Presidential Threshold Inkonstitusional, Demokrat Tak Mau Tanggung Jawab

Sikap Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN yang tak ikut voting RUU Pemilu dan memilih walk out mendapat sambutan riuh dan hangat dari massa yang duduk di balkon Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) tengah malam. Anggota ‘Fraksi Balkon’ kemudian ikut-ikutan WO dari Ruang Sidang Paripurna. (foto: detik)

Jakarta: Fraksi Partai Demokrat menolak melakukan voting dalam rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu pada Kamis (20/7/2017) malam.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, mengungkapkan fraksinya melihat presidential threshold inkonstitusional. Maka dari itu, Demokrat tak mau bertanggung jawab atas hasil voting dalam rapat paripurna kali ini.

“Memang voting meknisme keputusan demokratis. tapi ingat, konstitusionalitas sebuah norma tidak boleh voting. Oleh karena itu, perkenankan fraksi Partai Demokrat tidak ikut ambil bagian dalam mekanisme voting,” ujar Benny.

“Sehingga kami tidak mau bertanggung jawab apa pun atau mengambil bagian dari voting ini karena kelak melanggar konstitusi,” lanjutnya.

Selain Partai Demokrat, fraksi lain yang juga walk out adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Keempat partai ini merupakan pendukung opsi paket B yang mencakup presidential threshold 0 persen.

(kompas/dik)