Penerimaan Pajak Jadi Risiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat Ini

Ilustrasi dari BerutaSatu

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR, dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan pesimistis Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dapat memenuhi target penerimaan pajak tahun 2019 sesuai dengan yang diharapkan.

Hal itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada akhir Oktober yang baru mencapai 65,71%.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Oktober 2018, realisasinya telah mencapai 71,7%. Itu artinya sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi penerimaan pajak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, atau hanya mencapai 89%,” kata Marwan di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Bahkan, sambung dia, diperkirakan shortfall pajak pada tahun 2019 berada di kisaran Rp 140 triliun atau yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir ini.

Marwan mengatakan, dengan tidak tercapainya penerimaan pajak, maka dipastikan defisit APBN akan melebar dari target 1,87%, diperkirakan menjadi  2 – 2,5% dari PDB.

“Atas realitas tersebut, pemerintah dipastikan akan melakukan penambahan jumlah utang dalam pos pembiayaan APBN 2019. Sumber pembiayaan melalui SBN yang ditargetkan sebesar Rp.829 triliun, telah terlampaui hingga mencapai Rp 984 triliun,” papar anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung II tersebut.

Sehingga secara akumulasi sampai dengan Oktober 2019 total utang pemerintah telah mencapai Rp 4.756 triliun dengan komposisi SBN sebesar Rp 3.984 triliun dan pinjaman sebesar Rp 771 triliun.

“Dari komposisi utang tersebut, yang patut diwaspadai pemerintah adalah utang SBN valas yang jumlahnya mencapai Rp 1.060 triliun atau sekitar 22% dari total utang pemerintah.”

“Dalam situasi perlambatan ekonomi dunia tentunya pemerintah perlu mewaspadai risiko pembalikan modal yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tambahnya.

(Beritasatu/Suara Pembaruan/dik)