Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan politik Partai Demokrat berkaitan dengan agenda nasional 2018. Pernyataan Politik Partai Demokrat disampaikan SBY di Kantor Dewan Pimpinan Partai Partai Demokrat, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018). (Foto: Tim SBY/AbrorRizki)
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan politik Partai Demokrat berkaitan dengan agenda nasional 2018. Pernyataan Politik Partai Demokrat disampaikan SBY di Kantor Dewan Pimpinan Partai (DPC) Partai Demokrat, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).
Hadir dalam Pernyataan Politik Partai Demokrat antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia, Tim Komunikator Politik Partai Demokrat, serta para kader utama se-Indonesia.
Berikut Pernyataan Politik Partai Demokrat selengkapnya:
PERNYATAAN POLITIK PARTAI DEMOKRAT BERKAITAN DENGAN AGENDA NASIONAL TAHUN 2018
Bogor, 5 Januari 2018
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu.
Saudara-saudaraku rakyat Indonesia yang saya cintai,
Para Kader Partai Demokrat yang saya banggakan.
Di awal Tahun Baru 2018, tahun yang insya Allah membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua.
Dalam kapasitas saya sebagai pimpinan Partai Demokrat, saya ingin menyampaikan pernyataan, yang saya tujukan kepada negara dan pemerintah, serta kepada sesama elemen bangsa Indonesia.
Seperti kita ketahui bersama, tahun 2018 adalah tahun yang amat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Banyak agenda dan kegiatan penting yang akan dilaksanakan di tahun ini, di antaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2018) dan kegiatan awal Pemilihan Umum (Pemilu 2019).
Kita ketahui, Pemilihan Umum yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih para wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, serta Pilkada yang akan memilih Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya.
Bukanlah urusan para elit politik semata, tetapi juga merupakan kepentingan rakyat, karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat kita.
Namun, saudara-saudara, saya perlu menjelaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud menggurui atau mendikte apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah, khususnya berkaitan dengan Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, karena ….
Pertama, Partai Demokrat mengetahui bahwa Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya, dengan serius telah, sedang dan akan terus melakukan tugas dan kewajibannya.
Saya menyaksikan pemerintahan Presiden Jokowi ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Ingin memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsanya.
Partai Demokrat juga melihat berbagai hasil dan prestasi yang telah diraih oleh pemerintah kita. Untuk itu, dengan tulus kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan berharap capaian ini dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan.
Namun, Partai Demokrat juga mengingatkan bahwa sejumlah permasalahan dan kekurangan, di sana sini, masih dirasakan dan dihadapi oleh rakyat kita.
Karenanya, kami mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan bekerja lebih gigih lagi, sehingga 2 tahun ke depan lebih banyak lagi hasil yang akan dicapai.
Yang kedua, Partai Demokrat meyakini bahwa Presiden Jokowi beserta perangkat negara dan pemerintahan, telah merencanakan dan mempersiapkan pengelolaan negara kita di kedua tahun yang penuh tantangan dan sekaligus peluang ini dengan sebaik-baiknya.
Termasuk tentunya memastikan agar Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan secara aman, damai, tertib dan lancar, serta dapat pula berlangsung secara jujur, adil dan demokratis.
Saya yakin, Presiden Jokowi juga ingin meninggalkan “legacy” yang baik dan ingin diingat oleh sejarah, yaitu berlangsungnya pilkada dan pemilu yang benar-benar “fair” dan demokratis.
Dengan penglihatan dan keyakinan tersebut, disertai niat dan tujuan agar Presiden Jokowi makin sukses dalam menjalankan tugas negara dan pemerintahan di kedua tahun yang menentukan ini ~ 2018 dan 2019 ~.
Partai Demokrat ingin menyampaikan 5 hal, yang merupakan pandangan, harapan, ajakan dan komitmen kami sebagai peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
1.Mari kita junjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.
Secara moral semua pihak wajib berbuat agar pilkada dan pemilu mendatang benar-benar berlangsung secara jujur, adil dan demokratis.
Bebas dari kecurangan dan pelanggaran, apalagi yang amat keterlaluan.
Tidak menghalalkan segala cara, apalagi yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu.
Tidak menghancurkan pesaing-pesaingnya dengan kekuatan uang besar-besaran.
Meskipun persaingan bisa sangat keras, tetapi ingat selalu ada batasnya. Kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik bukanlah cara yang baik.
Kita harus memegang prinsip kompetisi antar saudara. Persaingan dalam persatuan.
Setelah pemungutan suara dilakukan, kita harus menghormati dan menerima hasilnya.
Setiap kandidat dan partai politik tentulah ingin menang. Tetapi harus siap pula menerima kekalahan. Partai Demokrat pernah menang, pernah pula kalah.
Kalau menang kami bersyukur dan tentu senang, namun tetap menjaga perasaan yang kalah.
Kalau kalah kami tawakal, menerimanya secara ksatria dan langsung mengucapkan selamat kepada yang menang. Tidak memelihara dan mewariskan dendam dan kebencian kepada penerus-penerus kita.
Inilah indahnya sportifitas dalam kompetisi yang beradab. Inilah etika pemilu yang harus kita junjung tinggi dan jalankan.
2.Partai Demokrat berharap penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerjanya.
Baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 sama-sama memiliki tantangan dan kompleksitas yang tinggi.
Pilkada 2018 adalah pilkada terbesar atau paling banyak pesertanya yang dilaksanakan secara serentak. Sedangkan Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilaksanakan secara serentak. Karenanya, semua penyelenggara pemilu, baik jajaran KPU, Bawaslu maupun DKPP, harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan pilkada dan pemilu tersebut dengan baik.
Jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya.
Di samping harus cakap dan memiliki integritas yang baik, para penyelenggara pemilu harus siap pula bekerja dengan intensitas yang tinggi.
Jika terjadi permasalahan yang serius, jajaran KPU harus mampu melaksanakan manajemen krisis, sehingga persoalan itu dapat diatasi dengan baik.
Di era teknologi digital, bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu. Misalnya, melakukan pembobolan dan perusakan terhadap sistem informasi KPU. Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi.
Dalam praktek, sering beredar isu kecurangan dalam penghitungan suara. KPU sering pula dicurigai melakukan kolusi dengan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya. Setiap langkahnya juga bisa diikuti oleh masyarakat luas.
3.Partai Demokrat mengingatkan, netralitas negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya.
Negara harus netral dan tidak boleh berpihak.
Di sini termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI. Juga BUMN dan BUMD.
Tidak boleh elemen-elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu, baik itu Calon Bupati, Calon Walikota, Calon Gubernur, Calon Presiden dan wakil-wakilnya.
Tidak boleh pula memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu dan juga partai-partai politik tertentu.
Penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa. Jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu.
Cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI, dengan partai-partai politik tertentu. Kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat.
Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik.
Hati-hati dalam berbuat. Jangan dikira pihak lain tidak tahu. Jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi.
Personil Polri dan TNI yang ingin maju dalam pilkada atau pemilu ada ketentuan dan aturan mainnya. Patuhi dan jangan dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas, karena melanggar etika dan kepantasan politik.
4.Peran pers & media massa yang independen, adil & konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu.
Pada hakikatnya media massa adalah milik rakyat, milik kita semua.
Media massa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal semata.
Hubungan media massa dengan pemerintah tentu harus baik, tanpa meninggalkan daya kritisnya. Di negara manapun, kekuasaan perlu dikontrol sehingga tidak disalahgunakan.
Pemberitaan dan siaran media massa juga harus “fair” dan berimbang.
Media massa, termasuk televisi yang hanya menjadi corong partai politik tertentu, tentulah merusak rasa keadilan. Demokrasi dan pemilu juga bukan hanya milik orang-orang yang kuat dan kaya.
Partai Demokrat mendukung penuh upaya KPU yang mengatur pemberitaan dan siaran media massa, sehingga lebih adil bagi semua peserta pilkada dan pemilu.
Kita tahu media sosial adalah dunia yang nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan aturan. Sehingga, disitu amat sering muncul berita-berita “hoax” dan fitnah. Pihak-pihak yang kuat juga sering menggunakan media sosial untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Dalam pilkada dan pemilu, banyak pihak yang menjadi korban serangan-serangan tak bertanggung jawab yang dilancarkan melalui media sosial.
Karenanya, Partai Demokrat mendukung penuh negara, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, yang ingin menertibkan dan mengatur media sosial. Yang penting adil, tidak tebang pilih dan tidak melebihi kepatutannya.
5.Rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu, negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya.
Partai Demokrat menilai bahwa rakyat kita makin matang, makin tertib dan bahkan makin partisipatif dalam mengikuti pilkada dan pemilu. Negara harus berterima kasih.
Karenanya, kita harus menghormati hak-hak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya.
Jangan ada yang melakukan intimidasi.
Jangan ada yang menghalang-halangi kehendak rakyat.
Jangan ada yang curang dan berani mengubah suara rakyat.
Saudara-saudara,
Demikianlah 5 hal yang saya sampaikan, mewakili suara dan pandangan keluarga besar Partai Demokrat.
Dari rumah rakyat ini,
di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, dengan rendah hati saya mengingatkan bahwa kita semua, bangsa Indonesia, tengah mengukir sejarah yang baru untuk negerinya. Partai Demokrat ingin ikut serta untuk menciptakan sejarah yang baik dan indah untuk Indonesia Kita.
Meskipun agenda utama kita 2 tahun mendatang adalah menyukseskan pilkada dan pemilu, Partai Demokrat mengingatkan, khususnya kepada negara dan pemerintah, bahwa upaya dan pekerjaan untuk meningkatkan kehidupan rakyat kita, utamanya di bidang ekonomi dan kesejahteraan, tetaplah harus diprioritaskan. Hal ini penting agar kehidupan mereka makin baik lagi.
Jika rakyat kita merasakan kehidupan yang makin baik, insya Allah pilkada dan pemilu kita akan sukses dan berjalan dengan baik.
Sekian. Terima kasih.
Wassalamu ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Oom santi, santi, santi Oom
(Disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono)
Berikut ini foto-foto Abror Rizki lainnya terkait Pernyataan Politik Partai Demokrat Berkaitan dengan Agenda Nasional 2018:
