.

AHY sendiri mengundurkan diri dari dinas militer dengan pangkat terakhir Mayor (Inf) saat hendak mengikuti pemilihan kepala daerah di DKI tahun 2017 lalu. 

(@SeputarAHY/dik)