Fitnah oleh Antasari dan Framing dari Media

Kerja keras Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni yang sia-sia karena fitnah dari Antasari Azhar. (twitter/agusyudhoyono)

Oleh: Sanusi Pani*)

Rabu, 17 Mei 2017, Bareskrim Mabes Polri secara resmi menghentikan proses penyelidikan atas dua laporan Antasari Azhar. Laporan pertama tentang Persangkaan Palsu (rekayasa kasus versi Antasari Azhar). Laporan kedua, Penghilangan Barang Bukti (yang lagi-lagi menurut Antasari Azhar dilakukan oleh pejabat negara).

Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak, mengatakan, pihaknya tidak dapat menemukan dua alat bukti sebagai syarat untuk meningkatkan status laporan Antasari. Menurut Herry, alat bukti yang disampaikan Antasari saat membuat laporan tidak bisa dijadikan acuan, karena semua sudah jadi materi di persidangan yang vonisnya menyatakan Antasari bersalah. Sampai di sini cerita laporan Antasari Azhar, selesai.

Bagi Kader Partai Demokrat seperti saya, keputusan Bareskrim sudah bisa diduga sejak awal. Karena itu saat Brigjend Herry Rudolf Nahak menyampaikan keterangannya, saya dan pasti teman-teman Kader Partai Demokrat lain langsung bilang, “tuh kan, apa gw bilang, laporan Antasari Azhar cuma untuk gembosi suara AHY”.

Memang, keputusan Bareskrim Polri terhadap laporan Antasari Azhar menjadi konfirmasi, bahwa ada the man behind the gun, yang menskenariokan sekaligus memilih Antasari Azhar sebagai aktor dari dramaturgi politik berjubah hukum.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jakarta Utara Sanusi Pani (dok pri)

Dugaan dramaturgi, semakin mendapat konfirmasi manakala media mainstream baik cetak, elektronik, memberitakan laporan Antasari Azhar ini secara terus menerus. Sangat overexposed (berlebihan karena terlalu sering). Jika merujuk pada teori ilmu komunikasi, pemberitaan laporan Antasari Azhar kepada Bareskrim merupakan praktik dari apa yang disebut sebagai Media Framing atau framing dari media dengan melibatkan melibatkan media0-media mainstream.

Bagi para peneliti komunikasi, pemberitaan media saat itu sangat terasa tidak independen. Ada kelompok kepentingan yang bergerak dengan memanfaatkan media massa. Bahkan karena terlalu overexposed, mahasiswa umum dan para politisi yang tidak berlatar akademis ilmu-ilmu sosial bisa merasakan ‘kehadiran’ interest group (kelompok kepentingan) dengan kekuatan super yang menggerakkan media.

Antasari Azhar sebagai subjek komunikasi punya nilai berita yang tinggi terkait dengan masalah hukum yang sedang membelitnya. Sementara, di saat yang sama AHY juga subjek komunikasi yang punya nilai berita yang juga tinggi terkait pencalonannya sebagai Colon Gubernur DKI Jakarta. Di antara kedua subjek komunikasi ini ada satu isu masalah hukum Antasari Azhar yang berpotensi bisa men-downgrade elektabilitas AHY yang saat itu mendekati pasangan petahana.

Pada titik ini kelompok yang ingin menjatuhkan AHY dengan ‘memanfaatkan’ Antasari Azhar menyerang SBY dengan tujuan men-downgrade elektabilitas AHY. Media massa dipilih kelompok ini sebagai instrumen untuk memproduksi dan mendistribusi fitnah dan segala macam discredit untuk SBY. Kenapa media massa yang dipilih sebagai instrumennya? Karena kelompok ini sadar media massa punya kemampuan membangun opini dan menggiring opini publik dalam waktu singkat jika satu isu dijadikan berita secara terus menerus dan konstan.

Operasi pembangunan opini inilah yang oleh Comb, disebut The Agenda Setting Theory. Operasi ini berjalan mulus dan sukses. Terbukti elektabilitas AHY di bulan Februari 2017 beberapa hari setelah laporan Antasari Azhar ke Bareskrim Polri hingga menjelang hari pencoblosan putara pertama Pilkada DKI, merosot tajam.

AHY dikalahkan oleh fitnah yang dibuat Antasari Azhar.

*)Sekretaris DPC Partai Demokrat Jakarta Utara